MEDAN-Sekretaris Dewan Pertimbangan (Wantim) DPD Golkar Sumut, KRT Dr. H. Hardi Mulyono, MAP., mempertanyakan sikap Gubsu Edy Rahmayadi yang belum juga melantik Ir. Arif Sudarto Trinugroho, MT., sebagai Sekdaprov. Padahal, Presiden Jokowi telah menerbitkan Perpres No. 81/TPA Tahun 2022 tertanggal 24 Juni 2022, tentang Pemberhentian Dr. Ir Hj. Sabrina sebagai Sekdaprov Sumut dan Mengangkat Ir Arif Sudarto Trinugroho, MT., sebagai Sekdaprov Sumut menggantikan Sabrina.
Selain itu, Hardi Mulyono juga mempertanyakan, kenapa Gubsu juga belum
melantik Susanti Dewayani, Sp.A., menjadi Walikota Pematangsiantar. Sebab,
Mendagri telah menerbitkan Kepmendagri No. 131.12.1338 Tahun 2022 tertanggal 8 Juni 2022, tentang Pengangkatan Wakil Walikota Siantar Susanti Dewayani, Sp.A., menjadi Walikota Pematangsiantar. “Ada apa, dan apa alasan Gubsu Edy belum juga melantik Sekdaprov Sumut
dan Walikota Pematangsiantar tersebut. Padahal, Kepres pengangkatan Sekdaprov Sumut dan Kepmendagri tentang pengangkatan Walikota Pematangsiantar, sudah lebih sebulan diterbitkan,” tandas Hardi Mulyono. Hardi menyebutkan, jika belum dilantiknya kedua pejabat tersebut dikarenakan ketidakfahaman Edy Rahmayadi tentang tata laksana pemerintahan provinsi yang profesional, maka itu sangatlah memprihatinkan. Sebab, “Edy Rahmayadi sudah empat tahun menjabat sebagai Gubernur Sumut. Tapi, kok belum faham tata laksana pemerintahan daerah yang profesional”. Lebih memprihatinkan lagi, tambah Hardi, jika sikap Edy Rahmayadi itu
sebagai bentuk ‘perlawanan’ kepada pemerintah pusat, karena sosok Sekdaprov Sumut yang ditetapkan Presiden Jokowi ternyata bukan sosok yang diinginkan Edy Rahmayadi sebagai Sekdaprov. “Sudah menjadi rahasia umum, siapa calon yang diinginkan Edy Rahmayadi sebagai Sekdaprov Sumut,” ujar Hardi. Hardi Mulyono yang juga tokoh masyarakat Jawa Sumatera Utara itu, berharap belum dilantiknya Arif dan Susanti oleh Gubsu Edy Rahmayadi bukan dikarenakan keduanya kebetulan dari etnis Jawa. Kalau ditambahkan lagi dengan nama Plt Walikota Tanjungbalai, Waris Thalib, yang kebetulan juga dari etnis Jawa dan statusnya hingga kini belum jelas, dikhawatirkan hal ini bisa berkembang menjadi isu liar. “Kalau Gubsu Edy Rahmayadi memang bijak, maka dia tidak akan melakukan
kebijakan yang bisa menimbulkan isu-isu yang liar dan mengganggu kenyamanan masyarakat Sumatera Utara.” Kritik FPG DPRD Sumut
Hardi Mulyono yang pernah menjabat sebagai Sekum DPD Golkar Sumut dan
Ketua Fraksi PG DPRD Sumut, juga mengkritisi lemahnya sikap kritis anggota FPG DPRD Sumut di dalam menyoroti berbagai kebijakan Gubernur Sumut, termasuk belum dilantiknya Sekdaprov Sumut difinitif. “Sebagai wakil rakyat, mestinya anggota FPG DPRD Sumut kritis dan bertanggungjawab untuk mengkoreksi kebijakan yang dilakukan Gubsu. “Kritik itu dilakukan bukan karena rasa benci, tapi untuk kepentingan masyarakat Sumatera Utara,” ujar Hardi. Karenanya, Hardi menyarankan kepada Ketua DPD Golkar Sumut untuk
meninjau ulang kepemimpinan Fraksi Golkar di DPRD Sumut. “Fraksi itu
perpanjangan tangan partai di legislatif. Kalau fraksi tidak menjalankan program partai, sudah selayaknya Ketua Golkar Sumut meninjau ulang kepemimpinan fraksi di DPRD Sumut.” Akhirnya Hardi Mulyono berharap, masih enggannya Gubsu Edy Rahmaydi
melantik Arif Sudarto sebagai Sekda Prov Sumut, maupun Susanti Dewayani sebagai Walikota Pematangsiantar dan status Waris Thalib sebagai Walikota Tanjungbalai yang belum jelas, tidak sampai menambah Panjang daftar negatif dari sosok Edy Rahmayadi sebagai Gubernur Sumut. “Kita tunggu, sampai dimana sikap bijak Gubsu Edy Rahmayadi di dalam masalah ini.”*
melantik Susanti Dewayani, Sp.A., menjadi Walikota Pematangsiantar. Sebab,
Mendagri telah menerbitkan Kepmendagri No. 131.12.1338 Tahun 2022 tertanggal 8 Juni 2022, tentang Pengangkatan Wakil Walikota Siantar Susanti Dewayani, Sp.A., menjadi Walikota Pematangsiantar. “Ada apa, dan apa alasan Gubsu Edy belum juga melantik Sekdaprov Sumut
dan Walikota Pematangsiantar tersebut. Padahal, Kepres pengangkatan Sekdaprov Sumut dan Kepmendagri tentang pengangkatan Walikota Pematangsiantar, sudah lebih sebulan diterbitkan,” tandas Hardi Mulyono. Hardi menyebutkan, jika belum dilantiknya kedua pejabat tersebut dikarenakan ketidakfahaman Edy Rahmayadi tentang tata laksana pemerintahan provinsi yang profesional, maka itu sangatlah memprihatinkan. Sebab, “Edy Rahmayadi sudah empat tahun menjabat sebagai Gubernur Sumut. Tapi, kok belum faham tata laksana pemerintahan daerah yang profesional”. Lebih memprihatinkan lagi, tambah Hardi, jika sikap Edy Rahmayadi itu
sebagai bentuk ‘perlawanan’ kepada pemerintah pusat, karena sosok Sekdaprov Sumut yang ditetapkan Presiden Jokowi ternyata bukan sosok yang diinginkan Edy Rahmayadi sebagai Sekdaprov. “Sudah menjadi rahasia umum, siapa calon yang diinginkan Edy Rahmayadi sebagai Sekdaprov Sumut,” ujar Hardi. Hardi Mulyono yang juga tokoh masyarakat Jawa Sumatera Utara itu, berharap belum dilantiknya Arif dan Susanti oleh Gubsu Edy Rahmayadi bukan dikarenakan keduanya kebetulan dari etnis Jawa. Kalau ditambahkan lagi dengan nama Plt Walikota Tanjungbalai, Waris Thalib, yang kebetulan juga dari etnis Jawa dan statusnya hingga kini belum jelas, dikhawatirkan hal ini bisa berkembang menjadi isu liar. “Kalau Gubsu Edy Rahmayadi memang bijak, maka dia tidak akan melakukan
kebijakan yang bisa menimbulkan isu-isu yang liar dan mengganggu kenyamanan masyarakat Sumatera Utara.” Kritik FPG DPRD Sumut
Hardi Mulyono yang pernah menjabat sebagai Sekum DPD Golkar Sumut dan
Ketua Fraksi PG DPRD Sumut, juga mengkritisi lemahnya sikap kritis anggota FPG DPRD Sumut di dalam menyoroti berbagai kebijakan Gubernur Sumut, termasuk belum dilantiknya Sekdaprov Sumut difinitif. “Sebagai wakil rakyat, mestinya anggota FPG DPRD Sumut kritis dan bertanggungjawab untuk mengkoreksi kebijakan yang dilakukan Gubsu. “Kritik itu dilakukan bukan karena rasa benci, tapi untuk kepentingan masyarakat Sumatera Utara,” ujar Hardi. Karenanya, Hardi menyarankan kepada Ketua DPD Golkar Sumut untuk
meninjau ulang kepemimpinan Fraksi Golkar di DPRD Sumut. “Fraksi itu
perpanjangan tangan partai di legislatif. Kalau fraksi tidak menjalankan program partai, sudah selayaknya Ketua Golkar Sumut meninjau ulang kepemimpinan fraksi di DPRD Sumut.” Akhirnya Hardi Mulyono berharap, masih enggannya Gubsu Edy Rahmaydi
melantik Arif Sudarto sebagai Sekda Prov Sumut, maupun Susanti Dewayani sebagai Walikota Pematangsiantar dan status Waris Thalib sebagai Walikota Tanjungbalai yang belum jelas, tidak sampai menambah Panjang daftar negatif dari sosok Edy Rahmayadi sebagai Gubernur Sumut. “Kita tunggu, sampai dimana sikap bijak Gubsu Edy Rahmayadi di dalam masalah ini.”*