MEDAN - Aliansi masyarakat sipil Sumatra Utara (Sumut) mendesak Presiden Joko Widodo mengambil sikap tegas dengan mencopot Moeldoko.
Itu dilakukan atas kekisruhan di tubuh Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang melibatkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
Karena masyarakat yang menamakan diri 'Aliansi Rakyat Pengawal Demokrasi' menilai pengambilalihan kekuasaan melalui KLB Partai Demokrat sebagai politik culas dalam kehidupan demokrasi Indonesia.
"Tindakan itu jelas-jelas melanggar etika demokrasi yang bisa berdampak pada kekisruhan semangat kebangsaan Indonesia," kata Ahmady Meuraxa, aktivis organisasi nonpemerintah dalam konferensi pers di Medan, Jumat (12/3/2021).
Aliansi tersebut digawangi oleh sejumlah tokoh lintas generasi, lintas profesi dan lintas organisasi, mengaggap apa yang terjadi bukan lagi persoalan internal Partai Demokrat, melainkan masalah sistem Demokrasi Indonesia.
Mereka menilai, apa yang dipertontonkan Moeldoko melalui politik culas adalah arogansi kekuasaan yang dilalukan oleh pejabat negara dan lebih memalukan dari sikap otoriter di masa rezim Orde Baru.
"Tindakan Moeldoko itu adalah pembelajaran sangat buruk bagi pembelajaran politik Indonesia. Ini tidak hanya mematikan semangat berdemokrasi, tapi juga mempertontonkan sikap zalim dan haus kekuasaan seorang pejabat negara," ujarnya.
Hadir dalam deklarasi itu akademisi Shohibul Anshor Siregar, politisi senior Berman Sinaga, aktivis GAMKI Henrico Sihombing, aktivis organisasi nonpemerintah Ahmady Meuraxa dan perwakilan paranormal Iwan Sinulingga.
Deklarasi itu menyampaikan beberapa tuntutan diantaranya:
Pertama, menolak dan mengecam cara-cara politik kotor yang telah dipertontonkan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko melalui Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang berlangsung di Sibolangit, Kabupaten Deliserdang.
Kedua, meminta pemerintah bersikap netral menyikapi kasus pengambil alihan pimpinan partai oleh Moeldoko dengan tetap merujuk kepada aturan hukum yang berlaku.
Ketiga, meminta Presiden Joko Widodo memberhentikan segera Jenderal TNI (purn) Moeldoko dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) demi membersihkan sistem pemerintahan dari orang-orang yang culas.
"Untuk memperkuat gerakan ini, kami mengajak masyarakat membubuhkan tandatangan petisi pemberhentian Moeldoko sebagai KSP yang ada di situs Change.org. Kami juga akan menggelar aksi penandatanganan dari masyarakat di atas spanduk pada Minggu 14 Maret 2021 esok," pungkasnya.