MEDAN - Keamanan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Namun jika ini tidak didapatkan, berarti kebutuhan dasar seseorang tidak terpenuhi. Sebagaimana yang terjadi, dua pelaku begal tewas di tangan warga yang bermukim di Jalan Sudirman, Lorong Mulia, Desa Percut Kecamatan Percut Seituan. Mereka mengamuk begitu mendengar teriakan rampok pada Senin (5/3/2018) kemarin setelah dua pelaku mengenakan jaket GoJek gagal merampok toke kilang padi.

"Kalau kita merasa tidak aman, berarti kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi. Nah, yang berperan di situ kan harusnya pemerintah untuk menjamin rasa aman setiap warganya," ujar Praktisi Sosial dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Mujahidin, Rabu (7/3/2018).

"Sekaitan dengan itu, kita tarik soal kasus begal. Yang jadi pertanyaan kenapa begal ini bisa muncul? Dulu waktu masa Mardiaz Kusein ada operasi malam. Selain operasi keamanan dalam bentuk upaya hukum, persoalan yang paling mendasar munculnya kriminalitas itu pasti dilatarbelakangi dengan kemiskinan penyalahgunaan atau narkoba," bebernya.

Sebab, lanjutnya, orang butuh uang, baik itu untuk keperluan sehari-hari seperti makan keluarganya atau untuk mengonsumsi narkoba bagi pecandu. Makanya, hal ini menjadi pemicu orang nekat melakukan aksi kriminalitas.

"Ini hilir dari persoalan sosial, salah satunya kriminalitas. Sedangkan hulunya ada kemiskinan, narkotika dan ketidakberdayaan kelompok-kelompok pemuda misalnya yang menganggur, terus ditawari menjadi kurir narkoba dan lain sebagainya," ungkapnya.

Kalau dikaji dari aspek hukum, ujar dia, maka ini tugas aparat kepolisian. Namun kalau ini dikaitkan dengan konteks sosial politik, maka ini tugasnya aparatur pemerintahan.

"Tugasnya bagaimana mengentaskan kemiskinan, terjamin orang dapat makan, harga murah, ada bantuan sosial seperti beras dan lain sebagainya serta memberdayakan kelompok-kelompok pemuda yang tidak berdaya seperti pengangguran," jawabnya.

"Nah kemudian kita fokus mencari siapa sosok calon yang fokus pada pengembangan UMKM, kewirausahaan, pemberdayaan kelompok untuk mengentaskan kemiskinan. Jadi terakhir kita lihat visi misinya dan program kerjanya untuk Sumut lima tahun ke depan," tukasnya.

Berdasarkan data BPS, kata dia, indeks kebahagiaan warga Sumut nomor dua terendah setelah Papua atau peringat ke 33 dari 34 provinsi di Indonesia.

"Yang perlu kita garis bawahi di situ, warga Sumut tidak bahagia berdasarkan beberapa indikator termasuk salah satu indikatornya kita merasa tidak aman, cemas masa depan. Cemas masa depan ini dikaitkan bahwa kita makan apa besok ya, beras masih ada gak ya? Nah kira-kira begitu," jelasnya kembali.