JAKARTA – Proses pemungutan dan penghitungan Pemilu, Pileg serta Pilpres serentak memang masih dalam proses di Komisi Pemilihan Umum (KPU), namun demikian pesta demokrasi tahun ini dianggap janggal dan penuh dengan kecurangan. Tidak hanya soal kecurangan, pemilu serentak 2019 ini juga meninggalkan kisah duka yang mendalam. Mulai dari adanya petugas yang wafat saat menjalankan tugas hingga terjadinya beberapa kecurangan. Baik di dalam negeri maupun diluar negeri.

Terkait dengan sengkarut Pemilu 2019, sejumlah elemen masyarakat termasuk aktivis Betawi, hari ini, Selasa (30/4/2019) ramai-ramai mendatangi Bawaslu dan DKPP.

Salah satu aktivis Betawi yang akrab dipanggil Bang Jalih Pitoeng, memimpin ratusan massa ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jl. MH. Thamrin Jakarta Pusat.

"Kami terpaksa mendatangi DKPP untuk bertemu dengan pak Muhammad Taufik. Maksud dan tujuan kami ke DKPP hari ini adalah ingin melaporkan telah terjadinya pembiaran terhadap kecurangan kecurangan yang terjadi dimana mana" kata Jalih Pitoeng kepada GoNews.co.

Jalih Pitoeng yang juga merupakan salah satu pengurus di Gerakan Relawan Nasional Prabowo-Sandi ini menjelaskan, pada saat membeberkan beberapa laporan ke DKPP juga didampingi Penasehat Hukum DR. Eggi Sudjana SH dan Pitra Romadhoni Nasution.

Kedua tokoh ini sempat bikin heboh di berbagai media karena melaporkan Jokowi tentang kebohongan pada saat debat capres cawapres februari lalu. "Kami sudah tiga kali lebih ke Bawaslu untuk melaporkan beberapa kejadian terhadap kecurangan dan pelanggaran pemilu. Akan tetapi terkesan kurang responsif. Sehingga kami mendatangi lembaga yang memiliki otoritas untuk melakukan penilaian atau teguran bahkan tindakan terhada kinerja Bawaslu," tandasnya.

Dalam aksi damai  dengan tuntutan "Tolak Pemilu Curang" ini kata Jalih juga dihadiri beberapa elemen masyarakat, sebagai aksi lanjutan dari aksi sebelumnya yakni pada Rabu 24 April 2019 yang lalu.

"Pemilu adalah satu satunya gerbang demokrasi. Untuk itu kita minta KPU harus menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara baik dan benar serta jujur dan adil. Bagaimana mungkin kita bisa melahirkan pemimpin yang amanah, adil dan pro rakyat jika proses peralihan kepemimpinan melalui pemilu ini dilakukan dengan cara cara yang curang bahkan zholim,” tegasnya.

"Jika boleh saya mengatakan ini adalah sebuah kejahatan demokrasi. Jika KPU benar benar tidak bertindak adil maka saya sangat yakib aksi aksi seperti ini terus berlangsung di semua daerah seperti halnya kemaren di Banten dan besok di Bogor. Ini suara rakyat. Siapapun yang menghianati suara rakyat akan berhadapan dengan rakyat," pungkasnya.***