MEDAN - Ombudsman RI perwakilan Sumatera Utara meminta agar Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (saber pungli) yang dibentuk oleh pemerintah daerah dan kepolisian dan unsur penegak hukum lainnya tersebut, dapat merespon adanya dugaan pungli di Puskesmas Simalingkar. Diketahui dugaan adanya pungli ini terjadi setelah sejumlah pegawai puskesmas tersebut mengadukan dugaan pungli terhadap mereka dengan modus akreditasi puskesmas. Bahkan, pungli ini disinyalir menjadi penyebab mutasi terhadap para pegawai yang terdiri dari para dokter dan tenaga medis tersebut.

"Kita berharap satgas saber pungli jangan tidurlah soal ini," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, Abyadi Siregar, Senin (5/6/2017).

Abyadi menjelaskan, pengaduan dari para pegawai puskesmas tersebut sudah sampai kepada Ombudsman RI Perwakilan Sumut. Pihaknya bahkan sudah memanggil Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Drg Usma Polita untuk menjelaskan persoalan tersebut. Akan tetapi panggilan mereka masih diabaikan oleh dinas tersebut.

"Kemarin hari Jumat (2/6/2017) lalu sudah kami jadwalkan pertemuan dengan mereka, undangan sudah dikirimkan sebelumnya. Tapi sampai jam 17.00 WIB kami tunggu mereka tidak kunjung ada kabar. Malam harinya baru kami dikabari staff dinas kesehatan bahwa kadisnya lagi di Jakarta. Kami menilai mereka tidak kooperatif," ujarnya.

Staff dari Dinas Kesehatan tersebut menurut Abyadi sudah menjelaskan duduk persoalan yang terjadi dan berjanji akan mengembalikan para pegawai tersebut ke posisi mereka semula. Akan tetapi hal tersebut menurut Abyadi belum dapat mereka percayai sebelum adanya surat tertulis mengenai pengembalian posisi masing-masing pegawai yang sebelumnya dimutasi tersebut.

"Hari ini rencanannya pihak dinas kesehatan akan datang ke kantor untuk menjelaskan itu. Kita berharap ada solusilah atas persoalan yang terjadi," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya sejumlah pegawai puskemas Simalingkar mengadukan dugaan pungli ke Ombudsman Sumut. Hal ini disinyalir menjadi buntut dari mutasi terhadap mereka oleh kepala dinas sehingga mereka melakukan protes dengan mendatangi DPRD Kota Medan. Protes ini bahkan sempat mereka lakukan dengan aksi menginap di DPRD Kota Medan.