TAPTENG - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) menggelar sosialisasi Pengawas Pemilu Partisipatif kepada masyarakat, penggiat media dan pemilih pemula pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024, dilaksanakan di Hasian Hotel di Jalan Fl Tobing Tobing Pandan, pada Sabtu (4/2/24). Kegiatan tersebut juga untuk menguatkan pengawasan untuk pemilu yang demokratis dan berkualitas. Sebagai narasumber dihadiri oleh, Silviana Sari selaku Sekretaris SKPP/P2P Sumut dan Safran Matondang, Mantan Komisioner Bawaslu Tapteng periode 2018-2023.

Pada kesempatan itu, Rommy Pasaribu selaku Koordinator Divisi Pengawasan mengatakan, sosialisasi yang digelar ini mengambil tema sosialisasi pengawasan partisipatif untuk pemilu serentak dalam pengawasan pemilu tahun 2024.

"Jumlah penduduk setiap desa pada kecamatan berbeda-beda sedangkan Bawaslu hanya memiliki pengawas satu orang saja di setiap desa dan kelurahan sehingga perlu peran masyarakat mengawasi," ujarnya.

Ia mengatakan, peran masyarakat sangat penting ikut serta mengawasi sehingga sosialisasi mengundang perwakilan panwascam, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan organisasi lainnya.

Dijelaskan, peserta sosialisasi diberi materi terkait pengawasan yang bisa mereka lakukan termasuk ikut serta mensosialisasikan agar masyarakat menggunakan hak pilihnya sekaligus mengawasi pemilihan.

"Kami berharap, peserta sosialisasi mendapatkan pengetahuan tentang pengawasan yang bisa dilakukan kemudian menyampaikan kepada masyarakat sehingga bersama-sama melakukan pengawasan," ucapnya.

Disebutkannya, peran masyarakat dalam mengawasi sangat diperlukan karena jumlah pengawas di lapangan tidak sebanding dengan yang diawasi, sehingga partisipasi masyarakat sangat penting dalam membantu Bawaslu melakukan pengawasan pemilu.

Sementara, Narasumber sosialisasi Silviana Sari sekjen SKPP/P2P mengatakan, masyarakat penting untuk mengetahui larangan dan hal-hal lainnya yang tidak boleh dilakukan dalam pelaksanaan pemilu pada 2024 mendatang.

"Masyarakat yang terlibat dalam pengawasan hendaknya memahami larangan dalam penyelenggaraan pemilu dan turut mengawal setiap prosesnya disamping menghindari hoax atau berita bohong," Katanya.

Para peserta juga didorong untuk menjadi mata dan telinga Bawaslu dengan memberikan informasi atau melaporkan dugaan pelanggaran pemilu yang mungkin terjadi di lingkungan sekitar. Dengan demikian, masyarakat dapat turut berperan aktif dalam menjaga integritas dan keadilan Pemilu.

Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat melakukan deteksi dan melaporkan informasi temuan kecurangan di lapangan, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, serta politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di media sosial agar lingkungan sosial terjaga polarisasi yang dapat memengaruhi proses Pemilu secara negatif.

Harapnya parsitipatif, dapat tercipta Pemilu yang lebih transparan, adil, dan demokratis, serta memberikan ruang bagi setiap suara dapat didengar dan dihargai.

"Masyarakat memiliki peran strategis dalam mengawasi proses Pemilu. tidak hanya sebagai saksi, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam melindungi hak suara setiap warga. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu memiliki dampak yang sangat besar dalam memastikan proses berjalan adil dan bersih. Keterlibatan komunitas dari segala lapisan masyarakat," katanya.

Sosialisasi ini diharapkan bukan hanya memberikan pemahaman mengenai pengawasan partisipatif, tetapi juga membuka ruang diskusi antara Bawaslu dan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk saling bertukar pandangan serta merumuskan langkah-langkah strategis guna meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Pemilu mendatang.

Sementara itu, Safran Matondang, Mantan Komisioner Bawaslu Tapteng periode 2018-2023 yang juga turut hadir menjadi narasumber menyatakan, masyarakat dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas Pemilu. Dengan demikian, setiap suara warga negara diharapkan dapat terwujud secara adil dan demokratis, menciptakan suatu proses Pemilu yang transparan dan berintegritas.

"Untuk menciptakan lingkungan pemilu yang inklusif kata Safran, keterlibatan elemen masyarakat, termasuk kelompok budaya, menjadi piranti penting. pada program itu menambahkan, merajut keberagaman menuju pemilu damai menjadi tugas bersama yang membutuhkan komitmen dari semua pihak," jelasnya.

"Dengan memprioritaskan dialog, inklusivitas kampanye yang bertanggung jawab, dan edukasi politik yang merata, diharapkan pemilu dapat menjadi momentum positif dalam membangun pondasi demokrasi yang kuat dan berkelanjutan," timpalnya.