MEDAN - Pj Walikota Tebingtinggi, Syarmadani mangkir dari panggilan Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Kamis, (1/2/2024).
Panggilan ini terkait dugaan maladminsitrasi di UPTD Puskesmas Tanjung Marulak yang sempat viral di sejumlah platform media sosial beberapa waktu lalu.
Pjs Kepala Ombudsman RI perwakilan Provinsi Sumut, James Marihot Panggabean yang dikonfirmasi membenarkan Pj Walikota Tebingtinggi tidak memenuhi panggilan pihaknya.
"Benar. Pj Walikota Tebingtinggi mangkir dari panggilan yang kita jadwalkan hari ini," ujar James Marihot Panggabean.
Labih lanjut dijelaskan James, Pj Walikota Tebingtinggi sengaja dipanggil untuk hadir di kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumut, Jalan Asrama Nomor 18, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan untuk penyerahan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) terkait maladministrasi penyelenggaraan pelayanan UPTD Puskesmas Tanjung Marulak pada tanggal 1 Februari 2024.
"Seelumnya, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah mengirimkan surat panggilan untuk kehadiran Pj Walikota Tebingtinggi pada hari ini, tanggal 1 Februari 2024 di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Namun Pihak Pj Walikota Tebingtinggi tidak ada konfirmasi kehadiran untuk memenuhi panggilan," jelas James.
Disebutkan James, berdasarkan rangkaian pemeriksaan secara langsung kepada Kepala UPTD Puskesmas Tanjung Marulak dan Inspeksi Mendadak di Puskesmas, Ombudsman menemukan adanya maladministrasi penyelenggaraan pelayanan di UPTD Puskesmas Tanjung Marulak.
"Karenanya, kehadiran Pj Walikota Tebingtinggi sangat diharpkan selaku penanggungjawab penyelenggara pelayanan publik untuk menerima LAHP guna pelaksanaan perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik di UPTD Puskesmas," sebut James. Karenaya, kata James, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumut akan kembali mengirimkan surat panggilan kepada Pj Walikota Tebingtinggi untuk penyerahan LAHP pada pekan depan. "Harapannya, Pj Walikota Tebingtinggi memiliki itikad baik untuk memenuhi panggilan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara," pungkas James.
"Karenanya, kehadiran Pj Walikota Tebingtinggi sangat diharpkan selaku penanggungjawab penyelenggara pelayanan publik untuk menerima LAHP guna pelaksanaan perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik di UPTD Puskesmas," sebut James. Karenaya, kata James, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumut akan kembali mengirimkan surat panggilan kepada Pj Walikota Tebingtinggi untuk penyerahan LAHP pada pekan depan. "Harapannya, Pj Walikota Tebingtinggi memiliki itikad baik untuk memenuhi panggilan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara," pungkas James.