MEDAN-Ketua Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Adliansyah Nasution, mengimbau para kontraktor jangan mau dimintai uang.

"Kalau ada yang memintai uang, jangan kasih, langsung saja hubungi kami (KPK)," kata Adliansyah pada acara Workshop Aplikasi Perizinan Kabupaten/Kota dan Penandatanganan Pakta Kerja Sama Pengembangan dan Penyerahan Source Code "Seri Deli", di Aula Cendana, Kantor Bupati Deliserdang, Lubuk Pakam.

Adliansyah mengatakan itu karena mengetahui bahwa di acara tersebut hadir sejumlah pimpinan asosiasi jasa konstruksi di Sumut, di antaranya Ketua BPD Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Sumut, Tiopan Manuasa Pardede dan Ketua DPD Asosiasi Kontraktor Nasional (Askonas) Sumut, Rikson Sibuea.

Sebagaimana dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK terakhir di Sumut yang melibatkan Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain, 13 September 2017, adalah melibatkan dua orang dari kalangan kontraktor.

Adliansyah pun mengimbau agar Sumut harus berubah. "Sudah pernah juga saya sampaikan kepada Pak Gubernur Tengku Erry, eh jangan sampai tiga Gubernur Sumut kasus korupsi. Dan Pak Erry komitmen dengan itu," terangnya.

Usai acara itu, baik Rikson maupun Pardede langsung menghampiri Adliansyah. Dari pengamaatan wartawan, mereka terlibat pembicaraan serius. Kemudian sambil berjalan meninggalkan ruangan acara, Adliansyah juga menegaskan agar kontraktor tetap berada pada jalur ketentuan yang ada.

Dia juga menegaskan kalau KPK terus memantau Sumut.

Rikson Sibuea mengapresiasi pernyataan Adliansyah yang disampaikan di hadapan Wakil Bupati Deliserdang Zainuddin Mars, para SKPD Deliserdang, dan 11 perwakilan Pemkab/Pemko dari 4 provinsi yang hadir pada acara workshop dan penandatangan pakta kerja sama tersebut.

"Jadi kemarin sudah beredar kabar, yang mana oknum pejabat di Pemprov Sumut dan Pemkab/Pemko di Sumut memintai uang muka kepada para kontraktor untuk memuluskan dapat proyek di tahun anggaran 2018. Jadi saya kira statemen Pak Adliansyah tentang jangan mau dimintai uang adalah muaranya ke sana," sebut Rikson.

Hal senada juga dikatakan Tiopan Manuasa Pardede. "Kami sangat mengapresiasi statemen Pak Ketua Tim Korsupgah KPK ini. Ini saya kira bagus, tidak saja bagi kami selaku penyedia jasa, juga pengguna jasa dan umumnya masyarakat jasa konstruksi. Sehingga ada warning dengan harapan pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan tender dan yang berkaitan dengan proyek, semakin meningkat," kata Pardede.

Namun Pardede mengkritik slogan antikorupsi Pemprov Sumut dan Pemkab/Pemko di Sumut. Menurutnya, slogan itu lebih pada lips service dan komitmen antikorupsi yang dituangkan dalam berbagai regulasi, hanya semacam good design.

"Jangan sebatas bagus didesain, dikonsep akan tetapi jauh lebih penting adalah bagus dari sisi implementasi," sebut Pardede.

Sebelumnya, Wakil Bupati Deliserdang, Zainuddin Mars menyebutkan, pihaknya tengah serius memerangi praktik korupsi dan pungutan liar di lingkungan Pemkab Deliserdang.

"Bahkan saya katakan, kami tidak ada mengutip uang atau apapun untuk pengangkatan pejabat. Dari sana sudah kami mulai, yang harapan kami adalah sama-sama kita memerangi korupsi," kata Zainuddin Mars.

Mendengar hal itu, Aldiansyah pun menyampaikan apresiasi.

"Ini kita harus berbenah. Seperti di perizinan, jangan lagi ada praktik suap menyuap. Saya memuji Deliserdang karena sudah ketigakalinya melakukan workshop perizinan seperti ini. Dan acaranya dikemas rapi, bagus. Aplikasi perizinan "Seri Deli" yang dikembangkan Deliserdang ini, saya kira menjadi model bagi daerah lain," katanya.