MEDAN - Anggota Badan Anggaran DPRD Sumut, HM Nezar Djoeli mengharapkan unsur pimpinan lembaga legislatif provinsi tersebut segera mengambil sikap tegas dalam menyikapi wacana pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015. Pihaknya menilai adanya keraguan untuk membahas P-APBD 2015 tersebut disebabkan kekhawatiran yang berlebihan dari eksekutif dan legislatif terhadap masalah hukum.

Sebagai anggota Banggar DPRD Sumut, pihaknya menilai dibutuhkannya “win-win solution” atau jalan tengah agar pembahasan PAPBD tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Jika memang ada keraguan terhadap hasil pembahasan, setiap fraksi di DPRD Sumut dapat membuat catatan-catatan dalam PAPBD yang akan disetujui.

Setelah PAPBD tersebut dibahas dan disetujui dengan catatan-catatan, hasilnya juga akan dievaluasi Kementerian Dalam Negeri. Dalam evaluasi selama dua minggu tersebut, Kementerian Dalam Negeri akan memberikan catatan atau persetujuan terhadap hasil pembahasan PAPBD 2015.

“Yang menjadi pimpinan DPRD itu adalah mendagri, biarlah nanti akan ada ranah evaluasi selama dua minggu. Biarlah Mendagri yang memutuskan, yes or not,” kata politisi Partai Nasdem itu, Rabu (2/12).

Di samping itu, pihaknya menyesalkan munculnya anggapan DPRD Sumut “menyandera” pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) 2015. Bahkan, ada pihak yang menilai adanya konflik internal di lingkungan DPRD Sumut terkait pembahasan PAPBD tersebut seperti yang diberitakan di salah satu media di Kota Medan.

Padahal, anggota Banggar DPRD Sumut dari Partai Golkar Leonard Surungan Samosir menambahkan, kendala dalam pembahasan selama ini karena minimnya komunikasi yang dilakukan Pemprov Sumut. Pemprov dan DPRD Sumut diharapkan tidak “mengharamkan” lobi dan komunikasi sepanjang prosesnya tidak ada transaksi uang.

“Kalau tidak berkaitan dengan uang, kenapa takut lobi, Yang membuat mentah selama ini, usulan itu ditentang dalam paripurna karena tidak ada komunikasi,” katanya. ***