JAKARTA - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menkomarinves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut tata kekola kelapa sawit bermasalah. Menurutnya harus dilakukan digitalisasi untuk membenahinya seperti yang dilakukan pada komoditas batu bara.
"Dengan kelapa sawit yang sekarang bermasalah itu pasti dengan digitalisasi itu akan semua nanti bisa kita monitor," kata Luhut dalam acara Digital Economy Working Group (DEWG) G20 di Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (15/3/2022).
Dia menjelaskan di sektor batu bara sudah ada yang namanya Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara) untuk memonitor tata niaga mineral dan batubara (minerba). "Sekarang batu bara kita itu tidak bisa orang main-main lagi. Jadi dari IUP-IUP ini semua langsung nanti berapa data yang dari dia, berapa data yang di ESDM, data yang keluar dari (Kementerian) Perdagangan, dari Bea Cukai itu akan semua terekam. Jadi tidak ada lagi terjadi angka yang selisih beda dan itu menimbulkan kerugian negara," tuturnya. Dengan digitalisasi tersebut, Luhut berpendapat bahwa penerimaan pajak Indonesia pada tahun ini pasti lebih tinggi dari target karena penerimaan dari sektor batu bara pasti akan lebih banyak berkat monitoring secara digital. Mantan Menkopolhukam, itu menjelaskan memerintah juga akan menerapkan sistem monitoring yang sama pada produk nikel berkaitan dengan tata niaganya. "Nikel ore ini akan kita monitor banget berapa sih sebetulnya produksinya karena banyak juga masih yang liar-liar. Begitu juga dengan yang lain dengan bauksit, dengan timah," sebut Luhut. Dengan pengawasan tersebut, diyakini penerimaan negara akan meningkat. Indonesia itu sudah melakukan implementasi, dan Luhut meyakini mendorong habis-habisan.*