MEDAN-DPP Partai Golkar dikabarkan menarik dukungan terhadap pencalonan HT Erry Nuradi sebagai Gubernur Sumut (Gubsu) pada Pilgubsu 2018 dan berencana mendukung Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi yang sudah didukung PKS, PAN dan Partai Gerindra.

Namun, sejauh ini dukungan belum resmi, karena partai beringin belum ada menerbitkan surat keputusan (SK) mencalonkan Pangdam Pangdam I/BB tersebut.

"Sampai hari ini belum ada SK," kata Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera I (Aceh dan Sumut) DPP Partai Golkar, Andi Sinulingga.

Lantas, kapan Golkar akan memastikan dukungannya? "Besok rapat tunggu ketua umum," kata dia.

Sebelumnya, Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar Wilayah Indonesia I (Jawa dan Sumatera), Nusron Wahid, memastikan Partai Golkar saat ini tengah mengevaluasi dukungan pada Tengku Ery Nuradi dalam pencalonan sebagai Gubernur Sumatera Utara pada Pilkada Serentak 2018. Sebagai alternatif pengganti calon yang akan diusung, Golkar sedang mematangkan untuk mengusung Pangkostrad Letjen Edi Rahmayadi.

"Sekarang sedang sedang proses mengevaluasi dukungan terhadap Tengku Ery Nuradi dan tahap finalisasi untuk mencalonkan Letjen TNI Edi Rahmayadi," kata Nusron.

Nusron mengungkapkan, kemungkinan Golkar mendukung Edy Rahmayadi karena karakter Sumatera Utara membutuhkan figur pemimpin yang tegas dan berani dalam mengambil risiko dan keputusan.

"Nah, kalau kita lihat rekam jejak Letjen TNI Edi Rahmayadi, kita meyakini bahwa sosok seperti itulah yang dibutuhkan untuk memimpin Sumut," ujarnya.

Namun, hal itu dibantah Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu DPD I Partai Golkar Sumut, Sahlul Umur Situmeang. Menurutnya, hingga saat ini partai beringin masih komit mendukung Erry Nuradi sebagai calon Gubsu pada Pilgubsu 2018.

"Keputusan itu (penunjukkan T Erry) juga sudah sesuai mekanisme. Dibawa dalam Rapat Tim Pilkada Pusat DPP Partai Golkar dan sudah diteken oleh Ketua Umum Golkar saat itu Setya Novanto dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham," tegas Sahlul.

Menurut Sahlul, isu soal Golkar tarik dukungan dari T Erry tidak pernah dibahas dalam Rapat Tim Pilkada Pusat DPP Partai Golkar. Menurutnya, pengalihan dukungan partai tentunya harus melalui mekanisme yang diatur Partai Golkar.

"Jika harus ditarik dukungan itu, ya harus sesuai mekanisme. Karena, Tengku Erry diusung Golkar juga lewat mekanisme yang sudah kita lalui bersama bahkan melalui survei yang sudah dilakukan. Sampai saat ini survei meletakkan nama Tengku Erry di posisi teratas elektabilitasnya. Jadi tak bisa dicabut begitu saja," tandas Sahlul.

Saat disinggung sikap DPD Golkar kabupaten/kota se-Sumut terkait beredarnya kabar soal pengalihan dukungan Partai Golkar ke calon lain, menurut Sahlul, hal tersebut tidak berpengaruh.

"Kawan-kawan pengurus Golkar di kabupaten/kota se-Sumut menerima Tengku Erry (di Pilgubsu). Bukankah Ketum Partai Golkar Bapak Airlangga Hartarto pernah berjanji akan lebih menyerahkan urusan Pilkada ke pengurus di daerah," ujar Sahlul.

Menurutnya, jika ada perubahan dalam keputusan terkait Pilgubsu dan Pilkada di Sumut lainnya, harus ada usulan dari pengurus provinsi dan kabupaten/kota di Sumut.

"Seperti Jawa Barat misalnya, keputusan diubah setelah ada usulan Golkar tingkat provinsi dan kabupaten/kota," tegas Sahlul.

Sahlul mengatakan hal itu semua bertujuan untuk menjaga citra partai di mata publik. "Kita harus komitmen dengan yang kita putuskan. Kalau asal main putus cabut saja, lama-lama ditinggal rakyat partai kita ini. Mari membangun etika politik yang sudah kita jaga sama-sama, ini bukan khusus untuk Pilgubsu semata," tandas Sahlul.

Jadi, harap Sahlul, pernyataan-pernyataan dari beberapa oknum DPP Golkar yang terkesan membenarkan tarik dukungan dari Erry itu tidak begitu saja ditelan mentah-mentah. "Oknum DPP Golkar jangan buat gaduh demokrasi politik yang sedang dibangun di Sumatera Utara," tukas Sahlul.