MEDAN - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) terus melakukan penguatan kelembagaan organisasi di seluruh provinsi perwakilannya. Apalagi, pengembangan petani sawit adalah amanah Undang-Undang Perkebunan karena dengan kelembagaan petani akan dapat dimonitor oleh pemerintah dalam melakukan pengawasan, pendampingan dan koordinasi penerapan program pemerintah di sektor perkebunan sawit rakyat. 
 
Ketum DPP Apkasindo Dr. Gulat ME Manurung, MP.,CIMA, mengatakan, acara Sumut ini terasa istimewa karena dihadiri oleh 17 DPW Provinsi Apkasindo dari 22 Provinsi Apkasindo. Kehadiran ini sangat erat kaitannya dengan isu-isu yang beredar akhir-akhir ini yaitu mengenai kelangkaan dan mahalnya minyak goreng. 
 
"Dan terakhir adalah masalah dinaikkan Pungutan Eksport (PE) terhadap CPO dan turunan sawit yang akan di eksport. Kenaikan PE ini memang sudah diperkirakan. Namun untuk mengantisipasi efek negatif terhadap harga TBS Petani, maka setelah selesai acara FGD, DPP Apkasindo akan melanjutkannya dengan rapat kordinasi dengan 17 DPW Provinsi Apkasindo yang hadir," jelasnya.
 
Menurut Gulat, pihaknya akan membuat rekomendasi kepada pemerintah sebagai reaksi-tanggap Apkasindo terhadap dinamika industry sawit pasca pencabutan DMO dan DPO dan digantikan dengan Permenkeu No 23 tentang tarif pungutan eksport CPO yang dikelola oleh BPDPKS.
 
Ketua Dewan Pembina DPP Apkasindo, Jend TNI (Purn) Dr Moeldoko, M.Si mengatakan, sudah saatnya petani segera merealisasikan pembangunan PKS yang terintegrasi dengan Pabrik Minyak Goreng.
 
"Pabrik kelapa sawit dan pabrik minyak goreng merupakan harapan yang selama ini tertunda. Namun dengan FGD yang akan dilaksanakan, diharapkan tahun ini sudah ada DPW provinsi yang sudah disetujui BPDPKS dan Ditjenbun permohonan pembangunan pabrik PKS atau pabrik minyak goreng," terangnya. 
 
Usulan pabrik Apkasindo, sambung dia, akan memberi semangat bagi petani sawit secara keseluruhan. "Untuk itu saya meminta supaya dalam mengikuti acara FGD nanti, benar-benar mengikutinya dengan sungguh-sungguh supaya dengan segera dapat menyusun proposal pembangunan pabrik sesuai kebutuhannya," tandasnya. 
 
Berdirinya pabrik kelapa sawit dan pabrik minyak goreng milik Apkasindo, dengan sendirinya sudah membantu pemerintah dalam hal penyediaan CPO dan minyak goreng yang pabriknya ada di tengah kebun petani sawit.
 
Dr Moeldoko juga menyoroti tentang lambatnya capaian PSR. Menurut laporan Apkasindo, kendala utamanya adalah masih terjebaknya kebun sawit petani dalam Kawasan hutan. 
 
"Untuk itu saya memerintahkan DPP Apkasindo supaya segera berkoordinasi dengan Kementerian terkait untuk menyelesaikan kendala utamanya. Saya akan tetap memonitor," ujar Dr Moeldoko.
 
Menutup sambutannya, Dr Moeldoko menitip dan menegaskan supaya Apkasindo Sumut lebih meningkatkan peran serta organisasi dalam mengupayakan menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi anggota Apkasindo dan bisa menangkap peluang ditengah dinamika industri kelapa sawit. 
 
"Organisasi itu besar karena bermanfaat untuk kepentingan anggotanya. Saudara ketua dan jajaran kepengurusan DPW Apkasindo Sumut, tugas berat tersebut akan ringan jika terjadi kekompakan dan kerjasama," sebutnya. 
 
Moeldoko juga mengucapkan selamat kepada kepengurusan Apkasindo Sumatera Utara dan selamat mengemban amanah. 
 
"Semoga apa yang sudah dibacakan dan diucapkan saat pelantikan, dapat menjadi ikrar yang sungguh-sungguh untuk memajukan anggota melalui Apkasindo," harapnya. 
 
Sebelumnya, Ketua Pelaksana Pengukuhan DPW Apkasindo Sumut, Arif Rifai, mengatakan acara ini dirangkai sejak tanggal 17-19 Maret. Diawali dengan FDG tentang Peran Apkasindo dalam meningkatkan daya saing industry kelapa sawit. 
 
Narasumber pada FGD ini antara lain BPDPKS, ITSI, Ditjen Perkebunan, Bank BTN dan Kementerian Koperasi. Pelaksanaan hari pertama dan kedua ini dipusatkan di Aula Kampus ITSI Medan.
 
Hari ketiga yang merupakan puncak acara DPW Apkasindo Sumut ini adalah pengukuhan Kepengurusan DPW Apkasindo Sumut yang dipusatkan di Ball Room Le Polonia Hotel. 
 
Hadir pada acara pengukuhan ini antara lain Mayjend TNI (Purn) Erro Kusnara, S.IP dari Kantor Staf Presiden yang juga Dewan Pembina DPP Apkasindo. Secara khusus juga Gubsu hadir pada acara ini. Tampak juga Perwakilan dari Kementerian Pertanian, BPDPKS, Bank BTN, PT Indopalma, PPKS Medan, BPKH Sumut, BPN Sumut. Istimewanya acara ini adalah dihadiri 17 Ketua DPW Propinsi Apkasindo dari 22 Provinsi Perwakilan Apkasindo seluruh Indonesia.
 
Setelah pengukuhan DPW Sumut, acara dilanjutkan dengan MoU antara DPW Apkasindo Sumut dengan BTN Sumut dan Mou antara PT Indopalma Agro Persada dengan DPP Apkasindo. Diketahui PT Indopalma adalah Konsultan Perencanaan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit dan juga teraviliasi dengan Engineering PKS dan Pabrik Minyak Goreng.
 
Yang menjadi menarik di acara hari ketiga ini adalah pembahasan aspek perencanaan pembangunan PKS dan Pabrik Minyak goreng baik oleh Narasumber PT Indopalma maupun dari PPKS Medan. Kebetulan PKS dan Minyak goreng sedang intens dibahas pada 6 bulan terakhir, ujar Arif.
 
Pembangunan PKS dan Pabrik Migor ini akan dipusatkan di Kebun Sawit Peserta PSR (peremajaan sawit rakyat) yang tersebar di 22 Provinsi Apkasindo.