TOBA - Pada diskusi “The Weekly Brief with Sandi Uno” yang diadakan oleh Kementerian Pariwista dan Ekonomi Kreatif Selasa, (03/10/2023) di Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) menegaskan isu “kartu kuning” Geopark Kaldera Toba tidak mempengaruhi kunjungan wisatawan ke Danau Toba. Disebutkan Sandiaga, pemberian kartu kuning dari UNESCO haruslah menjadi pengingat bagi semua untuk mendorong terbentuknya sinergi dalam mengelola kawasan Kaldera Toba di Sumatera Utara yang tidak hanya memperhatikan aspek pembangunan dan pengembangan pariwisata, melainkan juga menjaga keberlangsungan warisan taman dunia yang dimiliki oleh Kaldera Toba.

“Dengan status kartu kuning ini menurut kami menjadi semacam bel atau alarm buat kita untuk lebih melakukan sinergi,” ucap Sandiaga menjawab pertanyaan awak media.

Dijelaskannya saat ini pihaknya masih menunggu keterangan resmi dari UNESCO terkait pembenahan dalam pengelolaan kawasan Kaldera Toba.

“Sebetulnya apa yang di highlight oleh UNESCO itu kita juga sedang menunggu teks lengkapnya,” ujar Sandi.

Untuk membenahi pengelolaan Kawasan Kaldera Toba, Sandi menuturkan akan mendorong kolaborasi antara Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark (BPTCUGGp) dan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) dalam mengelola kawasan Wisata Geopark itu, termasuk turut melibatkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan lainnya.

“Ke depan akan lebih banyak integrasi antara kegiatan-kegiatan di Badan Otorita Danau Toba dan juga ke Badan Pengelola Geopark Toba dan integrasi ini akan melibatkan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, dan juga stakeholder terkait lainnya,” ujar Sandi.

Senada dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) Sumatera Utara Zumri Sulthony juga menyampaikan pemerintah provinsi Sumatera Utara juga masih menunggu surat dan keterangan resmi dari UNESCO terkait teguran dan rekomendasi yang harus dilakukan.

“Saya pikir kartu kuning itu tidak berpengaruh, kendatipun demikian sembari menunggu keterangan resmi dari UNESCO pembenahan dan perbaikan pasti dilakukan agar situasi semakin baik,” pungkas Zumri pada kesempatan yang berbeda.

Sementara itu, Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), Jimmy Panjaitan menyampaikan bahwa BPODT akan mendukung Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba untuk tetap mempertahankan status UNESCO Kaldera Toba. Selain itu, sesuai hasil pertemuannya dengan Pj. Gubernur Sumatera Utara, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan menata ulang sumber daya manusia BPTCUGGp sesuai rekomendasi dari UNESCO.

“Sesuai informasi Pj. Gubernur Sumatera Utara, bahwa dalam waktu dekat Pemprovsu akan melakukan reorganisasi dan penyegaran SDM sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh UNESCO Global Geopark, kita juga akan mendukung Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba untuk tetap mempertahankan status UNESCO Kaldera Toba” kata Jimmy.

Sebelumnya, dalam rapat UNESCO Global Geopark di Maroko 4-5 September 2023, kawasan Taman Bumi (Geopark) Kaldera Toba mendapatkan “kartu kuning” dari UNESCO. Kartu kuning itu merupakan peringatan dari UNESCO yang berarti badan pengelola wilayah tersebut tidak memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan. UNESCO juga meminta Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark untuk melakukan perbaikan sebelum dilakukan validasi ulang dua tahun kemudian.