LHOKSEUMAWE – Jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bener Meriah menyelenggarakan High Level Meeting (HLM), Jum’at (24/9/2021). Rapat TPID ini dipimpin Plt Bupati Dailami dihadiri Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Lhokseumawe Yukon Afrinaldo.

Dalam kesempatan itu Dailami mengatakan sektor utama Kabupaten Bener Meriah adalah pertanian. Karenanya, pertanian terus didorong dengan memanfaatkan CSR secara efektif, sehingga hasil dapat dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat.

“Pertanian menjadi sektor utama di Kabupaten Bener Meriah, makanya kita terus mendorong agar pertanian bisa memanfaatkan CSR secara efektif, agar hasilnya dapat dirasakan secara menyeluruh oleh petani,” jelasnya.

Selanjutnya, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Bener Meriah, drh. Sofyan, dan Kabag Perekonomian, Zulfikar Ahmad, menyampaikan gambaran perkembangan inflasi dan ekonomi Bener Meriah. Produk Kopi Gayo sebagai salah satu komoditas utama di Bener Meriah membutuhkan perhatian khusus sehingga dapat mendorong perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan dukungan dinas terkait.

Sementara itu, KPwBI Lhokseumawe Yukon Afrinaldo dalam kesempatan itu menyampaikan program di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe, terutama kegiatan Meurah Silu Aceh 2021 (21-22 September 2021) lalu, merupakan flagship pengembangan perekonomian daerah.

Pada kesempatan ini, disampaikan juga apa saja faktor-faktor keberhasilan pengendalian inflasi di daerah.

“Harapannya, dapat dilakukan kerjasama antar daerah untuk menjaga pasokan komoditas inflasi yang sejalan dengan peningkatan tingkat ekonomi di Bener Meriah,” katanya.

Tindak lanjut yang disepakati pada HLM ini di antaranya, pertama melakukan riset dan pendataan komoditas inflasi secara berkelanjutan, kedua optimalisasi lahan yang belum dimanfaatkan; dan ketiga mendorong korporatisasi petani untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

Dengan dilaksanakannya HLM ini, diharapkan kabupaten Bener Meriah dapat bersinergi menjaga tingkat inflasi di daerahnya serta meningkatkan tingkat ekonomi sehingga dapat menjadi kabupaten/kota yang dihitung inflasinya BPS.