ASAHAN - Naiknya harga BBM (Bahan Bakar Minyak) di saat rakyat mulai memperbaiki dan meningkatkan perekonomian pasca terdampak pada pandemi Covid-19 dan harga bahan pokok yang terus mengalami kenaikan, menimbulkan keresahan.
Seperti yang diorasikan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Kabupaten Asahan saat menggelar aksi demonstrasi di beberapa titik yaitu, Kantor DPRD Kabupaten Asahan, Bundaran Imam Bonjol Kota Kisaran dan Pertamina Kisaran, Senin (12/9/2022).
Dalam aksi yang dilakukan berjalan mengelilingi Kota Kisaran Asahan ini, HMI menganggap Joko Widodo sebagai presiden telah gagal memimpin NKRI yang menurut para aksi telah menyengsarakan rakyat.
Massa aksi menyebutkan, naiknya harga BBM bersubsidi dengan sendirinya memicu kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat.
"Naiknya harga BBM bersubsidi yang penetapannya melalui Perpres, Permen dan lain-lain maka pemerintah telah melakukan pengangkaan hierarki terhadap undang-undang APBN yang memuat alokasi BBM bersubsidi," sebut salah satu orator.
Di sisi lain juga, mahasiswa juga menuntut dan keberatan atas naiknya TDL (Tarif Dasar Listrik) untuk 5 golongan pelanggan non subsidi yaitu golongan R2 dan R3 dengan daya 3500 VA (Volt Ampera).ke atas yang dimulai per 1 Juli 2022 lalu.
"Meskipun kenaikan TDL tersebut diperuntukkan untuk listrik industri, akan tetapi berdampak negatif ke berbagai sektor kebutuhan masyarakat," ungkapnya.
Dari itu, penanggung jawab aksi HMI, Syaiful Rangkuti menolak dan meminta Presiden Joko Widodo untuk menurunkan harga BBM bersubsidi yang berdampak terhadap kenaikan inflasi. Sehingga kondisi perekonomian rakyat terpuruk khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah di tengah situasi pemulihan ekonomi nasional.
"Kami juga menolak dan meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik," cetusnya.
Massa juga meminta kepada DPRD Kabupaten Asahan untuk menyatakan sikap dengan tegas terhadap kondisi kebangsaan dan kondisi daerah sebagai wakil rakyat Kabupaten Asahan.