TOBA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut menuding banjir bandang yang terjadi dikawasan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba diakibatkan kerusakan hutan dan alih fungsi perbukitan. Untuk diketahui, baru- baru ini terjadi banjir bandang yang terjadi di Desa Simangulampe Kabupaten Humbang Hasundutan, Kenegerian Sihotang, Samosir serta Bakkara, Tapanuli Utara (Taput) sebagai imbas dari tingginya intensitas curah hujan yang berkepanjangan.
 
"Selain itu, cepatnya terjadi longsor juga ditengarai akibat kondisi perbukitan kawasan Danau Toba yang saat ini telah banyak beralih fungsi dari hutan menjadi lahan pertanian oleh pihak pihak tertentu dan beberspa pihak swasta serta ditambah dengan maraknya penebangan kayu liar oleh oknum oknum tertentu. Hal inilah menjadi penyebab utama terjadinya banjir bandang itu,” ujar Sekretaris Komisi B DPRD Sumut, Gusmiyadi, Kamis (7/12/2023).
 
Politisi partai Gerindra ini mengatakan kawasan hutan lindung di Sumatera Utara banyak yang telah hancur dengan menyisakan lahan kritis seluas 205.000 Ha. 
 
"Kerusakan perbukitan kawasan Danau Toba dan hutan lindung ini merupakan kejahatan yang luar biasa dan kerusakan hutan lindung ini sudah sangat keterlaluan. Di Kabupaten Humbang Hasundutan saja 4.300 hektar lahan kritis secara nyata tersaji di depan mata. Kami telah melakukan kajian-kajian terkait dengan hal ini," ujarnya 
 
Pihaknya juga sudah memotret siapa saja yang harusnya bertanggungjawab soal ini. 
 
"Saya harus tegas menyampaikan, selain pemerintah, pihak swasta juga harus bertanggungjawab soal ini,” ujarnya.
 
Gusmiyadi juga menyampaikan dalam waktu dekat, DPRD Sumut akan menjadwalkan pemanggilan semua pihak termasuk pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan pihak swasta serta instansi yang memberikan izin atas pemanfaatan hutan termasuk yang memberikan izin penebangan kayu di kawasan perbukitan.
 
Karenanya, pihaknya mendesak pemerintah dan seluruh stakeholder terkait agar secepatnya melakukan penghijauan kawasan perbukitan Danau Toba dan menghentikan seluruh aktivitas di perbukitan.
 
"Hal ini menjadi salah satu kunci untuk menjaga keseimbangan ekosistem," ujarnya dan meminta komitmen pemerintah dan pemangku kepentingan untuk konsisten dan tegas melakukan pemulihan hutan melalui kebijakan moratorium dan melakukan reboisasi secara besar-besaran.