TAPTENG - Pj Bupati Tapteng, Sugeng Riyanta bersama KPU dan Bawaslu Tapanuli Tengah (Tapteng) menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada tahun 2024. Kegiatan dilaksanakan di Ball Room PIA Hotel, Pandan, Senin (27/11/2023). Setelah disepakati dana hibah Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah ke KPU tahun 2023 nilainya sebesar Rp 31.140.005.300. Sedangkan untuk ke Bawaslu Tapteng akan menyusul karena terkendala tekhnis. 
 
"Dalam tahun ini pastinya akan menyusul," kata Pj Bupati Tapteng.
 
Sebagaimana yang tertuang dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2019 dan Perubahan Permendagri Nomor 41 tahun 2022. Untuk Pilkada Serentak tahun 2024, Pemerintah Daerah menyediakan pendanaan bersama antara provinsi dan kabupaten/kota, yang dibebankan pada APBD masing-masing Pemda secara profesional sesuai beban kerja masing-masing.
 
Setelah melakukan penandatangan, Pj Bupati Tapteng, Sugeng Riyanta mengatakan, Pemkab Tapteng meminta suport sepenuhnya dari Forkopimda terutama dari KPU dan Bawaslu sendiri.
 
"Pemilu Legislatif, Presiden, Pemilukada 2024 wajib terlaksana dengan baik dengan jujur dan adil (Jurdil). ASN, Kepala Desa dan perangkat desa netral, agar konteksasi pemilu itu benar-benar fight dan terlaksana dengan sebaiknya," katanya. 
 
Dikatakan Pj Bupati Tapteng, pemerintah tugasnya menyiapkan anggaran di tahun 2023-2024 akan disiapkan sebanyak Rp 47 miliar nantinya.  
 
"Ini merupakan bukan angka kecil, melihat dari kemampuan fiskal kita sebenarnya ini berat karena harus rekofusing dan segala macam tetapi karena ini menjadi prioritas nasional itu yang harus kita dukung," ujarnya.
 
Ia berharap KPU sebagai penyelenggara bisa menjalankan tahapan pemilu dengan optimal tidak ada yang boleh intervensi, KPU juga harus benar-benar netral dan mengayomi semua dan tidak mendukung salah satu paslon.
 
Masih kata Pj Bupati Tapteng Bawaslu juga diminta benar-benar independen dan profesional sebagai wasit, kalau ada masalah Panwaslu dan Bawaslu yang harus bekerja. Kemudian ada dukungan dari Kajari dan Kapolres, bahwa nantinya ada yang namanya sentra Gakkumdu.
 
"Ketika tadi sudah ada rambu-rambu, KPU dan Bawaslu nya sudah profesional dan terus dikasih arahan untuk damai netral. Justru saya sebagai kepala daerah sudah gak habis-habis memberikan himbauan kepada ASN dan Kepala Desa untuk tetap netral," kata Sugeng.
 
 
Menurutnya, akan terjadi masalah di lapangan kalau masih ada yang tidak netral apalagi kalau masuk kategori pelanggaran pidana pemilu silahkan di proses apalagi seorang ASN. Bahkan Pj Bupati tidak akan menghalangi proses hukum tersebut jika itu memang benar melanggar.
 
"Jaminan saya agar pemilu berjalan dengan baik kita sepakat kolaboratif netral dan komitmen kami untuk Tapanuli Tengah," ungkapnya.
 
Sementara Ketua KPU Tapanuli Tengah, Wahid mengatakan, dengan anggaran yang diterima saat ini pihaknya mengakui sudah cukup untuk melaksanakan pemilu yang demokratis. 
 
"Kami berharap semua dukungan peserta pemilu pemerintah dan instansi terkait dan seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung sepenuhnya kinerja kami (KPU red) tetap netral di Kabupaten Tapanuli Tengah," pungkasnya.