SURABAYA - Plt Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH menghadiri Forum Smart City Tahun 2023 yang diselenggarakan dengan Pameran Infrastruktur Smart City di Ballroom Shangri - La Hotel Surabaya, Jawa Timur 12-14 Juni 2023.
Kegiatan bertema 'Mencerdaskan kota dan kabupaten untuk Indonesia Cerdas' ini dihadiri bupati dan walikota peserta program 100 smart city.
Acara dibuka Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Mochamad Hadiyana. Hadir Walikota Surabaya, Eri Cahyadi sebagai pembicara dan membagikan pengalaman dan program-program berjalan di Kota tersebut yang bertujuan mensejahterakan masyarakat Surabaya.
Kegiatan dilanjutkan dengan mengikuti evaluasi hari ke dua yang disampaikan Plt Bupati Langkat melalui Sekdakab Langkat H Amril Sos, M.AP dengan mempresentasikan perkembangan implementasi program Smart City Kabupaten Langkat yang tertuang dalam dokumen master plan Smart City Kabupaten Langkat.
Dalam kesempatan itu, para asesor memberikan apresiasi dengan program di lakukan Kabupaten Langkat. Terutama terkait program-program smart city melalui program quickwin.
Adapun masukan yang diberikan asesor agar program-program yang telah berjalan dilanjutkan dan ditingkatkan sehingga manfaatnya lebih dirasakan oleh masyarkat.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas (ratas) bersama jajarannya untuk membahas percepatan transformasi dan keterpaduan layanan digital di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/6/2023). Dalam arahannya, Jokowi terus mendorong birokrasi agar berdampak, tidak berbelit-belit, lincah, dan cepat.
"Arahan Bapak Presiden birokrasi harus berdampak, birokrasi tidak boleh lagi berbelit-belit dengan tumpukan kertas. Oleh karena itu, beliau berharap ini birokrasi menjadi lincah dan cepat," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas, dalam keterangannya selepas rapat.
Untuk membuat birokrasi lebih lincah, pemerintah melalui Kementerian PAN-RB telah melakukan pemangkasan klasifikasi jabatan aparatur sipil negara (ASN), dari awalnya 3.414 klasifikasi jabatan menjadi 3 kelompok jabatan saja. Selain itu, ASN juga kini bisa berpindah lintas rumpun, serta adanya penyederhanaan proses bisnis layanan kepegawaian.
"Layanan kenaikan pangkat dari 14 tahap kita pangkas jadi 2 tahap tadi kami laporkan kepada Bapak Presiden ini dikerjakan oleh teman-teman BKN. Layanan pensiun dari 8 tahap sekarang tinggal tiga tahap. Layanan pindah instansi dari 11 tahap sekarang menjadi tiga tahap. Ini contoh yang diharapkan oleh Bapak Presiden yang segera dieksekusi oleh kementerian lembaga khususnya Kemenpan RB terkait dengan layanan kepegawaian," jelasnya.
Di samping itu, penyesuaian juga dilakukan dari segi regulasi yang lebih sederhana, dari awalnya sekitar 1.000 aturan menjadi hanya 1 Peraturan Pemerintah (PP) yang berisi gabungan aturan tentang ASN. Menurut MenPAN-RB, banyaknya aturan tersebut juga menghambat birokrasi menjadi kelas dunia.
Turut mendampingi di antaranya,
JF Analis Kebijakan Ahli Utama Setdakab Langkat dr. H. Indra Salahudin, M.Kes, MM. Staf Ahli Bid. Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Setdakab Langkat H. Sutrisuanto, S.Sos, M.AP. Kepala Bappeda Langkat Rina Wahyuni Marpaung, S.STP, M.AP.
Kadis Kominfo Langkat H. Syahmadi, S.Sos, M.SP. Kepala BPKAD Langkat Drs. M. Iskandarsyah. Kadis Kesehatan Langkat dr. Juliana, MM. Kepala BKD Langkat Eka Syahputra Depari, S.STP, M.AP.