MADINA - Massa terus bergerak mendatangi kantor Bupati Mandailing Natal (Madina) dan mendemo Bupati Madina Muhammad Jafar Sukhairi Nasution untuk segera mengeksekusi rekomendasi yang dikeluarkan DPRD tersebut dalam menyikapi kisruh karena adanya dugaan kecurangan seleksi penerimaan guru PPPK tahun 2023. Sehingga peserta PPPK merasa merugi setelah pengumuman tanggal 22 Desember 2023 lalu dengan pengumuman nomor : 810/2642/BKPSDM/2023.

Hasil rekomendasi DPRD Madina itu kepada Bupati Madina tertanggal 28 Desember 2023 bernomor 175/635/DPRD/2023.

Adapun poin-poin rekomendasi yang dikeluarkan DPRD Madina usai menggelar RDP adalah; DPRD meminta Bupati Madina membatalkan nilai SKTT dan mengembalikan nilai CAT BKN dalam pengumuman PPPK guru honorer 2023.

Poin kedua, DPRD meminta agar Bupati Madina mengevaluasi hasil pengumuman seleksi PPPK guru tahun 2023 dan apabila ada mal administrasi agar didiskualifikasi.

Poin ketiga meminta Bupati Madina mencopot Kepala BKPSDM Abdul Hamid Nasution dan Kadisdik Dollar Siregar paling lama tujuh hari sejak rekomendasi dikeluarkan DPRD.

Akan tetapi, sejak rekomendasi DPRD Madina tersebut diikeluarkan hingga kini belum juga diindahkan.

Kemudian massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Madina mendemo Bupati Madina, beberapa hari lalu. Kali ini massa dari aliansi mahasiswa bersatu (ABM) juga menggelar unjuk rasa di Kantor Bupati Madina dan di Kantor Dinas Pendidikan serta mendemo Kantor BKPSDM Madina, Selasa (9/1/2023).

Namun dalam aksi perwakilan mahasiswa itu dalam membawa tuntutan guru peserta PPPK yang merasa terzolimi tersebut. Bupati Madina Muhammad Jafar Sukhairi Nasution tidak berada ditempat.

Tuntutan mahasiswa AMB tersebut juga sama dengan hasil poin rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPRD Madina. Kemudian tuntutan itu bertambah meminta Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi segera menetapkan Kadisdik Madina Dollar Hafriyanto Siregar, Kepala BKPSDM Abdul Hamid Nasution, dan pejabat lain yang ditengarai terlibat dalam dugaan suap seleksi PPPK Tahun 2023 sebagai tersangka.

Seterusnya mahasiswa itu meminta segera KPK turun ke Madina guna memberantas dugaan praktek suap dalam seleksi PPPK.

"Bupati Madina dan Wakil saat ini tidak ada ditempat , dan untuk beberapa poin tuntutan ini (Oleh mahasiswa) tentunya sudah kami surati BKN pusat sebelumnya untuk meminta keterangan dan suratnya pun juga sudah dibagikan ke guru-guru," kata Sekda Madina Alamulhak Daulay, saat menanggapi mahasiswa yang berdemo.

Sementara itu, salah satu mahasiswa yang berorasi mengaku prihatin terhadap guru yang merasa dicurangi oleh pejabat penentuan kelulusan seleksi PPPK.

Dia mengutarakan baik para polisi dan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang melakukan pengamanan serta pejabat yang duduk tenang di kantor bupati adalah hasil didikan guru.

"Bapak-bapak bisa duduk di kursi empuk itu berkat seorang guru," imbuhnya.

Ditempat terpisah, Ketua HMI Cabang Mandailing Natal, Riswan juga mengatakan sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 298/M/2023, tentang pedoman pelaksanaan SKTT bagi PPPK, untuk Jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2023.

"Maka untuk bahwa penilaian boleh 100% CAT jika pemerintah tidak melaksanakan SKTT. Dan iniykalau memang seandainya ada kecurangan maka penilaian harus dikembalikan ke 100% CAT," katanya ketika dimintai keterangannya.

Kemudian dia menambahkan dengan hasil rekomendasi DPRD Madina itu menyikapi kisruh PPPK tahun 2023, bila tidak diindahkan oleh Bupati Madina termasuk untuk pembatalan SKTT, pihaknya akan kembali melakukan aksi.

"Kita akan kembali melakukan aksi sehingga tuntutan guru peserta PPPK yang merasa terzolimi ini dapat diperjuangkan," tungkasnya.

Diketahui juga sebelumnya, saat ini Ditkrimsus Polda Sumatera Utara, sedang melakukan penyelidikan dugaan suap dalam rekrutmen seleksi PPPK Madina. Kemudian beberapa pejabat juga dikabarkan telah dipanggil untuk memberikan keterangan, bahkan termasuk Bupati Madina Jafar Sukhairi Nasution.