MEDAN - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Sumatera Utara berharap santri lebih memahami produk dan layanan keuangan syariah. Serta itu dapat menggunakannya dengan bijak dalam mengelola keuangan pribadi yang lebih baik.
Melalui program Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS), TPAKD berkeinginan pengelolaan keuangan pondok pesantren menjadi lebih cepat, akuntable dan mudah.
Untuk diketahui Program EPIKS merupakan satu dari 11 Program Kerja TPAKD yang disahkan koordinator TPAKD Provinsi Sumatera Utara dalam rapat pleno penetapan Program Kerja Se-Sumatera Utara Tahun 2024 yang di gelar Le Polonia Hotel & Convention, baru-baru ini.
Dalam siaran persnya, Selasa (14/2/2024), Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara diwakili Analis Senior Deputi Direktur Pengawasan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), Edukasi dan Pelindungan Konsumen Reza Leonhard Osenta Mayda dalam sambutannya menjelaskan terdapat 4 besaran program kerja yang diajukan TPAKD Provinsi Sumatera Utara, di antaranya Ekosistem Keuangan Inklusif, Program Tematik di Bidang IKNB, One Village One Agent, Sinergi Aksi Literasi dan Inklusi, beserta program turunannya.
Program kerja Ekosistem Keuangan Inklusif menargetkan penetapan kluster usaha, peningkatan jumlah kepemilikan rekening pelajar, ekosistem keuangan di pondok pesantren, serta business matching kepada kelompok UMKM penyandang disabilitas. Program Kerja “Tematik IKNB” sesuai Roadmap TPAKD Tahun 2024 menyasar pada peningkatan kepemilikan polis asuransi mikro dan kegiatan business matching oleh BP Tapera serta kolaborasi bersama Rumah BUMN.
Adapun program kerja One Village One Agent (OVOA) menyasar pada peningkatan agen inklusi keuangan perbankan baik laku pandai syariah maupun laku pandai BUMDes/BUMDesma.
Kemudian lanjutnya, untuk Program kerja Sinergi Aksi Literasi dan Inklusi merupakan pelaksanaan kegiatan Hari Indonesia Menabung dan Bulan Inklusi Keuangan yang rutin diadakan setiap tahunnya.
“OJK senantiasa mendampingi proses penyusunan dan penetapan usulan Program Kerja serta memberikan pemahaman menyeluruh terhadap program kerja tersebut serta secara berkala akan memantau perkembangan implementasi keempat besaran program kerja tersebut secara periodik di sepanjang tahun ini. Kami juga meminta dukungan strategis berupa peran aktif dan kontribusi seluruh anggota TPAKD yang hadir dalam kesempatan ini, agar akses keuangan dapat terbuka dan terjangkau seluas-luasnya oleh masyarakat, selaras dengan Program Kerja TPAKD. Melalui moto 3K (Komitmen, Kolaborasi dan Keberlanjutan), kami berharap kinerja TPAKD di Sumatera Utara dapat berjalan semakin baik," bebernya.
Kegiatan ini juga dilanjutkan pemaparan terkait program kerja serta target tahun 2024 Provinsi Sumatera Utara yang disampaikan Analis Junior Deputi Direktur Pengawasan PUJK, Edukasi dan Pelindungan Konsumen Eva Septriani, produk asuransi mikro dengan premi berbiaya rendah oleh Bancassurance Distribution Manager PT BRIlife Frans Sinaga, dan ekosistem keuangan pondok pesantren oleh Funding & Transaction Relationship Manager BSI Mustakim untuk meningkatkan pemahaman para peserta terutama pelaksana TPAKD terkait produk dan layanan jasa keuangan sejalan dengan program kerja yang diajukan oleh TPAKD Provinsi Sumatera Utara.
Sementara Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Ir. Poppy Marulita Hutagalung dalam kesempatan tersebut menyampaikan mengenai pentingnya program kerja TPAKD se-Sumatera Utara tahun 2024 menjadi perhatian dan konsentrasi semua stakeholders agar program ini dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
“Kita harus melihat kondisi di lapangan yang menjadi tantangan TPAKD untuk mencari solusi agar akses keuangan mampu mencapai segala sudut perekonomian masyarakat. Karena itu, kegiatan pada hari ini merupakan salah satu perwujudan untuk meminimalisir dampak tersebut, yang mana TPAKD sendiri bertujuan mendorong atas ketersediaan akses keuangan yang luas kepada masyarakat untuk mendukung ekonomi daerah dan menggali potensi ekonomi daerah yang bisa dikembangkan dan disebarluaskan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan terutama di Sumatera Utara,” pungkasnya.