TAPSEL - Terkait keluhan petani akibat langka dan mahalnya harga pupuk bersubsidi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Selatan akan mengagendakan fungsi pengawasannya dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), besok, Selasa (22/11/2021) di ruang paripurna bersama mitra terkait dan distributor.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut guna mengetahui dan meminta keterangan dari berbagai pihak yang kompeten terkait kelangkaan pupuk.

Haris Yani Tambunan, anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan, kepada awak media menyebutkan pihaknya sudah mamanggil stakeholder dari Pemkab Tapsel, yakni Dinas Pertanian, Pedagangan dan Koperasi, Bagian Ekononi Setda Tapsel serta distributor se-Kabupaten Tapanuli Selatan.

"Terkait kelangkaan pupuk, itu besok kita RDP dengan stakeholder termasuk distributor pupuk se-Kabupaten Tapanuli Selatan pada pukul 14.00 WIB," ucap Haris Yani Tambunan, Senin (22/11/2021).

Haris Yani Tambunan menambahkan, rapat dengar pendapat tersebut merupakan langkah yang diambil pihak legislatif guna mengurai masalah kelangkaan pupuk dan meminta keterangan.

"Itu besok rapatnya terbuka untuk umum, tak ada yang kita tutup-tutupi. Silahkan dengar sendiri sejauhmana persoalan kelangkaan pupuk ini guna kita rumuskan bersama solusinya," tegas Haris Yani Tambunan.

Untuk diketahui, harga pupuk urea subsidi pemerintah melambung tinggi dibeberapa tempat di Kabupaten Tapsel beberapa bulan belakangan ini dan sudah menjadi bahan perbincangan dikalangan masyarakat, namun DPRD Tapsel belum memberikan komentar terkait itu.

Sedangkan kenaikan harga pupuk ini sendiri, yang biasanya dengan harga 140 ribu rupiah per zak ukuran 50 kg ke kelompok tani, namun saat ini naik menjadi 200 ribu rupiah.

Pupuk NPK Komplit naik 3 ribu rupiah per kilogram dari 13 ribu menjadi 16 ribu rupiah. Pupuk NPK dari 10 ribu rupiah menjadi 14 ribu rupiah perkilogram. NPK naik dari 10 ribu rupiah menjadi 14 ribu rupiah perkilogram.