MEDAN - Paranormal di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) ikut meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menindak Moeldoko, Jumat (12/3/2021).
Desakan ini untuk mencopot Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dari jabatannya juga diungkapkan perwakilan organisasi paranormal di Provinsi Sumut yang disampaikan Iwan Sinulingga ini, mencuat dalam pernyataan sikap Aliansi Rakyat Pengawal Demokrasi di Kota Medan, Jumat (12/3/2021).
"Untuk itu dengan kejadian ini, kami meminta kepada bapak Presiden Jokowi untuk memberhentikan Jenderal (Purn) Moeldoko dari kepala staf kepresidenan," kata Iwan Sinulingga.
Menurutnya, sebagai pejabat pemerintah, harusnya memberikan contoh yang baik kepada bangsa, anak bangsa dan kepada dunia.
"Karena kita adalah bangsa pejuang, bukan bangsa pecundang," jelasnya.
Sementara itu, akademisi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Shohibul Anshor Siregar menyatakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat oleh Moeldoko melalui Kongres Luar Biasa (KLB) tidak baik bagi demokratisasi dan konsolidasi demokrasi di Indonesia.
"Pak Presiden Jokowi kita minta untuk memberi sanksi kepada beliau (Moeldoko). Dulu ada kejadian serupa, di Orde Baru misalnya, bukan orang pemerintahan yang datang merebut partai. Sekarang, orang yang paling dekat dengan pak Jokowi," kata Shohibul.
Meski meyakini Presiden Joko Widodo tidak ikut-ikutan dan tidak mengetahui persoalan kisruh Partai Demokrat, namun Shohibul mengatakan dalam hal ini Presiden Jokowi harus mengambil sikap tegas agar tidak terimbas.
"Saya khawatir dan mungkin kita sama, pak Jokowi itu tidak perlu dilibatkan dalam hal ini. Dan untuk menguatkan itu, berilah sanksi ke pak Moeldoko itu," ujarnya.
Shohibul bahkan menilai, semestinya KSP tidak perlu ada, sehingga tercipta format kabinet yang lebih ramping.
Dia mengatakan tidak perlu ada konsolidasi dan akomodasi yang berbagai faktor namun tidak mengarahkan kabinet ke kerja-kerja Zaken Kabinet.
"Kalau kita banding dengan Amerika, Amerika itu kabinetnya lebih ramping. Selanjutnya, kita khawatir gaya politik seperti ini (merebut kepemimpinan partai) menjadi tradisi politik dalam kebudayaan Indonesia," jelasnya.
Diketahui, Aliansi Rakyat Pengawal Demokrasi mendeklarasikan diri dan mengecam fenomena kemunduran demokrasi yang ditampilkan melalui KLB Partai Demokrat di Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, kemarin.
Dalam penyataan sikapnya, aliansi masyarakat sipil itu menyatakan beberapa hal, yakni:
Pertama, menolak dan mengecam cara-cara politik kotor yang telah dipertontonkan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko melalui Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang berlangsung di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang.
Kedua, meminta pemerintah bersikap netral menyikapi kasus pengambil alihan pimpinan partai oleh Moeldoko dengan tetap merujuk kepada aturan hukum yang berlaku.
Ketiga, meminta Presiden Joko Widodo memberhentikan segera Jenderal TNI (purn) Moeldoko dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) demi membersihkan sistem pemerintahan dari orang-orang yang culas.
"Untuk memperkuat gerakan ini, kami mengajak masyarakat membubuhkan tandatangan petisi pemberhentian Moeldoko sebagai KSP yang ada di situs Change.org. Kami juga akan menggelar aksi penandatanganan dari masyarakat di atas spanduk pada Minggu 14 Maret 2021 esok," kata Ahmady Meuraxa.