Home >  Berita >  Peristiwa

Proyek Pengaspalan Jalinsum Parapat-Tobasa Sumut Kementerian PUPR sebesar Empat Belas Milliar Lebih Diduga Asal Jadi

Proyek Pengaspalan Jalinsum Parapat-Tobasa Sumut Kementerian PUPR sebesar Empat Belas Milliar Lebih Diduga Asal Jadi
Kamis, 19 Desember 2019 20:02 WIB
Penulis: Firma Simbolon
SIMALUNGUN-Proyek milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), di Diektorat Jenderal Bina Marga, Balai Besar Jalan Nasional II, Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara yang menyedot anggaran dari porsi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp14.952.073.00. namun hasilnya terkesan asal jadi.

Kendati pembiayaan rehabilitasi jalan Parapat-BTS. Kabupaten Tobasamosir (Tobasa) ini besar, namun dari segi kualitas dan kuantitas pengerjaannya terkesan 'abal-abal' dan asal jadi, sebab selain dikerjakan saat musim penghujan, proyek dengan nomor kontrak 04/KTR-RBSN/Bb2-Wil2s2.4/2019 ini bisa dilihat ke lapangan, sebab ruas jalan untuk lintas parapat-Girsang sepertinya sudah mulai ditinggalkan pemborongnya dengan beragam persoalan, baik saat berada pada sambungan lintasan jalan lingkar, baik pas berada pada depan rumah milik warga, pasalnya pengaspalan ini justru membuat warga agak harus ekstra jika memasuki gerbang, sebab pemborongnya tidak membuat aspalnya agak landai supaya enak dilalui.

Demikian disampaikn W Sirait (48) di Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumut, Kamis (19/12/2019) sembari menggerutu dan mencari bebatuan dan pasir untuk menimbun hamparan gerbang rumahnya ke jalan yang baru diaspal oleh pihak penyedia jasa PT Mitha Sarana Niaga melalui pengguna jasa dan sebagi Pejabat Pembuat Komitmen 2.4 Provinsi Sumut.

Sementara proyek ini dikawal oleh Konsultan Supervisi dari PT Garis Putih Sejajar, dengan tenggat waktu pengerjaan 33 Hari kalender, dengan tanggal kontrak 29 November 2019.
Ads

"Untuk itu diharapkan kepada pihak terkait, terlebih aparat hukum (APH) agar melirik proyek ini dan katakan berkualitas jika berkualitas dan katakan buruk jika pengerjaannya amburadul, sebab dalam pengambilan sampel untuk uji aspal sepertinya tidak merata, dan seolah kurang pas, dan itulah dugaan kami," ujar warga, KR. Sinaga (55),di Girsang.

"Walau kami ini warga awam, tapi kami mampu melihat dari kulitnya saja, apakah pengerjaan pengaspalan ini baik atau buruk, dan coba lihat selain bergelombang, kitapun harus ektra hati-hati apalagi melewati aspal baru dan masuk persimpangan jalan, maka tetaplah waspada kalau anda mau selamat", Katanya Sinaga menambahkan.

Padahal dari porsi pembiayaan infrastruktur dari dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sepertinya tiap tahun semakin naik, dan bayangkan saja untuk tahun 2019 ini saja alokasi dana SBSN sebesar Rp 16,84 triliun atau 15% dari total anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp Rp 110,73 triliun. Nilai tersebut mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yakni; tahun 2015 sebesar Rp 3,5 triliun, tahun 2016 sebesar Rp 7,2 triliun, tahun 2017 sebesar Rp 7,4 triliun dan Rp 12,7 triliun pada tahun 2018.

Saat hal ini dikonfirmasi kepada salah seorang pekerja yang mengenakan rompi dan bertopi proyek di lokasi pengaspalan jalinsum Girsang dekat Jembatan Siserasera Girsang menyampaikan kurang tahu pasti terkait jumlah dan nilai uang yang diperuntukkan proyek yang dikerjakannya, "Kami hanya pekerja aja pak, katanya sambil memegang sebuah senter dan mengarahkan lalin dengan buka tutup jalan.

"Bapak Presiden RI yang terhormat, tolonglah pak supaya aparat bapak melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), di Direktorat Jenderal Bina Marga, Balai Besar Jalan Nasional II, Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara yang yang dipercaya memakai anggaran dari porsi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) itu lebih dikontrol lagi supaya nikmat kualitas dan kuantitas tetap menjadi pedoman utama," harap warga.*
www www