BEBERAPA hari yang lalu diresmikan pasukan keamanan yang akan berada di bawah komando Komisi Pemilihan Umum (KPU). Untuk ditempatkan di semua kantor KPUD, jumlahnya diperkirakan mencapai ribuan personil. Tentara khusus KPU ini dilatih oleh Polda Metro Jaya. Siap bertugas. Tugas utama mereka adalah menjaga keamanan KPUD di seluruh provinsi dan kabupaten.

Kalau Anda lihat rekaman video tentang peresmian (pelantikan) tentata KPU ini, tampak tampilan mereka sangat meyakinkan. Badan mereka tegap-tegap semua. Sama seperti badan personel TNI.

Pakaian seragamnya cukup garang. Helm tempurnya kelihatan sama dengan yang dimiliki Brimob Polri.

Begitu juga berbagai perlengkapan pendukung termasuk sepeda motor trail yang mentereng. Alat komunikasi yang tampak canggih. Sepatu laras yang terlihat seram, dll. Pokoknya satuan yang diberi nama Jagat Saksana itu kelihatan lebih profesional dibandingkan “tentara” milik sejumlah ormas.

Tidak ada yang kurang. Kecuali kurang pahamnya kita tentang untuk apa KPU punya tentara sendiri? Dan apa tujuan yang sesungguhnya yang ingin mereka capai?

Pengamanan personel dan kantor KPU serta KPUD adalah kewajiban polisi. Tidak ada masalah selama ini. KPU pastilah punya kerjasama dengan kepolisian. Selain itu, pihak kepolisian jauh lebih strategis untuk mengamankan KPU ketimbang tentara khusus itu. Sebab, kepolisan bisa langsung mengambil tindakan yang sifatnya “first hand” (tangan pertama). Tidak menunggu laporan kronologis dari Jagat Saksana.

Dalam kondisi keuangan yang serba ketat saat ini, pembentukan pasukan khusus KPU hanya menambah beban pengeluaran. Tidak ada urgensi yang bisa dijadikan alasan. Publik akan menilai kehadiran satuan Jagat Saksana hanya untuk gagah-gagahan semata. Proyek ini bisa jadi hanya langkah yang bertujuan untuk memperbesar anggaran rutin KPU.

Proyek ini terbuka pula untuk diselewengkan menjadi salah satu peluang nepotisme bagi pimpinan KPU di berbagai level. Sangat mungkin orang-orang penting KPU akan mengutamakan sanak-keluarga mereka untuk dijadikan pasukan khusus itu. Terbuka pula kemungkinan untuk melakukan korupsi dengan membuat pengeluaran fiktif atas nama satuan tersebut.

Karena itu, publik berhak mendapatkan penjelasan yang transparan dari KPU tentang pasukan khusus ini. KPU harus menghentikan dulu rekrutmen berikutnya sebelum semua aspek tentang pembentukan satuan ini bisa diterima akal sehat dan dinilai memang sangat perlu dibentuk.

Para petinggi KPU mengatakan Jagat Saksana diperlukan untuk mengantisipasi kerusuhan di kantor-kantor KPU dan KPUD. Alasan ini menunjukkan bahwa KPU senantiasa melihat dirinya bakal menjadi sumber kerusuhan. Kalau seperti ini “mind set” (cara berpikir) KPU, bisa saja diartikan bahwa mereka memiliki mentalitas untuk melakukan penyimpangan.

Kalau KPU dipercaya oleh publik, dan KPU berusaha keras membangun ini, maka tidak mungkin muncul kecurigaan masyarakat. Yang menjadi masalah, sejak pemilu 2014 publik tidak percaya pada KPU. Apalagi pada pemilu dan pilpres 2019, rakyat meyakini lembaga pelaksana pemilu ini melakukan kecurangan besar.

Jadi, KPU tidak perlu takut diamuk massa jika mereka jujur dan adil. Tidak perlu ada Jagat Saksana kalau mereka benar-benar bertindak sebagai wasit yang berintegritas.*

*Penulis adalah wartawan senior, berdomisili di Medan