MEDAN -Ketua Ikatan Advokat (IKADA) Universitas HKBP Nommensen, Hans Silalahi menilai Polda Sumut tidak profesional menetapkan Apin BK tersangka.
 
Menurut Hans, penetapan Apin BK sebagai tersangka dalam kasus judi online sebagai bentuk ketidakprofesionalan Polda Sumut yang dipimpin Kapolda Irjen Ridwan Zulkarnai (RZ) Panca Putra Simanjuntak.

“Penetapan Apin BK sebagai tersangka itu terlalu dini. Mengapa? Sebab, yang bersangkutan (Apin) sekali pun belum pernah diperiksa oleh Polisi. Tetapi, polisi dalam hal ini penyidik Polda Sumut sudah berani menetapkan Apin sebagai tersangka. Logika hukumnya bagaimana itu?,” ujar Hans lewat sambungan telepon, Kamis (1/9/2022).

Apalagi, lanjut dijelaskan Hans, di lain sisi, selama ini polisi juga terkesan melakukan praktek ‘pembiaran’ atau sengaja memelihara atau bahkan terlibat dalam jaringan itu sebagaimana yang saat ini sedang ramai diperbincangkan di media sosial dan masyarakat.

“Kemungkinannya hanya ada dua. Terlibat atau sengaja membiarkan. Inikan, ramai dan buru-buru digerebek, dikejar dan lain sebagainya karena sudah jadi buah bibir di republik ini. Jujurlah dulu, selama ini kemana? Kenapa tidak dibuat seperti yang terjadi saat ini? Kenapa tidak ada tindakan? Kenapa tidak dikejar? Kenapa tidak disikat?,” jelasnya.

Berdasarkan hal itu, ungkap Hans, penegakan hukum itu tidak serta merta merujuk pada azas keadilan, tetapi condong kepada kepentingan tertentu.

“Mestinya hukum itu berlaku sama tanpa batas waktu dan berkeadilan. Maksud saya, tanpa batas waktu itu adalah hukum perjudian itu sama dari tahun ke tahun. Tidak ujuk-ujuk, ada perbedaan. Misalnya, tahun 2019 judi bebas, tahun 2020 tidak bebas, tahun 2021 bebas lagi dan tahun 2022 ini kembali tidak bebas. Saat ini yang terjadi kan seolah-olah begitu? Kesannya penegakan hukum seenaknya,” ungkap praktisi hukum ini.

Analoginya, terang Hans, seorang bandar narkotika atau pengedar sangat jarang ditetapkan sebagai tersanhka sebelum diperiksa atau ditangkap.

“Bahkan, saya belum pernah mendengar ada bandar narkoba ditetapkan jadi tersangka sebelum orangnya diperiksa atau ditangkap. Padahal itu narkoba, loh. Bukan pidana biasa. Pertanyaanya, mengapa Apin BK ditetapkan sebagai tersangka padahal belum pernah diperiksa?,” terangnya.

Padahal, tegas Hans, sudah menjadi rahasia umum, uang judi itu ‘mengalir’ dari para bandar ke oknum-oknum tertentu.

“Kalo sudah begini, lebih baik dipungut pajak resmi dari para bandar judi ini. Lebih bermanfaat untuk pemangunan seperti yangpernah dilakukan Gubernur DKI Jakarta di era Ali Sadikin. Daripada aliran dana judi itu hanya untuk memperkaya para oknum yang menerima aliran dana dari para bandar tersebut,” tegasnya.

Karena itu, kata Hans, penegakan humum yang digadang-gadang ‘berkeadilan’ itu mulit tafsir dan memiliki keunikan tersendiri.

“Inilah indonesia. Penegakan hukumnya sangat unik meskipun aturannya sama tapi tafsirnya berbeda, perlakuan terhadap terduga itu pun berbeda dan berbeda pula penanganannya. Jadi, semua serba berbeda,” pungkasnya.

Sebelumnya, pascapenggerebekan markas judi di Perumahan Cemara Asri pada tanggal 9 Agustus 2022 lalu, Polda Sumut resmi menetapkan Apin Bk alias Jhoni yang disebut-sebut sebagai bos judi online di Sumut sebagai tersangka dan menahan Niko Prasetia, operator judi online anak buah Apin BK.

“Pada Sabtu 20 Agustus 2022, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap Niko Prasetia selaku leader operator. Kemudian, penyidik telah melakukan gelar perkara penetapannya sebagai tersangka. Saat ini, Niko ditahan di Mapolda Sumut,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sumut, Selasa, (23/8/2022) lalu.