LANGKAT -  Plt Bupati Langkat H.Syah Afandin SH membuka sosialisasi bantuan sosial non tunai (BSNT) Tahun 2023, diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatera Utara, di Resto Sobat Bagoes Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat, Rabu (5/7/2023). Laporan Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provsu, Edi Parwoto menyampaikan kegiatan edukasi dan sosialisasi penyaluran bantuan sosial tahun 2023.

Kegiatan ini diikuti perwakilan keluarga penerima manfaat PKH, SDM pelaksana program PKH, TKSK, TAGANA, serta unsur organisasi sosial lainnya. 

"Sebagaimana kita ketahui bahwasanya berdasarkan arahan dari Presiden dan ini di tindak lanjuti oleh Kementerian Sosial," sebutnya. 

Terkait program sosial, seperti program keluarga harapan sosial non tunai akan disalurkan melalui BRI sedangkan bantuan tunai melalui kantor pos.

Pemerintah sebutnya melakukan perubahan dari sebelumnya semuanya ditangani BRI, kemudian dibagi menjadi dua.

"Dalam skema penyaluran ini memang kita ada berbagai program namun demikian pada kesempatan kali ini kenapa kita bicara bantuan sosial non tunai. Sebenarnya bantuan sosial ini salah satu yang kami harapkan adalah adanya prinsip 6 T yaitu tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi yang mana itu merupakan salah satu program dari pemerintah sehingga semuanya bisa terdata dengan baik," sebutnya. 

"Selain itu dapat kami sampaikan juga bahwasanya program sosial non tunai ini kami harapkan dapat membantu kita semua terkait peningkatan inklusi keuangan itu sendiri. Sebagai salah satu tim pengendali bantuan sosial non tunai Bank Indonesia memiliki tugas menjaga kualitas penyaluran bantuan sosial sehingga level daerah," sebutnya lagi. 

Sementara Syah Afandin dalam sambutannya berharap melalui langkah tersebut dapat meminimalisir kendala dalam pembayaran tunai dengan salah satu contoh yaitu uang yang tidak dapat diterima karena lusuh sobek dan tidak layak edar .

Selain itu juga dapat meningkatkan efisiensi pada saat transaksi di mana masyarakat tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar sehingga efektivitas transaksi dapat tercapai untuk menghindari adanya kesalahan hitung atau human error. 

Kemudian harapnya, Bank Indonesia juga berupaya dalam mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dengan melakukan kebijakan dan program digitalisasi yang mencakup digitalisasi transaksi pemerintah daerah digitalisasi bantuan sosial dan digitalisasi transportasi. 

"Maka dalam hal tersebut Pemerintah Kabupaten Langkat juga menyambut baik dan turut mensukseskan program digitalisasi ini salah satunya dalam penerapan Sumut net sejahtera yang terintegrasi dengan Simda FMIS yang dikelola oleh masing-masing perangkat daerah," harapnya. 

Berkaitan dengan digitalisasi bantuan sosial bansos, jelaskan Afandin, merupakan transformasi penyaluran bansos dari tunai menjadi non tunai yang meliputi program keluarga harapan (PKH) maupun program sembako bantuan pangan non tunai yang terintegrasi ke dalam kartu combo.