MEDAN - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Utara, melaksanakan temu kerja stakeholder dan mitra kerja dalam konvergensi pelaksanaan program Banggsa Kencana dan percepatan penurunan stunting.
Dalam kesempatan itu, Sekretaris Utama (Sestama) BKKBN RI, Tavip Agus Rayanto menekankan, penanganan stunting tidak hanya bisa dilakukan pemerintah saja, namun harus ada keterlibatan pihak lain. "Makanya peran pentahelix itu, swasta, dunia usaha, media, akademisi, kemudian pemerintah harus gotong royong. Misalnya saya mengangkat 5 anak asuh. Mereka saya jamin memberikan asupan berkesiambungan, misalkan selama 6 bulan. Itulah gotong royong yang akan memberikan dampak, kemudian stuntingnya bisa turun," ujar Tavip, Selasa (26/3/2024) di Medan. Dia menjelaskan, stunting tidak bisa diintervensi sesaat. Tapi tiap hari harus beruntun dilakukan pemberian asupan gizinya. "Gerakan ini kan kayak kita mengundang stakeholder para pengusaha, mereka ini kan punya dana namanya CSR. Nah melalui CSR harapannya kemudian perusahaan bisa ngambil 100 anak asuh, ada yang 300 anak asuh, jadi spiritnya itu, mengakampanyekan, karena itu akan memberikan efek yang berarti terhadap penurunan stunting di Sumatera Utara," katanya. Sementara itu, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Utara, Dr. Munawar Ibrahim, S.Kp, MPH, menerangkan, akan medata segera ibu hamil dan anak baduta (Bawah dua tahun) di provinsi ini. "Seperti yang disampaikan tadi. Misalnya, bumil (ibu hamil) dari keluarga banyak anak, bumil yang dari kurang gizi, balita yang tiap datang ke posyandu berat badannya datar saja, baduta yang datang ke posyandu (berat badannya) malah turun, baduta yang kurang gizi dan baduta stunting. Nah prioritas-prioritas inilah ke depannya yang akan kita fokuskan, sehingga pada Oktober nanti ketika tim penilai dari Kemenkes RI datang ke Sumut ini bisa turun signifikan," jelasnya. Untuk langkah konkret ini, lanjut Munawar, Pj Gubsu Hasanudin dan Sestama BKKBN RI sudah memberikan fokus penanganan yakni ibu hamil dan anak anak di bawah usia 2 tahun (baduta). "Coba fokus. Siapa baduta itu? Yakni baduta yang berat badannya melandai di posyandu, tidak naik dan tidak turun. Itu prioritas. Kenapa? Kalau 2 bulan lagi enggak ada treathment, akan jadi anak stunting," jelasnya. Kenapa harus menyasar anak 2 tahun, menurut Munawar, ini akan mudah dikoreksi. "Tapi kalau lepas 2 tahun, akan sulit. Harus ada dokter spesialis, harus diobati levernya udah kena, makanya itu menjadi prioritas," tutupnya. Oleh karena itu, sambung Munawar, pihaknya akan memfokuskan dan memprioritaskan ibu hamil dan baduta pada 2024 ini.
Dalam kesempatan itu, Sekretaris Utama (Sestama) BKKBN RI, Tavip Agus Rayanto menekankan, penanganan stunting tidak hanya bisa dilakukan pemerintah saja, namun harus ada keterlibatan pihak lain. "Makanya peran pentahelix itu, swasta, dunia usaha, media, akademisi, kemudian pemerintah harus gotong royong. Misalnya saya mengangkat 5 anak asuh. Mereka saya jamin memberikan asupan berkesiambungan, misalkan selama 6 bulan. Itulah gotong royong yang akan memberikan dampak, kemudian stuntingnya bisa turun," ujar Tavip, Selasa (26/3/2024) di Medan. Dia menjelaskan, stunting tidak bisa diintervensi sesaat. Tapi tiap hari harus beruntun dilakukan pemberian asupan gizinya. "Gerakan ini kan kayak kita mengundang stakeholder para pengusaha, mereka ini kan punya dana namanya CSR. Nah melalui CSR harapannya kemudian perusahaan bisa ngambil 100 anak asuh, ada yang 300 anak asuh, jadi spiritnya itu, mengakampanyekan, karena itu akan memberikan efek yang berarti terhadap penurunan stunting di Sumatera Utara," katanya. Sementara itu, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Utara, Dr. Munawar Ibrahim, S.Kp, MPH, menerangkan, akan medata segera ibu hamil dan anak baduta (Bawah dua tahun) di provinsi ini. "Seperti yang disampaikan tadi. Misalnya, bumil (ibu hamil) dari keluarga banyak anak, bumil yang dari kurang gizi, balita yang tiap datang ke posyandu berat badannya datar saja, baduta yang datang ke posyandu (berat badannya) malah turun, baduta yang kurang gizi dan baduta stunting. Nah prioritas-prioritas inilah ke depannya yang akan kita fokuskan, sehingga pada Oktober nanti ketika tim penilai dari Kemenkes RI datang ke Sumut ini bisa turun signifikan," jelasnya. Untuk langkah konkret ini, lanjut Munawar, Pj Gubsu Hasanudin dan Sestama BKKBN RI sudah memberikan fokus penanganan yakni ibu hamil dan anak anak di bawah usia 2 tahun (baduta). "Coba fokus. Siapa baduta itu? Yakni baduta yang berat badannya melandai di posyandu, tidak naik dan tidak turun. Itu prioritas. Kenapa? Kalau 2 bulan lagi enggak ada treathment, akan jadi anak stunting," jelasnya. Kenapa harus menyasar anak 2 tahun, menurut Munawar, ini akan mudah dikoreksi. "Tapi kalau lepas 2 tahun, akan sulit. Harus ada dokter spesialis, harus diobati levernya udah kena, makanya itu menjadi prioritas," tutupnya. Oleh karena itu, sambung Munawar, pihaknya akan memfokuskan dan memprioritaskan ibu hamil dan baduta pada 2024 ini.