LHOKSEUMAWE –Menjelang akhir tahun 2023 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya C Lhokseumawe berhasil mengumpulkan penerimaan negara Rp 65.201.106.000. Penerimaan ini bersumber dari Bea Masuk sebesar Rp 54.215.508.000, Bea keluar sebesar Rp 10.585.137.000 dan Cukai sebesar Rp 400.461.000.

‘Penerimaan Negara itu hingga November 2023 mencapai jumlah total sebesar Rp 65.201.508.000 dan diharapkan hingga akhir tahun bisa mencapai Rp90 an miliar. Penerimaan dari sektor bea masuk menunjukan tren positif yang didukung dari importasi  aspal, beras dan gas (Butane dan Propane),” kata Kepala kantor  Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya C Lhokseumawe Agus Siswadi, Rabu (29/11/2023).

Sedangkan dari sektor bea keluar didominasi oleh CPO dan produk turunannya.

“Bea dan Cukai Lhokseumawe tetap optimis target dari bea keluar tetap tercapai walaupun dihadapkan pada tantangan pelemehan harga komoditas global CPO dan produk turunannya,” papar Agus Siswadi.

Selain itu, kata Agus Siswadi, Bea dan Cukai Lhokseumawe tetap memberikan dukungan kepada perindustrian (Industrial Assistence) berupa insentif fiskal. Begitu juga tetap melakukan pengawalan atas pelaksanaan pemberian insentif fiskal dibidang kepabeanan dan perpajakan pada tempat penimbunan berikat  Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang berada diwilayah kerja Bea dan Cukai Lhokseumawe.

“Tujuannya untuk memberikan manfaat dan meningkatkan investasi serta mendorong kegiatan dibidang eksport. Bulan September 2023 Bea dan Cukai Lhokseumawe berhasil meng-asistensi stakeholder dan meng-implementasikan piloting Pemberitahuan Pabean Kawasan Ekonomi Khusus (PPKEK)  Arun. PT PIM berhasil menyampaikan dokumen pemberitahuan PPKEK dari luar daerah pabean,” jelasnya.

Diakui, biaya logistik Indonesia masih tinggi dibanding negara tetanggga Singapore sehingga daya saing bisnis masih tertinggal. Hal ini juga dipengaruhi oleh geografis negara Indonesia berbentuk kepulauan. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Logistc ferformance Index & trading  Across Boerder tahun 2020, lebih rendah 24 % dibanding Singapore.

“Untuk itu berdasarkan Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional diharapkan mampu untuk meningkatkan kinerja logistic nasional, memperbaiki iklim investasi sehingga dapat meningkatkan daya saing perekonomian nasional,” urainya.

Ekosistem Logistik Nasional, urainya, diupayakan untuk meningkatkan kinerja logistic mengusung  4 pilar yakni simplikasi proses bisnis layanan pemerintah, kolaborasi platform logistic nasional, kemudahan pembayaran dan penataan tata ruang.