DALAM sebuah Negara Demokrasi, lembaga sosial kontrol memberi pengaruh besar dalam jalannya pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung.tidak terkecuali di Indonesia, dimana peranan berbagai lembaga dapat diamati secara jelas seiring dengan perkembangan zaman oleh karenanya Pers dan LSM menjadi lembaga yang jangkauannya jauh lebih luas dari sebelumnya. Pers, LSM dan Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam menjalankan sosial kehidupan bermasyarat. Untuk itulah Pers, LSM dan Pemerintah harus terus bersinergi dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.
 
Jika tugas pemerintah membangun, maka, di lain pihak tugas Pers dan LSM adalah menginformasikan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah kepada masyarakat, sekaligus mengontrol kebijakan yang diambil pemerintah. 
 
Kontrol yang dilakukan Pers maupun LSM adalah dengan tujuan agar arah pembangunan yang sedang berjalan bisa sesuai dengan yang diinginkan bersama, tidak menyimpang dan keluar dari koridor aturan yang ada. 
 
Untuk Pers sebagai media kontrol sosial yang memiliki fungsi untuk mengontrol, mengkoreksi, mengkritik sesuatu yang sifatnya konstruktif, artinya sesuatu yang membangun bukannya merusak atau destruktif sementara LSM adalah sebagai wadah masyarakat dalam kegiatan partisipan publik yang dimana didalam proses pembangunan sebuah daerah partisipan publik merniliki peranan pemberi saran masukan kepada pemerintah serta ikut memberikan pemikiran gagasan dalam melaksanakan pembangunan tersebut. 
 
Pers dan LSM semestinya bisa melaksanakan kontrol sosial guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, entah itu KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) maupun penyimpangan dan penyelewengan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. 
 
Kehadiran pers dan LSM disini untuk memperbaiki keadilan, saran dan masukan serta kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat. 
 
PERS, PEMERINTAH DAN MASYARAKAT
 
Salah satu ciri dari Good Governance tata pemerintah yang baik adalah mampu berinteraksi dengan semua elemen termasuk pers sebagai mitra kerja sekaligus alat kontrol sosial terhadap kebijakan Pemerintah. 
 
Oleh karna itu pengembangan kemitraan dengan pers harus mempunyai prinsip dan lebih Fokus pada dampak positif di masyarakat. 
 
Disinilah peran pers diharapkan mampu menyajikan berbagai Informasi yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dan bermanfaat bagi masyarakat serta sebagai mitra kerja pemerintah.sebagai insan pers diharapkan turut menjadi bagian dalam menyukseskan pembangunan. 
 
Pers adalah salah satu pendorong pembangunan melalui Informasi yang disampaikan dan media pers harus terus mengedepankan nilai edukasi. Pers menginformasikan berbagai berita buruk agar peristiwa itu tidak terulang kembali sehingga kesadaran berbuat baik dan taat peraturan semakin tinggi sehingga tujuan koreksi, kritik, dan kontrol adalah untuk kepentingan umum, bangsa/negara dan pembangunan. 
 
Selain itu, pers memiliki peranan sangat besar dalam mempengaruhi opini publik.dengan adanya teknologi dan berbagai media sosial, orang dapat dengan bebas menyampaikan pendapatnya tanpa ada batasan.
 
Salah satu peran utama pers adalah menyebar luaskan berita atau informasi untuk membantu warga negara memahami proses dalam pemerintah, yang kadang rumit, dan membuat masyarakat paham akan bagaimana keputusan yang diambil di tingkat teratas bisa mempengaruhi mereka. 
 
LSM SEBAGAI PARTISIPAN PUBLIK
 
Di era otonomi daerah, partisipasi masyarakat, perencanaan yang baik, anggaran yang transparan serta tata kelola pemerintahan yang baik menjadi prinsip-prinsip utama yang mempengaruhi warna pembangunan daerah.
 
Dalam perihal ini, semua pihak duduk bersama sebagai mitra pembangunan daerah yang berkelanjutan.sehingga permasalahan tarik-ulur dalam hal perencanaan dan realisasi Kebijakan antara pemerintah dan pemangku kepentingan eksekutif dapat terselesaikan. 
 
Pemerintah dan pemimpin Daerah akan dinilai baik apabila mampu merangkul semua pemangku kepentingan.untuk itu aparat pemerintahan diharapkan dapat bersinergi dengan LSM maupun organisasi Non Provit lainnya dalam aspek pembangunan. 
 
KRITIK DAN SARAN PERS.
 
Peran pers sebagai sumber informasi sekaligus kontrol sosial diharapkan mampu menjadi agen-agen pencerah serta perubahan yang dapat turut berperan mengatasi kegaduhan yang ada ditengah masyarakat, yang diantaranya diakibatkan karena berita hoax atau informasi bohong, baik dari media massa hingga media sosial,apalagi dengan kebebasan beropini saat ini.
 
Oleh karenanya tidak jarang kesalah pahaman antara masyarakat terjadi terutama di media sosial serta banyak opini yang beredar dimasayarata dan dunia maya tidak berdasar atau yang tidak memiliki data yang akurat.untuk itu Pers sangatlah diharapkan menjadi rujukan utama masyarakat dalam medapatkan informasi maupun berita.
 
LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) 
 
Tumbangnya orde baru, telah membuka ruang publik bagi organisasi masyarakat sipil untuk tumbuh bagai cendawan di musim hujan.
 
Organisasi non pemerintah (ORNOP) atau lazim disebut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berdiri dalam hitungan puluhan ribu dalam skala nasional. 
 
Masyarakat dengan mudah mendirikan organisasi sosial, dengan berdirinya LSM tersebut secara tidak langsung membutuhkan dana yang mandiri.
 
Namun pada kenyataannya, sebagian LSM lokal yang ada di Indonesia ini tergantung pada sumber dana dari pihak yang berkepentingan. 
 
Ketergantungan dana dari pihak berkepentingan tersebut membuat LSM menjadi tidak kreatif, khusunya dalam menggalang potensi lokal, mereka lebih suka datang dan menjajakan proposal proyeknya pada lembaga berkepentingan daripada menggalang dukungannya dari masyarakat lokal. 
 
Oleh karenanya sebagaian besar LSM yang bergerak dalam bidang advokasi atau pembelaan terhadap hak-hak rakyat enggan masuk ke dalam pasar pendanaan lokal. 
 
Alasannya mudah karena masyarakat lokal tak punya dana untuk mendanai program LSM tersebut, dan juga masyarakat lokal kurang paham dan jelas mengenai peran dan fungsi LSM tersebut di masyarakat.
 
Asumsi-asumsi tersebut kemungkinan besar belum pernah terbukti karena LSM lokal tersebut tidak membuktikannya dengan mencoba masuk ke dalam pasar pendanaan lokal.
 
Lepas dari asumsi masyarakat lokal tak punya dana dan masyarakat lokal kurang paham soal LSM, permasalahan kesulitan mendapatkan dana dari masayrakat lokal ini dikarenakan program-program mengenai pemenuhan hak hak rakyat ini kurang laku dibanding dengan program-progrsm kemanusiaan. 
 
PENUTUP
 
Sinergitas antara pemerintah terhadap PERS dan LSM dinilai masih sangat kurang di Kabupaten Toba, itu terbukti dengan sangat tidak aktifnya pemerintah berdiskusi dengan para Stakeholder yang ada di Kab. Toba. 
 
Disela sela pidato saya pada perayaan puncak HUT Kabupaten Toba ke 23 kemarin, saya sangat menegaskan bahwa pemerintah harus lebih kolaboratif terhadap para stakeholder terkhususnya kepada Forkopimda serta Pers maupun LSM. 
 
Kurangnya kolaborasi tersebut menimbulkan banyak mis-informasi antara pemangku kebijakan eksekutif terutama terhadap legislatif serta pers dan LSM sebagai sosial Kontrol masyarakat kepada Pemerintah dalam aspek pembangunan di Kabupaten Toba. 
 
Pada kesempatan diskusi publik Membangun Sinergi Antar Pers, LSM Dengan Pemerintah Dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Toba yang digagas oleh oara insan Pers dan LSM Kanuoaten Toba hari ini (Sabtu,12 Maret 2022) mari kita bersama sama berkolaborasi terutama Pemerintah Daerah kepada para Stakeholder agar unsur unsur dalam menjalankan pembangunan dapat berjalan dengan baik seiring meningkatnya kebutuhan taraf hidup bermasyarakat di era pandemi saat ini.