MEDAN - PK Moeldoko saat ini tengah bergulir. Mahkamah Agung sendiri sudah membentuk hakim yang akan menyidangkan persoalan hukum ini. Dengan melihat susunan majelis hakim agung ini, DPD Partai Demokrat Sumut meyakini masih ada keadilan di republik ini. "Tadi kami berdiskusi tentang persiapan kami untuk turun ke Jakarta. Untuk apa? untuk menuntut keadilan, sebenarnya dengan 33 ketua DPC Partai Demokrat Sumut yang hadir pada hari ini, ini menunjukkan bahwasanya kepengurusan yang sah itu adalah kepengurusan yang dipimpin oleh Mas Agus Harimurti Yudhoyono," tegas Ketua DPD Demokrat Sumut, HM Lokot Nasution di dampingi Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kader dan Keanggotaan (BPOKK) DPD Partai Demokrat Sumut H Muhammad Sajali, SE, Kepala Bappilu Demokrat Sumut Chairil Mukmin, Kepala Bakomstra Chairil Huda dan 33 Ketua DPC Demokrat, Selasa (25/7/2023) di sekretariat DPD Demokrat Sumut.

Akan tetapi, sambung Lokot, dengan adanya permasalahan hukum ini, dia mempersilakan saja untuk Moeldoko mengajukan PK.

"Ya silakan saja, usulan PK ini bisa dilakukan oleh warga negara Indonesia. Tapi ada keanehan di sini, warga negara Indonesia benar, tetapi dia tidak punya KTA. Dia tidak punya hak sedikitpun terhadap partai ini, dia tidak pernah berjuang bersama partai ini, dia tidak pernah jatuh bangun bersama partai ini, lalu tiba-tiba dia mengajukan PK seolah-olah partai ini adalah miliknya, apakah dia yang melahirkan, apakah dia yang memperjuangkan. Saya hanya mau menyampaikan, sekali lagi kepada para majelis hakim yang akan menyidangkan ini, kami memohon perlindungan hukum kepada bapak-bapak yang terhormat, karena sampai waktunya nanti tidak ada lagi keadilan di negeri ini, saya rasa bukan hanya kami kader Partai Demokrat, kami yakin seluruh anak bangsa akan bergerak bersama untuk menuntut keadilan ke jalanan," tegas Lokot kembali.

Lokot pun berkeyakinan, PK Moeldoko ini digulirkan untuk menjegal pencalonan Anies Baswedan sebagai calon Presiden 2024 mendatang. Sebab, tanpa Demokrat nanti, NasDem dan PKS tak akan bisa mengajukan calon presiden karena terbentur dengan PT 20 persen.

"Kalau bukan karena ini, apalagi? Karena hari ini sosok Anies Baswedan tidak diinginkan rezim hari ini," ketusnya.