MEDAN - Puluhan massa yang tergabung dalam Elemen Organisasi Rakyat Sumatera Utara (Sumut) seperti Serikat Pekerja Serikat Buruh yakni FSPMI, KSBSI, KSPSI AGN, SPMS, KPBI, Serikat Petani Indonesia, Komunitas Ojek Online, Ibu Jamu Gendong mengeruduk gedung DPRD Sumut, Selasa (6/9/2022). Mereka menolak kebijakan pemerintah menaikan harga BBM.
"Kami meminta kepada wakil rakyat yang duduk digedung mewah berdasarkan uang rakyat untuk menyampaikan keinginan kami agar harga BBM dikembalikan ke harga semula. Bila tidak dikembalikan ke harga semua kami akan melakukan aksi kembali dengan massa yang lebih besar," kata koordinasi aksi yang juga Ketua Partai Buruh Sumut, Willy Agus Utomo dihadapan Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PKS yang menerima massa.
Adapun tuntutan mereka adalah pertama yang terua digaungkan untuk menolak kenaikan harga BBM karena akan memiskinkan rakyat kecil. Kedua menuntut agar pemerintah mencabung UU Cipta Kerja karena dapat memiskinkan kaum buruh di Indonesia.
Ketiga kepada Pemerintah Provinsi Sumut terutama Gubernur Sumut untuk menaikkan upah buruh sebesar 15 persen. Keempat agar pemerintah menurukan harga sembako yang sebelum naikknya BBM sudah mengalami kenaikan yang tinggi.
"Inilah empat poin yang kami sampaikan. Kami harapkan agar pimpinan DPRD Sumut menyurati ini ke Presiden RI. Bahwasanya rakyat Sumut juga menolak kenaikan BBM ini," tambahnya lagi.
Saat berlangsungnya aksi, sejumlah anggota dari Fraksi PKS DPRD Sumut menerima seluruh tuntutan mereka. Bahkan Fraksi PKS dengan terang dan jelas juga satu suara dengan para buruh menolak kenaikan BBM dengan membawakan kertas yang bertuliskan "PKM Menolak Kenaikan Harga BBM".
Wakil Ketua DPRD Sumut dari Fraksi PKS, Misno Adi Saputra mengapresiasi atas kehadiran pada buruh yang dilakukan dengan tertib dan tidak ada anarkis untuk menolak kenaikan harga BBM tersebut.
"Ini mencerminkan bahwa bangsa Indonesia khususnya masyarakat Sumut punya etika yang baik dalam menyampaikan aspirasinya. Aspirasi bapak dan ibu ini akan segera kami sampaikan dengan proses resmi terlebih dahulu. Insya Allah, semua tuntutan ini akan kami sampaikan sesuai aturan yang berlaku dengan mekanisme yang ada," ungkapnya yang juga didapingi
Akhirnya, sejumlah perwakilan massa aksi selanjutnya melakukan berdialog dengan wakil rakyat di Gedung DPRD Sumut tampak juga mereka diterima langsung oleh Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting.
"Mereka menuntut soal BBM, Omnibus Law dan kenaikan sembako. Jadi mereka minta ini diturunkan. Jadi kita terima aspirasi meraka dan akan salurkan tembusan. Nanti ada surat resmi menindaklanjuti surat mereka kirim ke Lresiden dan DPR RI," pungkas Baskami.