AEKKANOPAN - Polemik harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang terus turun imbas dari pelarangan ekspor TBS membuat kerugian tersendiri bagi petani kelapa sawit di Labuhanbatu Utara.
Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Labuhanbatu Utara pada pertemuan Audiensi dengan Komisi B DPRD Labuhanbatu Utara pada Rabu (11/5) menyampaikan, petani kelapa sawit di Labuhanbatu Utara telah mengalami kerugian berkisar Rp30 miliar dalam 2 minggu belakangan ini. Labuhanbatu Utara memiliki perkebunan kelapa sawit rakyat hingga 36% dari luas wilayah keseluruhannya.
"Petani kelapa sawit di Labuhanbatu utara rugi besar. Mau sampai kapan lagi kita mau berkorban? Sedangkan harga pupuk malah tambah naik," sebut Edi Sucipto.
Edi sucipto mewakili petani kelapa sawit di Labuhanbatu Utara meminta agar DPRD Labuhanbatu Utara menyahuti keresahan petani kelapa sawit.
"Kesulitan petani kelapa sawit ini kami mohon agar disahuti oleh DPRD. PKS selalu bilang kalau tangki tampung CPO selalu penuh," sesal edi.
Yusrial Suprianto, Wakil ketua DPRD Labuhanbatu Utara bersama dengan Komisi B DPRD Labuhanbatu Utara, yang menerima langsung audiensi Apkasindo Labura tersebut akan memanggil pihak Pabrik Kelapa Sawit yang ada di Labuhanbatu Utara untuk dimintai keterangan terkait dengan disparitas harga realisasi pembelian TBS kelapa sawit dengan hasil rapat penetapan harga TBS Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara.
"Seluruh PKS di Labuhanbatu Utara akan kita panggil dalam minggu ini," tegas Anto yang juga Ketua PKB Labuhanbatu Utara tersebut.
Yusrial Suprianto juga menambahkan bahwa PKS seharusnya tidak bisa bertindak spekulatif dalam merealisasikan harga beli TBS tersebut. Kita akan terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder perkelapa sawitan, sebab sebagaian besar sektor ekonomi Labuhanbatu Utara ditopang oleh kelapa sawit.
"Kalau harga TBS tidak stabil begini, bisa ambruklah perekonomian masyarakat di Labura. Ia meminta agar PKS harus mengikuti regulasi yang ada," tambah Anto.
Arif Ripai, Anggota Komisi B DPRD Labuhanbatu Utara juga mendorong agar secepatnya memanggil seluruh PKS di Labuhanbatu Utara, sebab ini sudah menjadi persoalan nasional maupun internasional. Selain itu, kerugian petani kelapa sawit tentu akan bertambah banyak jika permasalahan ini tidak direspon dengan cepat.
"Disparitas harga ini harus dikalkulasikan dengan hitungan makro. Tak boleh kita diamkan. Bila perlu, kita dorong agar dilaporkan kepada satgas pangan nasional polri. Ini kejahatan!," Ujar Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Labuhanbatu Utara.
Pada pertemuan tersebut turut dihadiri oleh anggota komisi B lainnya, Elly Lubis, Suhermanto, Hasan Basri.