"FPG DPRD Tapanuli Selatan berterima kasih atas beberapa program yang telah berhasil di laksanakan, namun kami prihatin atas masih banyaknya program pembangunan di APBD dan P-APBD tahun anggaran 2022 yang gagal diwujudnyatakan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan," papar Ketua FPG DPRD Tapsel Andes Mar Siregar dalam jumpa pers di Kantor DPD partai Golkar Kabupaten Tapsel, Jalan Ade Irma Suryani Nasution, Padang Sidempuan, Senin (9/1/2023) malam.
Andes Mar Siregar juga memaparkan akibatnya, program pembangunan tidak terlaksana dan berdampak kurang baik terhadap progres peningkatan kesejahteraan rakyat. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) di tahun anggaran 2022 diperkirakan akan semakin besar dibandingkan SilPA tahun 2021 maupun tahun-tahun sebelumnya dengan jumlah yang sangat signifikan.
"Kalau terjadi SiLPA yang besar berarti ada dana yang menganggur (idle) dan tidak ada yang diuntungkan dengan keadaan itu, malah akan merugikan rakyat," ucapnya.
Lanjutnya, FPG DPRD Tapsel berharap, ini tidak terulang lagi di tahun 2023. Bupati Dolly Putra Parlindungan Pasaribu dan Wakil Bupati Rasyid Assaf Dongoran diharapkan harus fokus dalam menjalankan program pembangunan yang telah ditetapkan di APBD dengan melaksanakan prinsip taat azas, tepat waktu dan tepat sasaran.
FPG DPRD Tapsel juga sangat menyayangkan selama kepemimpinan Bupati Dolly Pasaribu dan Wakil Bupati Rasyid Dongoran pada tahun 2022 banyak penjabat Eselon seperti Pimpinan OPD yang mengundurkan diri. Seperti mundurnya Kadis Tenaga Kerja, Kadis Kesehatan, Sekretaris Dinas Kesehatan dan Plt. Kadis Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
"Pada tahun 2023 ini dan ke depannya, kejadian yang dapat memberi dampak kesan kurang baik bagi kepemimpinan Bupati Dolly Pasaribu dan Wakil Bupati Rasyid Dongoran atas mundurnya beberapa pejabat sruktural ini diharapkan tidak terulang lagi. Roda pemerintahan diharap berjalan dengan baik dengan menciptakan suasana harmoni tanpa ada yang merasa diancami maupun tersakiti," harapnya.
FPG DPRD Tapsel juga berharap pada tahun 2023 ini Bupati Dolly Pasaribu dan Wakil Bupati Rasyid Dongoran mampu bersinergi dan berkolaborasi dengan semua stakeholders. Disarankan segera mengisisi jabatan-jabatan kosong dengan pendekatan merit system sesuai kapasitas, kapabilitas dan kompentensi aparatur yang akan ditempatkan untuk mengisinya. Bukan dengan pendekatan kekerabatan atau pendekatan tertentu lainnya.
Kemampuan Keuangan Daerah
Saat ini kondisi keuangan negara sudah membaik. Seperti tahun 2021, realisasi pendapatan negara mencapai 114,9 persen dan tahun 2022 sebesar 115,9 persen. Sehingga kondisi keuangan yang membaik ini berimplikasi terhadap pendapatan daerah dari realisasi pembayaran dana bagi hasil pemerintah pusat ke daerah.
"Misalnya royalti dan pajak lainnya dibayarkan ke daerah yang membuat penerimaan keuangan daerah juga bertambah," ucapnya
Covid sudah melandai dan pendapatan negara sudah dua tahun berturut melebihi target. Sehingga pemerintah pusat merealisasi kurang bayar DBH di tahun-tahun sebelumnya kepada daerah.
"Jumlahnya cukup memadai dan berimplikasi terhadap bertambahnya penerimaan Tapsel dari pemerintah pusat," katanya
Oleh karena itu, sambung Andes Mar Siregar, dalam P-APBD mendatang diharapkan program yang disusun memenuhuhi unsur keadilan dan pemerataan apalagi untuk daerah-daerah yang jauh dari pusat Ibu Kota Sipirok.
Revisi RPJMD
FPG DPRD Tapsel, tak lupa menyarankan kepempimpian Bupati Dolly Pasaribu dan Wakil Bupati Rasyid Dongoran merevisi target-target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tapsel tahun 2021-2026.
"Sebab, RPJMD Tapsel 2021-2026 disusun dalam suasana puncak Pandemi Covid-19 yang ketika itu diprediksi akan berlangsung bertahun-tahun. Karenanya rencana capaian target program sangat rendah jika dibandingkan dengan RPJMD sebelumnya," tukasnya.
Andes Mar Siregar juga menyebutkan, Seperti target pertumbuhan IPM dirancang sangat rendah yaitu 70,12 s/d 71,95 (Rata -rata dirancang tumbuh pertahunnya 0,37 poin), sedangkan RPJMD sebelumnya tahun 2016-2020 dirancang sebesar 67,89 s/d 69,74 (Rata-rata pertahun 0,46 poin), Sedang Realisasinya 67,89 s/d 70,12 (Rata-rata tumbuh pertahunnya 0,56 Poin). Demikian juga halnya dengan penurunan kemiskinan di rancang target penurunannya pada RPJMD 2021-2026 adalah dari 8,47% s/d 8,34% (dirancang rata-rata turun sangat rendah yaitu 0,03% pertahun, Sedangkan pada RPJMD sebelumnya tahun 2016-2020 rata-rata turun pertahunnya 0,67%.
"Oleh karena itu pada tahun 2023 inilah waktu yang tepat untuk merevisi RPJMD 2021-2026 sebagimana dimungkinkan oleh ketentuan yang berlaku," pesannya.
"Catatan tahun 2022 dan harapan tahun 2023 ini kami sampaikan adalah sebagai perwujudan dari Tupoksi Fraksi Partai Golkar selaku perpanjangan Partai Golkar di lembaga legislatif/DPRD yang merupakan Partai Pengusung Utama pasangan H. Dolly Putra Parlindungan Pasaribu dan Rasyid Assaf Dongoran di Pilkada 9 Desember 2020 yang lalu. Sekaligus sebagai pertanggungjawaban Fraksi Partai Golkar kepada rakyat," tambahnya.
"Untuk itu kami Fraksi Partai Golkar Tapsel mendukung setiap langkah - langkah Bupati dan Wakil Bupati Tapsel untuk mencapai target pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat dimasa yang akan datang," tutupnya.