LHOKSEUMAWE – Kendati pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran pembangunan multiyears 2015 – 2019 sebesar Rp 1,7 triliun untuk proyek besar waduk Krueng Keuretoe yang terletak di Desa Blang Pante Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara, namun penyelesaiannya masih terseok-seok hingga saat ini, alasannya karena masalah ganti rugi lahan hingga belum tuntas. Praktis sudah hampir satu dasawarsa, ternyata impian ribuan petani dan masyarakat yang menghuni di Ibukota Aceh Utara Lhoksukon bebas dari banjir belum terwujud, pasalnya sungai krueng keuretoe menjadi penyebab utama banjir di Kota Lhoksukon dan sekitarnya, karena sungai tersebut memiliki enam anak sungai yang sewaktu-waktu akan meluap jika terjadi musim penghujan tiba.

Menyikapi kondisi belum tuntasnya pembangunan waduk krueng keuretoe hingga saat ini, Pj Bupati Aceh Utara Azwardi AP MSi, Selasa (30/8/2022) di Oproom Kantor Bupati Landing  menggelar rapat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh Utara dan diikuti juga oleh Balai Wilayah Sumatera (BWS) 1, Fardhianti bersama tim, BPN Aceh Utara dihadiri Kasi Pengadaan Tanah Yusran.

Tampak juga hadir Dandim 0103 Aceh Utara Letkol Inf Hendrasari Nurhono SIP MAP, Kapolres Aceh Utara AKBP Rizal Faisal SIK MH, Ketua DPRK Aceh Utara Arafat Ali SE, Asisten I Dayan Albar SSos MAP, para Kadis dan Camat.

Setelah dilakukan mapping oleh Pj Bupati Aceh Utara Azwardi AP MSi, ternyata masih ditemui ganti rugi tanaman masyarakat diatas lahan HGU di Desa Blang Pante, Kecamatan Paya Bakong, Aceh Utara belum tuntas hingga saat ini.

“Pembangunan waduk krueng keuretoe harus dipercepat, kendala yang masih ada seperti belum tunts ganti rugi tanaman diatas lahan HGU segera dicari jalan keluarnya tentunya dilakukan pendekatan kembali kepada pemilik tanaman itu, yang jelas pembangunan waduk harus dipercepat, soalnya limit waktu pembangunan  sudah lewat. Oleh karena itu kita minta back up dari seluruh Muspida agar pembangunan waduk cepat selesai,” katanya.

Kehadiran waktu, sudah sangat dinantikan masyarakat petani Aceh Utara, apalagi selama ini Aceh Utara menjadi salah satu daerah lumbung pangan di Provinsi Aceh dan selalu surplus beras, sehingga perekonomian masyarakat petani bisa meningkat.

Harapan satu-satunya adalah pembangunan waduk krueng keuretoe dipercepat, sehingga ancaman banjir bagi ribuan petani bisa terminimalisir. Waduk krueng keuretoe akan mampu mengairi saluran irigasi di sembilan kecamatan yang ada di Aceh Utara, yang selama ini sangat potensial penghasil produksi padi utama di Aceh Utara.

Azwardi bersama Muspida sepakat agar tahapan demi tahapan pembayaran tanaman masyarakat yang terletak diatas HGU pembangunan waduk segera dituntaskan.

“Semua yang mengemban amanah ini agar bekerja terpadu saling berkomunikasi, tidak bekerja sendiri sendiri sehingga apaupun persoalan dapat diminimalisir dilapangan,” tandasnya.

Dalam Rapat tersebut Kapolres Aceh Utara, AKBP Riza Faisal SIK MH menyampaikan terkait keamanan dilokasi pengerjaan proyek menjadi tanggungjawab kepolisian untuk memberikan rasa aman bagi pelaksana proyek strategis nasional itu.

“Kami siap mengamankan lokasi sehingga tidak ada kendala bagi pekerja dilapangan,” katanya.