Aksi demonstran tersebut mahasiswa menyoroti beberapa program di Dinas Pendidikan Madina termasuk Tes IQ bagi anak sekolah dasar (SD) dan SMP yang dianggarkan pada dana BOS tahun anggaran 2023.
Tes IQ tersebut dinilai mahasiswa dijadikan sebagai ladang bisnis oleh segelintir oknum di Dinas Pendidikan Madina.Demi memperkaya diri senidiri maupun orang lain yang diduga sebagai pihak ketiga penyelenggara Tes IQ tersebut.
Dalam penganggaran Tes IQ tersebut yang menggunakan anggaran dari dana BOS tahun 2023 menghabiskan Rp 7.136.250.00.
"Bahwa tes IQ yang dilakukan oleh Disdik melalui menejer BOS berdasarkan data yang kami kantongi terdapat 412 SD dan 85 SMP dibawah naungan Dinas Pendidikan Madina yang menjadi objek kegiatan. Kemudian untu SD yang melakukan tes IQ tersebut mulai dari kelas 3 sampai 6 dan untuk SMP dari kelas I sampai 3 dengan taksasi Rp 125 per siswa sehingga kalau dikalkulasikan keseluruhan dari data yang kami miliki tersebut anggaran yang ditarik dari dana BOS 2023 sampai tembus Rp 7,136 Milliar lebih dan ini kami duga kuat tes IQ ini dijadikan sebagai ladang cuan oleh segelintir oknum," kata Roby Nasution pada orasinya.
Dia juga mengatakan bahwa penyelenggaraan tes IQ tersebut tidak dilaksanakan secara akuntabel dan transparan. Maka pelaksanaan kegiatan itu dilakukan lembaga yang tidak kredibilitas. Sehingga akan dikhawatirkan dunia pendidikan di Kabupaten Madina menuju kehancuran akibat kepentingan kelompok.
"Kami juga mendapat informasi sesuai hasil investigasi kami bahwa kepala sekolah yang tidak mau mejalankan program Tes IQ ini mereka diancam dana BOS tidak akan dicairkan bila tak mau ikuti program ini, kan aneh begitu. Selain itu kami juga sering mempertanyakan siapa pihak ketiga pelaksana tes IQ ini sampai sekarang orang di Dinas Pendidikan tak mau menjawab, apakah ada yang ditutupi di belakangnya," ujarnya.
Selain itu mahasiswa juga menyoroti penjaringan PPPK di Dinas Pendidikan Kabupaten Madina. Mahasiswa tersebut menduga penjaringan tersebut telah dilakukan Pungli ke setiap peserta dengan modus penambahan nilai supaya diloloskan.
Sementara Kabid PTK Dinas Pendidikan Madina Zulhamsyah membantah yang ditudingkan mahasiswa tersebut terkait dugaan syarat KKN pada penjaringan PPPK.
"Jadi persoalan yang adek adek sampaikan mungkin banyak pertanyaaan adek adek akan kita sampaikan ke pimpinan. Dan disini saya ada disebut ada pengadaan P3K, disini saya katakan Dinas Pendidikan tida ada pengadaan P3K, nah yang menerima P3K itu adalah Badan Kepegawaian bukan Dinas Pendidikan melaui Kemenpan-RB kita Dinas Pendidikan hanya mengasihi data, berapa jumlah guru kita di Mandailing Natal itu yang kita kasih maka bukan kita yang mengadakan, " ucapnya saat menyahuti aksi demonstran mahasiswa.