MEDAN-Ketua Komisi B DPRD Sumut, Robby Agusman Harahap, mengimbau kelompok tani, nelayan dan peternak untuk memiliki badan hukum agar dapat menerima bantuan dari pemerintah. Sebab, DPRD saat ini tengah berjuang memasukkan anggaran bantuan itu dalam KUA PPAS APBD 2018.

"Kita sedang membahas dan fokus pada bantuan untuk masyarakat, seperti bibit ikan untuk Dinas Perikanan dan Kelautan, bantuan sapi dan kerbau pada Dinas Ketahanan Pangan serta bibit hortikultura, irigasi, alat traktor dan lainnya di Dinas Pertanian pada KUA PPAS 2018. Bantuan itu nantinya akan disalurkan pada para kelompok masyarakat,” ujarnya kepada wartawan di gedung dewan.

Dikatakan Robby, pihaknya bersama SKPD terkait tengah membahas sejumlah bantuan yang akan disalurkan kepada petani, nelayan dan peternak untuk memenuhi ketahanan pangan di Sumut. Namun peraturan pemerintah saat ini mengharuskan setiap kelompok tani, nelayan dan peternak harus memiliki badan hukum untuk bisa menerima segala bantuan dari pemerintah tersebut.

"Saat ini banyak masyarakat yang mata pencahariannya sebagai nelayan maupun petani yang belum bergabung dalam kelompok, ada pula yang belum memiliki badan hukum atau berkoperasi," jelas politisi PKPI ini.

Hal ini agar setiap kelompok harus berbadan hukum tidak nanti jadi temuan BPK. Karena bantuan yang disalurkan itu akan diaudit oleh BPK. Banyak kelompok tani yang tidak mengerti, sebagian hanya berkelompok namun tidak berbadan hukum.

"Kita lah yang seharusnya membantu menotariskan kelompok-kelompok tersebut,” jelasnya.

Ia juga menambahkan, segala bantuan yang hendak disalurkan harus melalui rekomendasi dari dinas terkait setempat. Hal itu juga menjadi salah satu syarat agar bantuan dapat disalurkan.

Edukasi bagi kelompok masyarakat harus dilakukan agar masyarakat yang membutuhkan bantuan-bantuan tersebut dari pemerintah bisa mendapatkan haknya.

“Masyarakat kan terkadang SDM-nya terbatas. Untuk itu, anggota DPRD dari masing-masing dapil bisa membantu mengupayakan agar kelompok tani, nelayan maupun peternak dapat memperoleh bantuan-bantuan tersebut. Karena sayang jika bantuan sudah ada tapi tidak dapat disalurkan,” tutupnya.