SERGAI - Anggota DPRD Sumatera Utara bersama Anggota Komisi A DPRD Serdang Bedagai meninjau langsung keluhan masyarakat terkait penggorekan lokasi perbatasan lahan perkebunan dengan masyarakat oleh pihak perkebunan PT Socfindo yang viral di media sosial, Senin (22/8/2022).
Kunjungan tersebut dihadiri langsung Anggota DPRD Fraksi PKB Sumut, Ir Loso Mena bersama Ketua Komisi A DPRD Sergai, Junaidi S dari Fraksi PAN dan Khaidir SE dari Fraksi PKB.
Turut hadir Camat Perbaungan, Muhammad Fahmi, Kanit Intelkam Polsek Perbaungan, Ipda M Ginting, tokoh pemekaran, H Syahlan Siregar dan Tokoh Masyarakat, Kepala Desa Tanah Merah, Fajariaman dan Kepala Desa Sei Buluh, Prayetno dan puluhan masyarakat.
Dalam kesempatan ini, Anggota DPRD Sumut yang juga sebagai Sekretaris DPW PKB Sumut, Ir Loso Mena mengatakan kunjungan ini dalam rangka menindaklanjuti laporan masyarakat yang sudah viral di media sosial terkait penggorekan perbatasan antara perkebunan dengan masyarakat.
"Kami sangat prihatin melihat kondisi akses jalan masyarakat yang merupahkan akses utama perekonomian dan untuk anak sekolah yang diputus oleh pihak perkebunan PT Socfindo, kami berharap dengan adanya kehadiran dari anggota DPRD Sergai ini bisa mengundang pihak perkebunan untuk menyelesaikan persoalan ini," kata Loso Mena
Ia meminta agar pihak Pemerintah Desa Tanah Merah, Desa Sei Buluh untuk segera melayangkan surat kekantor DPRD Sergai, Bupati dan tembusan Polres Sergai dan Polsek setempat agar pihak perkebunan segera dipanggil.
"Ada 5 titik yang sudah diputus oleh pihak perkebunan PT Socfindo yang merupahkan akses masyarakat yaitu Desa Tanah Merah 2 titik, Desa Kesatuan 1 titik dan Desa Sei buluh 2 titik dan saya berharap akses jalan yang sudah terputus segera diperbaiki oleh pihak perkebunan," pungkasnya.
Ketua Komisi A DPRD Sergai, Junaidi S berharap kepada PT. Socfindo untuk mengembalikan akses jalan yang telah dibongkar agar bisa di manfaatkan kembali oleh masyarakat yang ada 2 desa yang hari ini akses jalannya sudah terputus.
Lanjut Junaidi. Sebab akses jalan ini sudah lama dimanfaatkan oleh masyarakat. Hendaknya perusahaan lebih bijak untuk melakukan pembongkaran jalan tersebut demi menjalin hubungan dan membangun perekonomian masyarakat sekitar yang berdampingan dengan perusahaan.
"Saya berharap sekali lagi, hal ini bisa segera diatasi dan mencari jalan yang terbaik diantara masyarakat dan pihak perusahaan. Dan juga saya sangat berharap kejadian ini tidak terjadi lagi di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai yang kita Dambakan," tegas Komisi A DPRD Sergai.
Ditambahkan, Tokoh Pemekaran Kabupaten Serdang Bedagai, H Syahlan Siregar dilokasi meminta kepada pihak perusahaan perkebunan agar untuk segera memperbaiki akses jalan yang sudah dibongkar.
"Jika hanya persoalan kehilangan buah kelapa sawit, pihak perkebunan seharusnya membuat pos penjagaan dilokasi dan bukan untuk di putus, sehingga akibat dampak jalan dibongkar masyarakat yang menjadi korban," tegas mantan Ketua DPRD Sergai.
Dalam kesempatan ini, warga sekitar, Abdul Munir Syahdana mengucapkan terimakasih atas kunjungan anggota DPRD Sumut dan anggota DPRD Sergai yang turun langsung melihat kondisi jalan akses utama yang sudah dibongkar oleh pihak perkebunan.
Menurutnya, baru kali jalan akses yang sering dilalui masyarakat dibongkar oleh pihak perkebunan. Padahal jalan ini sudah puluhan tahun jalan ini untuk mengantarkan anak sekolah maupun mengeluarkan hasil pertanian milik warga," ujarnya.
"Mudah-mudahan dengan kehadiran wakil rakyat ini, keluhan masyarakat bisa selesai dan pihak perkebunan untuk bisa segera memperbaiki jalan yang sudah dibongkar," papar Abdul Munir.
Hal serupa dikatakan Suparmin warga sekitar juga berharap dengan kehadiran anggota wakil rakyat keluhan masyarakat disini bisa tercapai. Harapan masyarakat hanya satu yaitu minta jalan yang sudah dibongkar untuk segera diperbaiki kembali.
Sebelumnya, Manajer PT Socfindo Matapao, Robert Sagala kepada wartawan mengatakan bahwa penutupan jalan alternatif yang melintasi perkebunan yang berlokasi di Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan mengantisiasi maraknya aksi pencurian kelapa sawit perkebunan.
Selain pihak perkebunan sudah telah di musyawarahkan dan sosialisasikan antara pihak Perkebunan Socfindo dengan pihak Desa Sei Buluh, ujarnya.
"Hasilnya sepakat satu akses jalan alternatif tersebut, mengingat masih ada dua jalan alternatif yang melintasi perkebunan yang masih bisa dilalui warga," ujar Manejer Socfindo Mata Pao.
Namun lanjutnya, saat akan dilakukan penutupan akses jalan alternatif olah pihak Perkebunan dengan pengamanan pihak Polsek Perbaungan, sejumlah warga Dusun C Desa Tanah Merah protes terhadap penutupan akses jalan alternatif tersebut.
Namun, setelah dijelaskan warga malah meminta dua akses jalan alternatif lainnya juga ditutup. Sehingga pihak perkebunan menutup ke tiga akses jalan alternatif tersebut.