SAMOSIR - Walau sudah mendapat berbagai penolakan dari masyarakat dan berbagai organisasi, namun aktivitas perusahaan yang diduga perusak Danau Toba masih saja beroperasi dan menjalankan bisnisnya, karena masih mengantongi ijin dari pemerintah pusat dan provinsi.  Hal ini mendorong Ketua DPRD Kabupaten Samosir, Rismawati Simarmata angkat bicara dan berharap pemerintah pusat dan provinsi segera mengkaji ulang ijin para perusahaan yang ada di Danau Toba secara khusus di Kabupaten Samosir.

"Saya pribadi berharap supaya pemerintah pusat meninjau kembali ijinnya, sebab Danau Toba ini mau dibawa kemana, mau industri atau menjadi pariwisata, pemerintah harus tegas," terangnya kepada Gosumut, Minggu (16/10/2016).

Tidak itu saja, pemberian pemberian CSR yang selama ini sangat kecil, diakui Risma tidak sebanding dengan alam Danau Toba yang dieksploitasi para perusaaan perusahan yang ada seperti, PT Aquafarm dan PT TPL. Oleh karena itu, jika memang mau diperpanjang, perusahaan perusahaan tersebut harus memberikan manfaat kepada kesejahteraaan masyarakat di Danau Toba secara khusus di Kabupaten Samosir.

Belum lama ini, Menko Maritim RI, Luhut Binsar Panjaitan juga meminta supaya PT TPL tidak lagi menebang kayu di kawasan Danau Toba. "Saya sudah minta TPL untuk tidak menebang nebang kayu lagi, supaya alam Danau Toba kembali asri dan hijau," katanya pada saat penanaman pohon di kawasan lereng Gunung Pusuk Buhit, Pangururan, September lalu.

Keinginan itu diakui Luhut, dikarenakan Pemerintah Pusat saat ini sangat getol membangun Danau Toba, ini dibuktikan dengan pembangunan sarana seperti infrastuktur jalan sepanjang 150 KM dan menjadikan Danau Toba sebagai Icon Pariwisata Nasional. Sehingga, ia berharap kerjasama semua kepala daerah yang ada di Danau Toba, dan meminta supaya para kepala daerah tidak bermain main lagi dalam bekerja membangun kawasan Danau Toba.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir meminta perusahaan keramba jala apung atau PT Aquafarm serius dalam memberikan kontribusi kepada  masyarakat Kabupaten Samosir.

Hal ini disampaikan, Bupati Samosir, Rapidin Simbolon saat menerima kunjungan manajemen PT Aquafarm belum lama ini. "Saya berharap PT Aquafarm bisa memberikan kontribusi yang terbaik bagi masyarakat Samosir," katanya.

Menurutnya, beberapa kontribusi terbaik yang harus diberikan PT Aquafarm yakni tersedianya dana CSR serta komitmen PT Aquafarm dalam membayar retribusi seperti izin gangguan atau HO.

"Saya minta kepada Aquafarm supaya izin gangguan sebesar Rp 240 juta harus dilipatgandakan menjadi tiga kali lipat dan dana CSR bisa satu pintu," tegasnya.

Humas PT Aquafarm, Afrizal mengaku, kedatangan PT Aquafarm bersilaturahmi dengan Bupati Samosir, Drs Rapidin Simbolon ingin membahas kondisi kekinian PT Aquafarm yang berada di perairan Danau Toba tepatnya di wilayah Samosir.