SIBOLGA - Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sibolga, Andres Leiman Silalahi, mengatakan alokasi belanja negara tahun 2023 untuk Kota Sibolga -Tapteng mencapai Rp 2,248 triliun Dari nilai ini, sebesar Rp1,03 triliun dialokasikan untuk Pemko Sibolga, sedangkan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) mencapai Rp1,218 triliun.
 
Dirincikannya, alokasi belanja negara untuk Sibolga terdiri dari belanja daftar isian pelaksanaan anggaran (Dipa) kementerian negara/lembaga (K/L) Rp553 miliar, dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp446 miliar, belanja barang Rp117 miliar, dan belanja modal Rp35 miliar.
 
Serta dana transfer ke daerah sebesar Rp. 476 miliar, dengan rincian anggaran dana alokasi khusus (DAK) nonfisik Rp48,57 miliar, DAK fisik Rp15,84 miliar, dana alokasi umum (DAU) Rp399,48 miliar, dan dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp12,83 miliar.
 
“Mulai tahun 2023, anggaran DAU akan disalurkan melalui KPPN,” kata Andres saat acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (Dipa) dan daftar alokasi transfer ke daerah tahun 2023, kepada satuan kerja mitra KPPN Sibolga, Selasa (21/12/2022).
 
Sedangkan untuk alokasi belanja Kabupaten Tapteng terdiri dari belanja Dipa K/L Rp193 miliar, dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp104 miliar, belanja barang Rp65 miliar, dan belanja modal sebesar Rp24 miliar.
 
Kemudian dana transfer ke daerah sebesar Rp1,02 triliun, dengan rincian anggaran DAK nonfisik Rp174,31 miliar, DAK fisik Rp64,37 miliar, anggaran hibah Rp0,27 miliar, DAU Rp626,8 miliar, DBH Rp20,94 miliar, dan anggaran dana desa sebesar Rp138,51 miliar.
 
“Kualitas belanja negara baik tingkat pusat maupun daerah masih harus diperbaiki. Belanja K/L yang baik memerlukan perencanaan matang, detail, dan pemahaman kondisi lapangan,” pesan Andres.
 
“Pelaksanaan anggaran yang efisien dan tepat guna, berbasis manfaat, tata kelola yang baik, tanpa korupsi, dan menghindari sisa anggaran berlebihan akibat ketidakmampuan eksekusi. Belanja negara yang baik sangat penting untuk tercapainya target pembangunan, yaitu perbaikan kemakmuran rakyat secara adil dan merata,” tambahnya.