UPAYA untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi fokus prioritas Women20 (W20) Presidensi Indonesia tahun ini. Sebagai salah satu Engagement Group dari Group of Twenty (G20), W20 berharap para pemimpin negara menempatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai pusat diskusi global dalam jalur pemulihan ekonomi pasca Covid-19, mempromosikan pembangunan berkelanjutan, dan investasi untuk pertumbuhan inklusif.
Chair Women20 Indonesia, Hadriani Uli Silalahi belum lama ini mengatakan, W20 Presidensi Indonesia juga ingin mendorong para pemimpin negara-negara G20 untuk membuka akses perempuan untuk dapat berpartisipasi aktif dalam perekonomian. Perlu juga dipastikan tidak ada lagi perempuan yang termarjinalisasi dalam pemulihan pembangunan, dan terakhir perlunya membuka akses setara dalam layanan kesehatan bagi perempuan. “Misi utama W20 Presidensi Indonesia adalah untuk mempengaruhi komitmen tingkat tinggi yang akan dikeluarkan pada G20 Summit (Communique) agar memuat agenda pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di negara-negara G20. Apalagi, pada beberapa Kepresidenan G20 sebelumnya, fokus gender dalam keseluruhan deklarasi masih kecil, tidak pernah melebihi 8 persen,” imbuh Uli. Salah satu komitmen terbesar tentang kesetaraan gender pernah disampaikan dalam Komunike Pemimpin G20 pada tahun 2014. Ketika itu para pemimpin G20 menyetujui tujuan untuk mengurangi kesenjangan dalam tingkat partisipasi kerja antara laki-laki dan perempuan di negara-negara G20 sebesar 25 persen pada tahun 2025. Sementara itu, Co-Chair W20 Presidensi Indonesia, Dian Siswarini menyatakan, dari sudut pandang global diplomacy, dengan memegang presidensi G20 dan W20, berarti Indonesia menempatkan diri sebagai sentral diplomasi di antara 20 negara ekonomi terbesar dengan berpegang pada penyelesaian empat isu prioritas dari W20. “Engagement Group W20 ini juga diharapkan mampu mengaktifkan gerakan maupun pemikirin baru dari perempuan, bukan hanya di ranah global tapi juga di dalam negara anggota G20 sendiri dengan didukung oleh best practices sebagai katalis,” tambah Dian. Untuk mencapai tujuan tersebut, agenda W20 Presidensi Indonesia selama setahun ini akan mengangkat empat isu prioritas. Pertama, mendorong kesetaraan, keamanan, dan kesejahteraan dengan menghapus diskriminasi yang menghambat partisipasi perempuan dalam perekonomian. Kedua, mencapai inklusi ekonomi dengan mendukung UMKM yang dimiliki dan dikelola oleh perempuan. Ketiga, mengatasi kerentanan untuk meningkatkan ketahanan, dengan fokus pada perempuan penyandang disabilitas dan perempuan pedesaan. Keempat, tanggapan kesehatan yang setara gender. Selain itu, posisi Indonesia juga diharapkan dapat semakin mendekatkan rakyat Indonesia khususnya daerah yang menjadi tempat pelaksanaan agenda G20 juga W20 kepada proses diplomasi. "Indonesia akan semakin dikenal karena keberagamannya, menarik kunjungan wisatawan, hingga membuka kesempatan investasi yang didukung dengan program-program yang akan dibentuk selama presidensi," tandasnya. Likupang sebagai side event pertama W20 Pada pertemuan pertama yang digelar secara hybrid, perwakilan dari para negara anggota G20 terlihat hadir seperti Amerika Serikat, Argentina, Brasil, Australia, Kanada, Meksiko, Turki, Indonesia, Korea Selatan, Jepang, China, Jerman, Inggris, India, Arab Saudi, Afrika Selatan, Italia, Indonesia, Prancis, Rusia, ditambah Uni Eropa. Pemilihan Likupang sebagai lokasi side events dari W20 Presidensi Indonesia diharapkan dapat ikut mengenalkan destinasi wisata unggulan ini ke dunia internasional. Likupang sendiri merupakan salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang juga telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai destinasi wisata super prioritas. Saat ini pembangunan ekosistem wisata terpadu sedang dibangun di sana, dan diharapkan akan mampu menjadi destinasi wisata kelas dunia. Seluruh agenda W20 Presidensi Indonesia hingga Oktober 2022 nantinya akan digelar secara bertahap di beberapa titik destinasi prioritas di Indonesia. Pelaksanaannya bekerja sama dengan International Knowledge Partners, badan PBB, organisasi masyarakat sipil, akademisi, badan pemerintah hingga sektor swasta. Setelah di Likupang, side events W20 Presidensi Indonesia hingga W20 Summit akan dilaksanakan di Batu, Jawa Timur, dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Maret 2022, Manokwari, Papua Barat, pada Mei 2022, Danau Toba, Sumatera Utara pada Juli 2022, dan Denpasar, Bali pada September - Oktober 2022. Di sisi lain, sebagai pemegang Presidensi tahun 2022, Indonesia memiliki peran menentukan agenda prioritas dan memimpin rangkaian pertemuan G20. Untuk itu, perhelatan ini harus dimanfaatkan oleh Indonesia sebagai wadah serta ajang menunjukan posisi Indonesia dalam memimpin forum global yang bertujuan mengatasi berbagai tantangan serta isu di tingkat dunia. Seperti yang dikutip dari website www.bi.go.id, tekanan serta krisis di berbagai aspek akibat pandemi COVID-19 mendorong G20 yang memiliki kapasitas untuk mendorong pemulihan. Untuk itu, Indonesia mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger". Tema ini diangkat oleh Indonesia, sebagai suatu upaya bersama dalam mencari jalan keluar atau solusi pemulihan dunia secara bersama-sama tanpa ada satu negara pun yang tertinggal, serta mendorong kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, berkelanjutan serta menyeluruh pasca pandemi. Selama memegang Presidensi G20, Indonesia akan membahas penanganan kesehatan secara menyeluruh, transformasi berbasis digital, serta transisi menuju energi yang berkelanjutan. Agenda forum G20 dibagi menjadi dua jalur pembahasan, yakni Jalur Keuangan (finance track) dan Jalur Sherpa (Sherpa track). Jalur Keuangan diinisiasi oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia yang fokus pada isu-isu keuangan. Adapun jalur Sherpa akan berfokus membahas isu-isu ekonomi non-keuangan. Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia berperan mendorong pembahasan enam agenda prioritas dalam jalur keuangan, yaitu koordinasi mendukung pemulihan global, upaya penanganan dampak pandemi dalam perekonomian guna mendukung pertumbuhan yang lebih kuat, penguatan sistem pembayaran di era digital, pengembangan pembiayaan berkelanjutan (sustainable finance), peningkatan ketahanan sistem keuangan, serta agenda perpajakan internasional. Dengan berbagai kegiatan G20 Indonesia sepanjang tahun tersebut, tentunya banyak manfaat strategis yang dapat diperoleh baik dari aspek ekonomi, politik luar negeri, serta pembangunan sosial. Dari aspek ekonomi, diharapkan dapat menggerakkan perekonomian Indonesia. Sedangkan dari sisi aspek politik, Indonesia dapat mendorong kerja sama serta menginisiasi hasil nyata dari sektor prioritas yang strategis bagi pemulihan. Hal ini tentunya dapat menjadi suatu momentum bagi Indonesia untuk mendapat kredibilitas atau kepercayaan dunia, dalam memimpin pemulihan global. Aspek pembangunan ekonomi dan sosial dapat dijadikan ajang dalam menarik potensi investasi di Indonesia. Manfaat bagi Indonesia Presidensi G20 di tengah pandemi membuktikan persepsi yang baik atas resiliensi ekonomi Indonesia terhadap krisis. Ini juga merupakan bentuk pengakuan atas status Indonesia sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia, yang juga dapat merepresentasikan negara berkembang lainnya. Momentum presidensi ini hanya terjadi satu kali setiap generasi (+ 20 tahun sekali) dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memberi nilai tambah bagi pemulihan Indonesia, baik dari sisi aktivitas ekonomi maupun kepercayaan masyarakat domestik dan internasional. Indonesia dapat mengorkestrasi agenda pembahasan pada G20 agar mendukung dan berdampak positif dalam pemulihan aktivitas perekonomian Indonesia. Ini juga menjadi kesempatan menunjukkan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional, khususnya dalam pemulihan ekonomi global. Dari perspektif regional, Presidensi ini menegaskan kepemimpinan Indonesia dalam bidang diplomasi internasional dan ekonomi di kawasan, mengingat Indonesia merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang menjadi anggota G20. Manfaat lainnya juga membuat Indonesia menjadi salah satu fokus perhatian dunia, khususnya bagi para pelaku ekonomi dan keuangan. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk menunjukkan (showcasing) berbagai kemajuan yang telah dicapai Indonesia kepada dunia, dan menjadi titik awal pemulihan keyakinan pelaku ekonomi pascapandemi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pertemuan-pertemuan G20 di Indonesia juga menjadi sarana untuk memperkenalkan pariwisata dan produk unggulan Indonesia kepada dunia internasional, sehingga diharapkan dapat turut menggerakkan ekonomi Indonesia. Presidensi G20, Bank Indonesia Manfaatkan Momentum Kembangkan Central Bank Digital Currencies Dikutip dari www.surabaya.tribunnews.com, perkembangan teknologi telah mendorong pertumbuhan mata uang digital atau crypto-currencies, termasuk di Indonesia. Sejak ditetapkan sebagai instrumen investasi pada September 2018, nilai transaksi aset kripto tercatat terus mengalami peniningkatan signifikan. Yakni sebesar Rp 64,9 triliun pada 2020, lalu melonjak menjadi Rp 859,4 triliun pada 2021. Sedangkan di tahun ini, berdasarkan data Kementerian Perdagangan, pada periode Januari hingga Februari 2022, transaksi asset kripto tercatat sudah sebesar Rp 84,8 triliun, lebih besar dari nilai transaksi yang tercatat sepanjang 2020. Melihat data pertumbuhan tersebut, Bank Indonesia tak ingin ketinggalan. Saat ini Bank Indonesia terus berupaya mengembangkan riset terkait CBDC (Central Bank Digital Currencies) atau mata uang digital bank sentral. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dalam pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2022 yang merupakan salah satu side event G20 di Indonesia mengatakan, digital menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian besar dalam kepemimpinan Indonesia di G20. “Bapak Presiden telah menyampaikan, tiga area besar kepemimpinan Indonesia di G20. Ini meliputi kesehatan, digital, dan green and inclusive,” ujar Perry Warjiyo, seperti yang dikutip. “Digitalisasi juga telah menyelamatkan Indonesia selama pandemi, dan sekarang menjadi pilar Indonesia maju,” sambungnya. Perry menyebutkan, salah satu aspek dalam digitalisasi keuangan yang akan dibahas dalam rangkaian pertemuan G20 adalah perkembangan mata uang digital atau digital currencies. Bahkan, pembicaraan tentang mata uang digital itu mendapat ruang tersendiri untuk dibicarakan demi menggali tantangan dan potensinya di masa depan. Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Doni Primanto Joewono, mengugkapkan teknologi mata uang telah berevolusi sangat jauh. Aset kripto dan teknologi di belakangnya telah melahirkan inklusi keuangan secara global. “Akan semakin mudah diakses, tetapi juga mengandung risiko,” ujar Doni dalam pembukaan forum bertajuk Advancing Digital Economy and Finance: Synergistic and Inclusive Ecosystem for Accelerated Recovery-Digital Currency, Selasa (12/7/2022). Dia menyebutkan, salah satu ancaman yang mungkin muncul dari pertumbuhan mata uang digital adalah praktik pencucian uang atau money-laundering. Doni menyebutkan, Bank Indonesia sebagai bank sentral tidak tinggal diam melihat situasi tersebut. Saat ini BI dan sejumlah Bank Sentral lain sedang mengembangkan CBDC, yakni sebuah mata uang digital stabil yang dikeluarkan oleh bank sentral. Tujuan dari pengembagnan CBDC ini adlaah untuk menyediakan cara pembayaran digital yang bebas risiko menggunakan uang digital dari bank sentral, serta untuk memitigasi risiko dari mata uang digital non-negara. Selain itu, juga untuk meningkatkan efisiensi dan ketahanan sistem pembayaran, termasuk pembayaran lintas Negara, lalu untuk memperluas dan mempercepat terwujudnya keuangan yang inklusif, serta menyediakan instrumen baru untuk kebijakan moneter dan memfasilitasi distribusi subsidi fiskal. Doni menjelaskan, terdapat 3 prinsip umum yang penting dalam pengembangan desain CBDC. Prinsip pertama, CBDC tidak mendisrupsi stabilitas moneter dan finansial yang dikeluarkan dan disirkulasikan oleh bank sentral. Kedua, CBDC bersifat terintegrasi, saling berhubungan, dan dapat dioperasikan. Dan yang ketiga adalah pilihan platform teknologi yang memfasilitasi penerbitan dan peredaran CBDC. “Dalam jangka waktu dekat kami akan mempublikasikan white paper dan consultative paper terkait CBDC tersebut. Bagi kami ini adalah langkah besar. Karena itu, di forum ini kami ingin mendapat banyak masukan dari semua yang terlibat, para pelaku industri yang hadir di sini,” pungkasnya. Sementara itu, dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (Finance Ministers & Central Bank Governors' Meeting /FMCBG) Negara G20 resmi dimulai secara hybrid di Nusa Dua, Bali (15/7/2022). Pertemuan tersebut merupakan pertemuan ketiga FMCBG pada jalur keuangan (finance track) di bawah Presidensi Indonesia, setelah sebelumnya diselenggarakan pada bulan Februari 2022 di Jakarta dan April 2022 di Washington D.C. Setidaknya ada 7 isu yang dibahas dalam pertemuan Presidensi G20 jalur keuangan. Berikut isu tersebut seperti yang dilansir www.bi.go.id: 1. Ekonomi global dan risikonya. Presidensi G20 Indonesia terus melanjutkan diskusi terkait kondisi perekonomian global terkini dan respons kebijakan yang tepat dalam mencapai pemulihan ekonomi global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Hal ini dilakukan untuk menghadapi tantangan dengan meningkatnya tekanan inflasi, disrupsi rantai pasok global, ketidakseimbangan permintaan (demand) dan ketersediaan penawaran (supply), peningkatan harga komoditas dan energi akibat pandemi COVID-19 serta perang di Ukraina. 2. Isu kesehatan global. Pertemuan akan merumuskan upaya merevitalisasi arsitektur kesehatan global sehingga dapat mendukung kesiapsiagaan, pencegahan, dan respons terhadap pandemi di masa yang akan datang. Pertemuan juga akan mendiskusikan langkah tindak lanjut dari pembentukan dana kesehatan multilateral untuk penanganan pandemi di masa depan, terutama dalam hal memperkuat kolaborasi antara keuangan dan kesehatan. Saat ini, komitmen yang telah terkumpul sekitar USD 1.1 miliar. Semua negara G20 dan bahkan beberapa negara non-G20 dan juga organisasi internasional menyatakan dukungan dan komitmen kontribusi ke dana multilateral ini. Hal ini menjadi salah satu hasil kongkrit dari kepemimpinan yang kuat dari Indonesia sebagai Presidensi G20. 3. Arsitektur keuangan internasional. G20 tengah mencari upaya untuk mendorong perbaikan pengelolaan utang negara miskin, dan mendorong penguatan ketahanan keuangan global jangka panjang yang antara lain diakukan dengan upaya menjaga aliran modal asing yang berkelanjutan dengan tetap memitigasi risiko terhadap volatilitas aliran modal dan penguatan jaring pengaman keuangan global. 4. Isu pada sektor keuangan. G20 akan terus mendiskusikan strategi normalisasi kebijakan serta mitigasi dampak jangka panjang dari pandemi (scarring effect) di sektor keuangan serta upaya untuk memperkuat sektor keuangan global melalui pengelolaan risiko dan optimalisasi teknologi dan digitalisasi, serta pengaturan sistem pembayaran lintas batas. Selain itu, G20 juga terus meningkatkan upaya untuk mendorong inklusi keuangan bagi kelompok yang rentan melalui pemanfaatan digitalisasi. 5. Keuangan berkelanjutan. Di tahun ini Presidensi G20 Indonesia tengah fokus memajukan 3 (tiga) agenda utama yaitu pengembangan kerangka kerja transisi keuangan (transition finance) dan peningkatan kredibilitas komitmen institusi keuangan terhadap transisi ekonomi hijau, meningkatkan keuangan berkelanjutan dengan peningkatan akses dan keterjangkauan instrumen hijau, serta diskusi terkait instrumen kebijakan yang dapat memberikan insentif pembiayaan dan investasi. Keseluruhan agenda dimaksud untuk mendukung transisi yang adil dan terjangkau. 6. Pembangunan infrastruktur. G20 akan mendiskusikan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, inklusif, mudah diakses, dan terjangkau. Untuk meningkatkan keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur, G20 menyusun kerangka kerja peningkatan partisipasi swasta dalam mendukung infrastruktur berkelanjutan. 7. Perpajakan internasional. Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara G20 juga terus mendorong agenda terkait dengan perpajakan international dengan memastikan implementasi kesepakatan global di tahun 2021 berupa dua pilar G20/OECD. Presidensi G20 Indonesia terus mendorong semangat multilateralisme dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 dengan terus memfasilitasi dan memberikan dukungan penuh terhadap agenda utama G20. Presidensi G20 Indonesia juga terus mendorong hasil yang konkret yang berdampak langsung bagi proses pemulihan ekonomi global, sehingga dapat recover together, recover stronger. Sebelumnya, serah terima Presidensi G20 dari Italia kepada Indonesia dilakukan pada KTT G20 Roma 31 Oktober 2021. Presidensi G20 Indonesia sudah resmi efektif dimulai pada 1 Desember 2021. Acara peresmian ini bertujuan untuk mensosialisasikan Presidensi G20 Indonesia kepada masyarakat nasional dan internasional, termasuk di dalamnya tema Presidensi G20 Indonesia ”Recover Together, Recover Stronger” atau “Pulih Bersama” dengan topik utama yang akan diangkat Presidensi G20 Indonesia yakni: Kesehatan Global, Transformasi Ekonomi dan Digital, dan Transisi Energi. Presiden Joko Widodo mengatakan, presidensi G20 merupakan sebuah kepercayaan dan kehormatan bagi Indonesia. Hal tersebut diutarakan oleh Presiden Joko Widodo saat berpidato pada pembukaan presidensi G20 Indonesia di acara Pembukaan Presidensi G20 Indonesia di Lapangan Banteng dan ditayangkan pada YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, 1 Desember 2021. “Kepercayaan ini adalah kesempatan bagi Indonesia untuk berkontribusi lebih besar bagi pemulihan ekonomi dunia, untuk membangun tata kelola dunia yang lebih sehat, lebih adil, dan berkelanjutan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” ujar Presiden RI. Presiden juga meyakini, kebersamaan adalah jawaban atas masa depan dengan semangat solidaritas. Untuk itu, Indonesia berupaya keras untuk menghasilkan inisiatif-inisiatif konkret untuk mendorong pemulihan situasi global agar segera pulih dan menjadi kuat. Tentang G20 EMPOWER G20 EMPOWER adalah Aliansi di dalam G20 untuk Pemberdayaan dan Kemajuan Representasi Ekonomi Perempuan bertujuan untuk mempercepat kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan di sektor swasta. G20 EMPOWER memiliki visi inklusif dan berorientasi aksi dengan model kemitraannya yang unik. G20 EMPOWER adalah satu-satunya entitas G20 yang menyatukan lebih dari 60 pemimpin bisnis dan perwakilan pemerintah untuk mencapai tujuan bersama, kesetaraan gender. Pertama kalinya, Indonesia diberikan kepercayaan dan kehormatan memegang Presidensi Group of 20 (G20) tahun 2022 dari 1 Desember 2021 sampai 30 November 2022. G20 merupakan forum internasional yang fokus pada koordinasi kebijakan di bidang ekonomi serta pembangunan. Sebagai pemegang Presidensi tahun 2022, Indonesia memiliki peran menentukan agenda prioritas dan memimpin rangkaian pertemuan G20. Untuk itu, perhelatan ini dimanfaatkan oleh Indonesia sebagai wadah serta ajang menunjukan posisi negara kita dalam memimpin forum global yang bertujuan mengatasi berbagai tantangan serta isu di tingkat dunia. Tekanan serta krisis di berbagai aspek akibat pandemi COVID-19 mendorong G20 yang memiliki kapasitas untuk mendorong pemulihan. Untuk itu, Indonesia mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger". Tema ini diangkat oleh Indonesia, sebagai suatu upaya bersama dalam mencari jalan keluar atau solusi pemulihan dunia secara bersama-sama tanpa ada satu negara pun yang tertinggal, serta mendorong kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, berkelanjutan serta menyeluruh pasca pandemi. Selama memegang Presidensi G20, Indonesia akan membahas penanganan kesehatan secara menyeluruh, transformasi berbasis digital, serta transisi menuju energi yang berkelanjutan. Agenda forum G20 dibagi menjadi dua jalur pembahasan, yakni Jalur Keuangan (finance track) dan Jalur Sherpa (Sherpa track). Jalur Keuangan diinisiasi oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia yang fokus pada isu-isu keuangan. Adapun jalur Sherpa akan berfokus membahas isu-isu ekonomi non-keuangan. Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia berperan mendorong pembahasan enam agenda prioritas dalam jalur keuangan, yaitu koordinasi mendukung pemulihan global, upaya penanganan dampak pandemi dalam perekonomian guna mendukung pertumbuhan yang lebih kuat, penguatan sistem pembayaran di era digital, pengembangan pembiayaan berkelanjutan (sustainable finance), peningkatan ketahanan sistem keuangan, serta agenda perpajakan internasional. Dengan berbagai kegiatan G20 Indonesia sepanjang tahun tersebut, tentunya banyak manfaat strategis yang dapat diperoleh baik dari aspek ekonomi, politik luar negeri, serta pembangunan sosial. Dari aspek ekonomi, diharapkan dapat menggerakkan perekonomian Indonesia. Sedangkan dari sisi aspek politik, Indonesia dapat mendorong kerja sama serta menginisiasi hasil nyata dari sektor prioritas yang strategis bagi pemulihan. Hal ini tentunya dapat menjadi suatu momentum bagi Indonesia untuk mendapat kredibilitas atau kepercayaan dunia, dalam memimpin pemulihan global. Aspek pembangunan ekonomi dan sosial dapat dijadikan ajang dalam menarik potensi investasi di Indonesia. Semoga dengan hadirnya Presidensi G20 dan Indonesia sebagai tuan rumah menjadi harapan baru bagi dunia. Saatnya Indonesia mengukir sejarah sebagai pemegang Presidensi G20 2022!
Chair Women20 Indonesia, Hadriani Uli Silalahi belum lama ini mengatakan, W20 Presidensi Indonesia juga ingin mendorong para pemimpin negara-negara G20 untuk membuka akses perempuan untuk dapat berpartisipasi aktif dalam perekonomian. Perlu juga dipastikan tidak ada lagi perempuan yang termarjinalisasi dalam pemulihan pembangunan, dan terakhir perlunya membuka akses setara dalam layanan kesehatan bagi perempuan. “Misi utama W20 Presidensi Indonesia adalah untuk mempengaruhi komitmen tingkat tinggi yang akan dikeluarkan pada G20 Summit (Communique) agar memuat agenda pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di negara-negara G20. Apalagi, pada beberapa Kepresidenan G20 sebelumnya, fokus gender dalam keseluruhan deklarasi masih kecil, tidak pernah melebihi 8 persen,” imbuh Uli. Salah satu komitmen terbesar tentang kesetaraan gender pernah disampaikan dalam Komunike Pemimpin G20 pada tahun 2014. Ketika itu para pemimpin G20 menyetujui tujuan untuk mengurangi kesenjangan dalam tingkat partisipasi kerja antara laki-laki dan perempuan di negara-negara G20 sebesar 25 persen pada tahun 2025. Sementara itu, Co-Chair W20 Presidensi Indonesia, Dian Siswarini menyatakan, dari sudut pandang global diplomacy, dengan memegang presidensi G20 dan W20, berarti Indonesia menempatkan diri sebagai sentral diplomasi di antara 20 negara ekonomi terbesar dengan berpegang pada penyelesaian empat isu prioritas dari W20. “Engagement Group W20 ini juga diharapkan mampu mengaktifkan gerakan maupun pemikirin baru dari perempuan, bukan hanya di ranah global tapi juga di dalam negara anggota G20 sendiri dengan didukung oleh best practices sebagai katalis,” tambah Dian. Untuk mencapai tujuan tersebut, agenda W20 Presidensi Indonesia selama setahun ini akan mengangkat empat isu prioritas. Pertama, mendorong kesetaraan, keamanan, dan kesejahteraan dengan menghapus diskriminasi yang menghambat partisipasi perempuan dalam perekonomian. Kedua, mencapai inklusi ekonomi dengan mendukung UMKM yang dimiliki dan dikelola oleh perempuan. Ketiga, mengatasi kerentanan untuk meningkatkan ketahanan, dengan fokus pada perempuan penyandang disabilitas dan perempuan pedesaan. Keempat, tanggapan kesehatan yang setara gender. Selain itu, posisi Indonesia juga diharapkan dapat semakin mendekatkan rakyat Indonesia khususnya daerah yang menjadi tempat pelaksanaan agenda G20 juga W20 kepada proses diplomasi. "Indonesia akan semakin dikenal karena keberagamannya, menarik kunjungan wisatawan, hingga membuka kesempatan investasi yang didukung dengan program-program yang akan dibentuk selama presidensi," tandasnya. Likupang sebagai side event pertama W20 Pada pertemuan pertama yang digelar secara hybrid, perwakilan dari para negara anggota G20 terlihat hadir seperti Amerika Serikat, Argentina, Brasil, Australia, Kanada, Meksiko, Turki, Indonesia, Korea Selatan, Jepang, China, Jerman, Inggris, India, Arab Saudi, Afrika Selatan, Italia, Indonesia, Prancis, Rusia, ditambah Uni Eropa. Pemilihan Likupang sebagai lokasi side events dari W20 Presidensi Indonesia diharapkan dapat ikut mengenalkan destinasi wisata unggulan ini ke dunia internasional. Likupang sendiri merupakan salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang juga telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai destinasi wisata super prioritas. Saat ini pembangunan ekosistem wisata terpadu sedang dibangun di sana, dan diharapkan akan mampu menjadi destinasi wisata kelas dunia. Seluruh agenda W20 Presidensi Indonesia hingga Oktober 2022 nantinya akan digelar secara bertahap di beberapa titik destinasi prioritas di Indonesia. Pelaksanaannya bekerja sama dengan International Knowledge Partners, badan PBB, organisasi masyarakat sipil, akademisi, badan pemerintah hingga sektor swasta. Setelah di Likupang, side events W20 Presidensi Indonesia hingga W20 Summit akan dilaksanakan di Batu, Jawa Timur, dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Maret 2022, Manokwari, Papua Barat, pada Mei 2022, Danau Toba, Sumatera Utara pada Juli 2022, dan Denpasar, Bali pada September - Oktober 2022. Di sisi lain, sebagai pemegang Presidensi tahun 2022, Indonesia memiliki peran menentukan agenda prioritas dan memimpin rangkaian pertemuan G20. Untuk itu, perhelatan ini harus dimanfaatkan oleh Indonesia sebagai wadah serta ajang menunjukan posisi Indonesia dalam memimpin forum global yang bertujuan mengatasi berbagai tantangan serta isu di tingkat dunia. Seperti yang dikutip dari website www.bi.go.id, tekanan serta krisis di berbagai aspek akibat pandemi COVID-19 mendorong G20 yang memiliki kapasitas untuk mendorong pemulihan. Untuk itu, Indonesia mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger". Tema ini diangkat oleh Indonesia, sebagai suatu upaya bersama dalam mencari jalan keluar atau solusi pemulihan dunia secara bersama-sama tanpa ada satu negara pun yang tertinggal, serta mendorong kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, berkelanjutan serta menyeluruh pasca pandemi. Selama memegang Presidensi G20, Indonesia akan membahas penanganan kesehatan secara menyeluruh, transformasi berbasis digital, serta transisi menuju energi yang berkelanjutan. Agenda forum G20 dibagi menjadi dua jalur pembahasan, yakni Jalur Keuangan (finance track) dan Jalur Sherpa (Sherpa track). Jalur Keuangan diinisiasi oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia yang fokus pada isu-isu keuangan. Adapun jalur Sherpa akan berfokus membahas isu-isu ekonomi non-keuangan. Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia berperan mendorong pembahasan enam agenda prioritas dalam jalur keuangan, yaitu koordinasi mendukung pemulihan global, upaya penanganan dampak pandemi dalam perekonomian guna mendukung pertumbuhan yang lebih kuat, penguatan sistem pembayaran di era digital, pengembangan pembiayaan berkelanjutan (sustainable finance), peningkatan ketahanan sistem keuangan, serta agenda perpajakan internasional. Dengan berbagai kegiatan G20 Indonesia sepanjang tahun tersebut, tentunya banyak manfaat strategis yang dapat diperoleh baik dari aspek ekonomi, politik luar negeri, serta pembangunan sosial. Dari aspek ekonomi, diharapkan dapat menggerakkan perekonomian Indonesia. Sedangkan dari sisi aspek politik, Indonesia dapat mendorong kerja sama serta menginisiasi hasil nyata dari sektor prioritas yang strategis bagi pemulihan. Hal ini tentunya dapat menjadi suatu momentum bagi Indonesia untuk mendapat kredibilitas atau kepercayaan dunia, dalam memimpin pemulihan global. Aspek pembangunan ekonomi dan sosial dapat dijadikan ajang dalam menarik potensi investasi di Indonesia. Manfaat bagi Indonesia Presidensi G20 di tengah pandemi membuktikan persepsi yang baik atas resiliensi ekonomi Indonesia terhadap krisis. Ini juga merupakan bentuk pengakuan atas status Indonesia sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia, yang juga dapat merepresentasikan negara berkembang lainnya. Momentum presidensi ini hanya terjadi satu kali setiap generasi (+ 20 tahun sekali) dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memberi nilai tambah bagi pemulihan Indonesia, baik dari sisi aktivitas ekonomi maupun kepercayaan masyarakat domestik dan internasional. Indonesia dapat mengorkestrasi agenda pembahasan pada G20 agar mendukung dan berdampak positif dalam pemulihan aktivitas perekonomian Indonesia. Ini juga menjadi kesempatan menunjukkan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional, khususnya dalam pemulihan ekonomi global. Dari perspektif regional, Presidensi ini menegaskan kepemimpinan Indonesia dalam bidang diplomasi internasional dan ekonomi di kawasan, mengingat Indonesia merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang menjadi anggota G20. Manfaat lainnya juga membuat Indonesia menjadi salah satu fokus perhatian dunia, khususnya bagi para pelaku ekonomi dan keuangan. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk menunjukkan (showcasing) berbagai kemajuan yang telah dicapai Indonesia kepada dunia, dan menjadi titik awal pemulihan keyakinan pelaku ekonomi pascapandemi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pertemuan-pertemuan G20 di Indonesia juga menjadi sarana untuk memperkenalkan pariwisata dan produk unggulan Indonesia kepada dunia internasional, sehingga diharapkan dapat turut menggerakkan ekonomi Indonesia. Presidensi G20, Bank Indonesia Manfaatkan Momentum Kembangkan Central Bank Digital Currencies Dikutip dari www.surabaya.tribunnews.com, perkembangan teknologi telah mendorong pertumbuhan mata uang digital atau crypto-currencies, termasuk di Indonesia. Sejak ditetapkan sebagai instrumen investasi pada September 2018, nilai transaksi aset kripto tercatat terus mengalami peniningkatan signifikan. Yakni sebesar Rp 64,9 triliun pada 2020, lalu melonjak menjadi Rp 859,4 triliun pada 2021. Sedangkan di tahun ini, berdasarkan data Kementerian Perdagangan, pada periode Januari hingga Februari 2022, transaksi asset kripto tercatat sudah sebesar Rp 84,8 triliun, lebih besar dari nilai transaksi yang tercatat sepanjang 2020. Melihat data pertumbuhan tersebut, Bank Indonesia tak ingin ketinggalan. Saat ini Bank Indonesia terus berupaya mengembangkan riset terkait CBDC (Central Bank Digital Currencies) atau mata uang digital bank sentral. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dalam pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2022 yang merupakan salah satu side event G20 di Indonesia mengatakan, digital menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian besar dalam kepemimpinan Indonesia di G20. “Bapak Presiden telah menyampaikan, tiga area besar kepemimpinan Indonesia di G20. Ini meliputi kesehatan, digital, dan green and inclusive,” ujar Perry Warjiyo, seperti yang dikutip. “Digitalisasi juga telah menyelamatkan Indonesia selama pandemi, dan sekarang menjadi pilar Indonesia maju,” sambungnya. Perry menyebutkan, salah satu aspek dalam digitalisasi keuangan yang akan dibahas dalam rangkaian pertemuan G20 adalah perkembangan mata uang digital atau digital currencies. Bahkan, pembicaraan tentang mata uang digital itu mendapat ruang tersendiri untuk dibicarakan demi menggali tantangan dan potensinya di masa depan. Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Doni Primanto Joewono, mengugkapkan teknologi mata uang telah berevolusi sangat jauh. Aset kripto dan teknologi di belakangnya telah melahirkan inklusi keuangan secara global. “Akan semakin mudah diakses, tetapi juga mengandung risiko,” ujar Doni dalam pembukaan forum bertajuk Advancing Digital Economy and Finance: Synergistic and Inclusive Ecosystem for Accelerated Recovery-Digital Currency, Selasa (12/7/2022). Dia menyebutkan, salah satu ancaman yang mungkin muncul dari pertumbuhan mata uang digital adalah praktik pencucian uang atau money-laundering. Doni menyebutkan, Bank Indonesia sebagai bank sentral tidak tinggal diam melihat situasi tersebut. Saat ini BI dan sejumlah Bank Sentral lain sedang mengembangkan CBDC, yakni sebuah mata uang digital stabil yang dikeluarkan oleh bank sentral. Tujuan dari pengembagnan CBDC ini adlaah untuk menyediakan cara pembayaran digital yang bebas risiko menggunakan uang digital dari bank sentral, serta untuk memitigasi risiko dari mata uang digital non-negara. Selain itu, juga untuk meningkatkan efisiensi dan ketahanan sistem pembayaran, termasuk pembayaran lintas Negara, lalu untuk memperluas dan mempercepat terwujudnya keuangan yang inklusif, serta menyediakan instrumen baru untuk kebijakan moneter dan memfasilitasi distribusi subsidi fiskal. Doni menjelaskan, terdapat 3 prinsip umum yang penting dalam pengembangan desain CBDC. Prinsip pertama, CBDC tidak mendisrupsi stabilitas moneter dan finansial yang dikeluarkan dan disirkulasikan oleh bank sentral. Kedua, CBDC bersifat terintegrasi, saling berhubungan, dan dapat dioperasikan. Dan yang ketiga adalah pilihan platform teknologi yang memfasilitasi penerbitan dan peredaran CBDC. “Dalam jangka waktu dekat kami akan mempublikasikan white paper dan consultative paper terkait CBDC tersebut. Bagi kami ini adalah langkah besar. Karena itu, di forum ini kami ingin mendapat banyak masukan dari semua yang terlibat, para pelaku industri yang hadir di sini,” pungkasnya. Sementara itu, dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (Finance Ministers & Central Bank Governors' Meeting /FMCBG) Negara G20 resmi dimulai secara hybrid di Nusa Dua, Bali (15/7/2022). Pertemuan tersebut merupakan pertemuan ketiga FMCBG pada jalur keuangan (finance track) di bawah Presidensi Indonesia, setelah sebelumnya diselenggarakan pada bulan Februari 2022 di Jakarta dan April 2022 di Washington D.C. Setidaknya ada 7 isu yang dibahas dalam pertemuan Presidensi G20 jalur keuangan. Berikut isu tersebut seperti yang dilansir www.bi.go.id: 1. Ekonomi global dan risikonya. Presidensi G20 Indonesia terus melanjutkan diskusi terkait kondisi perekonomian global terkini dan respons kebijakan yang tepat dalam mencapai pemulihan ekonomi global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Hal ini dilakukan untuk menghadapi tantangan dengan meningkatnya tekanan inflasi, disrupsi rantai pasok global, ketidakseimbangan permintaan (demand) dan ketersediaan penawaran (supply), peningkatan harga komoditas dan energi akibat pandemi COVID-19 serta perang di Ukraina. 2. Isu kesehatan global. Pertemuan akan merumuskan upaya merevitalisasi arsitektur kesehatan global sehingga dapat mendukung kesiapsiagaan, pencegahan, dan respons terhadap pandemi di masa yang akan datang. Pertemuan juga akan mendiskusikan langkah tindak lanjut dari pembentukan dana kesehatan multilateral untuk penanganan pandemi di masa depan, terutama dalam hal memperkuat kolaborasi antara keuangan dan kesehatan. Saat ini, komitmen yang telah terkumpul sekitar USD 1.1 miliar. Semua negara G20 dan bahkan beberapa negara non-G20 dan juga organisasi internasional menyatakan dukungan dan komitmen kontribusi ke dana multilateral ini. Hal ini menjadi salah satu hasil kongkrit dari kepemimpinan yang kuat dari Indonesia sebagai Presidensi G20. 3. Arsitektur keuangan internasional. G20 tengah mencari upaya untuk mendorong perbaikan pengelolaan utang negara miskin, dan mendorong penguatan ketahanan keuangan global jangka panjang yang antara lain diakukan dengan upaya menjaga aliran modal asing yang berkelanjutan dengan tetap memitigasi risiko terhadap volatilitas aliran modal dan penguatan jaring pengaman keuangan global. 4. Isu pada sektor keuangan. G20 akan terus mendiskusikan strategi normalisasi kebijakan serta mitigasi dampak jangka panjang dari pandemi (scarring effect) di sektor keuangan serta upaya untuk memperkuat sektor keuangan global melalui pengelolaan risiko dan optimalisasi teknologi dan digitalisasi, serta pengaturan sistem pembayaran lintas batas. Selain itu, G20 juga terus meningkatkan upaya untuk mendorong inklusi keuangan bagi kelompok yang rentan melalui pemanfaatan digitalisasi. 5. Keuangan berkelanjutan. Di tahun ini Presidensi G20 Indonesia tengah fokus memajukan 3 (tiga) agenda utama yaitu pengembangan kerangka kerja transisi keuangan (transition finance) dan peningkatan kredibilitas komitmen institusi keuangan terhadap transisi ekonomi hijau, meningkatkan keuangan berkelanjutan dengan peningkatan akses dan keterjangkauan instrumen hijau, serta diskusi terkait instrumen kebijakan yang dapat memberikan insentif pembiayaan dan investasi. Keseluruhan agenda dimaksud untuk mendukung transisi yang adil dan terjangkau. 6. Pembangunan infrastruktur. G20 akan mendiskusikan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, inklusif, mudah diakses, dan terjangkau. Untuk meningkatkan keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur, G20 menyusun kerangka kerja peningkatan partisipasi swasta dalam mendukung infrastruktur berkelanjutan. 7. Perpajakan internasional. Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara G20 juga terus mendorong agenda terkait dengan perpajakan international dengan memastikan implementasi kesepakatan global di tahun 2021 berupa dua pilar G20/OECD. Presidensi G20 Indonesia terus mendorong semangat multilateralisme dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 dengan terus memfasilitasi dan memberikan dukungan penuh terhadap agenda utama G20. Presidensi G20 Indonesia juga terus mendorong hasil yang konkret yang berdampak langsung bagi proses pemulihan ekonomi global, sehingga dapat recover together, recover stronger. Sebelumnya, serah terima Presidensi G20 dari Italia kepada Indonesia dilakukan pada KTT G20 Roma 31 Oktober 2021. Presidensi G20 Indonesia sudah resmi efektif dimulai pada 1 Desember 2021. Acara peresmian ini bertujuan untuk mensosialisasikan Presidensi G20 Indonesia kepada masyarakat nasional dan internasional, termasuk di dalamnya tema Presidensi G20 Indonesia ”Recover Together, Recover Stronger” atau “Pulih Bersama” dengan topik utama yang akan diangkat Presidensi G20 Indonesia yakni: Kesehatan Global, Transformasi Ekonomi dan Digital, dan Transisi Energi. Presiden Joko Widodo mengatakan, presidensi G20 merupakan sebuah kepercayaan dan kehormatan bagi Indonesia. Hal tersebut diutarakan oleh Presiden Joko Widodo saat berpidato pada pembukaan presidensi G20 Indonesia di acara Pembukaan Presidensi G20 Indonesia di Lapangan Banteng dan ditayangkan pada YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, 1 Desember 2021. “Kepercayaan ini adalah kesempatan bagi Indonesia untuk berkontribusi lebih besar bagi pemulihan ekonomi dunia, untuk membangun tata kelola dunia yang lebih sehat, lebih adil, dan berkelanjutan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” ujar Presiden RI. Presiden juga meyakini, kebersamaan adalah jawaban atas masa depan dengan semangat solidaritas. Untuk itu, Indonesia berupaya keras untuk menghasilkan inisiatif-inisiatif konkret untuk mendorong pemulihan situasi global agar segera pulih dan menjadi kuat. Tentang G20 EMPOWER G20 EMPOWER adalah Aliansi di dalam G20 untuk Pemberdayaan dan Kemajuan Representasi Ekonomi Perempuan bertujuan untuk mempercepat kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan di sektor swasta. G20 EMPOWER memiliki visi inklusif dan berorientasi aksi dengan model kemitraannya yang unik. G20 EMPOWER adalah satu-satunya entitas G20 yang menyatukan lebih dari 60 pemimpin bisnis dan perwakilan pemerintah untuk mencapai tujuan bersama, kesetaraan gender. Pertama kalinya, Indonesia diberikan kepercayaan dan kehormatan memegang Presidensi Group of 20 (G20) tahun 2022 dari 1 Desember 2021 sampai 30 November 2022. G20 merupakan forum internasional yang fokus pada koordinasi kebijakan di bidang ekonomi serta pembangunan. Sebagai pemegang Presidensi tahun 2022, Indonesia memiliki peran menentukan agenda prioritas dan memimpin rangkaian pertemuan G20. Untuk itu, perhelatan ini dimanfaatkan oleh Indonesia sebagai wadah serta ajang menunjukan posisi negara kita dalam memimpin forum global yang bertujuan mengatasi berbagai tantangan serta isu di tingkat dunia. Tekanan serta krisis di berbagai aspek akibat pandemi COVID-19 mendorong G20 yang memiliki kapasitas untuk mendorong pemulihan. Untuk itu, Indonesia mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger". Tema ini diangkat oleh Indonesia, sebagai suatu upaya bersama dalam mencari jalan keluar atau solusi pemulihan dunia secara bersama-sama tanpa ada satu negara pun yang tertinggal, serta mendorong kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, berkelanjutan serta menyeluruh pasca pandemi. Selama memegang Presidensi G20, Indonesia akan membahas penanganan kesehatan secara menyeluruh, transformasi berbasis digital, serta transisi menuju energi yang berkelanjutan. Agenda forum G20 dibagi menjadi dua jalur pembahasan, yakni Jalur Keuangan (finance track) dan Jalur Sherpa (Sherpa track). Jalur Keuangan diinisiasi oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia yang fokus pada isu-isu keuangan. Adapun jalur Sherpa akan berfokus membahas isu-isu ekonomi non-keuangan. Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia berperan mendorong pembahasan enam agenda prioritas dalam jalur keuangan, yaitu koordinasi mendukung pemulihan global, upaya penanganan dampak pandemi dalam perekonomian guna mendukung pertumbuhan yang lebih kuat, penguatan sistem pembayaran di era digital, pengembangan pembiayaan berkelanjutan (sustainable finance), peningkatan ketahanan sistem keuangan, serta agenda perpajakan internasional. Dengan berbagai kegiatan G20 Indonesia sepanjang tahun tersebut, tentunya banyak manfaat strategis yang dapat diperoleh baik dari aspek ekonomi, politik luar negeri, serta pembangunan sosial. Dari aspek ekonomi, diharapkan dapat menggerakkan perekonomian Indonesia. Sedangkan dari sisi aspek politik, Indonesia dapat mendorong kerja sama serta menginisiasi hasil nyata dari sektor prioritas yang strategis bagi pemulihan. Hal ini tentunya dapat menjadi suatu momentum bagi Indonesia untuk mendapat kredibilitas atau kepercayaan dunia, dalam memimpin pemulihan global. Aspek pembangunan ekonomi dan sosial dapat dijadikan ajang dalam menarik potensi investasi di Indonesia. Semoga dengan hadirnya Presidensi G20 dan Indonesia sebagai tuan rumah menjadi harapan baru bagi dunia. Saatnya Indonesia mengukir sejarah sebagai pemegang Presidensi G20 2022!