JAKARTA -Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Sumatera Utara (Kampus Jakarta) kembali turun melakukan aksi jilid II menuntut agar KPK turun ke Labura memeriksa Kepala Dinas Perkim Labuhanbatu Utara atas dugaan korupsi pada beberapa proyek di dinas tersebut, Selasa (14/2/2023).
Ketua Umum Kampus Jakarta, Saprido Pasaribu menyampaikan, aksi ini yang kedua kalinya dilakukan sebagai bentuk konsistensi untuk membumihanguskan korupsi di Labura. "Jika hal ini tidak diakomodir kembali, maka kami pastikan akan mengawal kasus ini sampai tuntas," ujar Saprido. Saprido juga meminta dan mendesak Bupati Labura Hendriyanto Sitorus untuk mengevaluasi dan mencopot Dinas Perkim, agar Bumi Basimpul Kuat Babontuk elok bersih dari KKN. "Apabila Bupati dalam hal ini tidak mengindahkan, maka patut kita menduga adanya main mata dengan Kadis Perkim," bebernya. Saprido mengaku, pernah konfirmasi melalui WA pribadi Dinas Perkim Labura, namun tidak ada tanggapan dan lantas memblokir nomor WA Ketua Kampus Jakarta tersebut. "Saya sudah hubungi kepala dinas perkim yang terhormat, tapi tidak ada tanggapan dan nomor wa saya diblok, ini menunjukkan ketidakterbukaan kepala dinas kepada kami mahasiswa, dan seakan-akan menutupi," pungkas Saprido.
Ketua Umum Kampus Jakarta, Saprido Pasaribu menyampaikan, aksi ini yang kedua kalinya dilakukan sebagai bentuk konsistensi untuk membumihanguskan korupsi di Labura. "Jika hal ini tidak diakomodir kembali, maka kami pastikan akan mengawal kasus ini sampai tuntas," ujar Saprido. Saprido juga meminta dan mendesak Bupati Labura Hendriyanto Sitorus untuk mengevaluasi dan mencopot Dinas Perkim, agar Bumi Basimpul Kuat Babontuk elok bersih dari KKN. "Apabila Bupati dalam hal ini tidak mengindahkan, maka patut kita menduga adanya main mata dengan Kadis Perkim," bebernya. Saprido mengaku, pernah konfirmasi melalui WA pribadi Dinas Perkim Labura, namun tidak ada tanggapan dan lantas memblokir nomor WA Ketua Kampus Jakarta tersebut. "Saya sudah hubungi kepala dinas perkim yang terhormat, tapi tidak ada tanggapan dan nomor wa saya diblok, ini menunjukkan ketidakterbukaan kepala dinas kepada kami mahasiswa, dan seakan-akan menutupi," pungkas Saprido.