MEDAN - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan menghimbau umat Islam wajib mendukung kekuatan politik Islam agar turut menentukan kebijakan-kebijakan politik di Indonesia. Sebab, di era kebebasan saat ini, banyak pihak leluasa menista dan merendahkan Islam, sementara penguasa tidak ada upaya memberikan edukasi.

Hal ini dikatakan Ketua Umum MUI Kota Medan, Prof Muhammad Hatta sebagai narasumber di acara Dialog Keumatan, Masa depan Politik Islam Dalam Era Demokrasi yang diselenggarakan Lembaga Konsultasi dan Siyasah Syar'iyyah MUI Kota Medan, Minggu (22/10/2017), di Aula Kantor MUI Kota Medan.

Dikatakan Hatta dalam materinya Posisi Umat Islam dalam Pemilihan Umum, kekuatan politik Islam wajib didukung yang menempatlan lslam dan umatnya berada dalam posisi "ummatan wasatan" (yang berada di tengah), bukan kekuatan ekstrim apa lagi yang bersifat intoleran terhadap perbedaan.

Lanjutnya, kekuatan Islam ini menjunjung tinggi asas-asas lslam, etika dan moralitas Islam yang bertumpu pada prinsip keadilan bagi semua. "Kita perlu memiliki kekuatan politik Islam yang signifikan agar arah politik kita ke depan bersifat lebih Islami," ucapnya.

Dikatakannya, kondisi saat ini umat Islam tidak cukup hanya unjuk kekuatan dengan aksi damai, zikir dan doa tanpa langkah-langkah nyata untuk membangun kekuatan politik Islam di Indonesia. Tapi juga melakukan usaha nyata membangun politik yang tangguh.

"Untuk itu ikut aktif dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan salah satu upaya membangun politik Islam dengan memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang mengembab tugas amar makruf nahi Munkar," katanya.

MUI juga telah mengeluarkan fatwa tentang menggunakan hak pilih dalam Pemilu, di mana pemilu upaya umat Islam memilih pemimpin yang beriman, takwa, jujur, aktif dan aspiratif serta wajib memperjuangkan kepentingan umat Islam.

Sementara Shohibul Anshor Siregar dalam makalanya Politik Umat Islam Sumut dalam pandangan Ulama memaparkan, kebangkitan dunia Islam sudah dimulai dari gerakan politik membebaskan diri dari kolonial barat dan menegakkan martabat dan daulat umat Islam.

"Di awal abad 20 modernisasi islam dan kebangkitan Islam disempurnakan oleh dua tokoh besar dengan implementasi yang berbeda yakni Jamaluddin Al Afghani dan Muhannaf Abduh dengan mengembangkan sistem oendidikan universal kemasyarakatan yang keduanya melahirkan kebangkitan kekhalifahan," ucapnya.

Namun saat ini, kata Shohibul telah terjadi keraguan terhadap demokrasi terlihat dari defisitnya wakil-wakil rakyat yang duduk ditingkat I mewakili umat Islam. Bahkan pada hasil Pilgubsu tahun 2008 partisipasi politik cenderung menurun.

"Indonesia belum memiliki data politik, melainkan sekadar data klaim politik saja. Seharusnya pemerintah dab penyelenggara pemilu perlu meningkatkan sosialisasi penyelenggaraan pemilu agar partisipasi dapat meningkat," tuturnya.