SAMOSIR - Pimpinan dan Komisi II DPRD Kabupaten Samosir melaksanakan rapat kerja (Raker) bersama Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopnakerperindag), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Tim KP3, Camat Nainggolan, Kepala Desa se-Kecamatan Nainggolan, Gapoktan, Distributor pupuk dan pengusaha kios bahas mengenai permasalahan penyaluran pupuk di Kabupaten Samosir, Selasa (22/2/2022) di ruang rapat DPRD setempat.
Pimpinan rapat, Nasip Simbolon menjelaskan, pelaksanaan rapat kerja didasarkan adanya aspirasi dari masyarakat petani, kelompok tani, Gapoktan dan pemerhati masyarakat terkait dengan masalah penyaluran pupuk bagi petani, bahwa terjadi kelangkaan pupuk dan adanya perbedaan harga di wilayah Kabupaten Samosir serta dijual diatas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Pimpinan rapat berpesan, agar masalah-masalah yang disampaikan tadi dapat segera dituntaskan oleh Dinas terkait, serta Ranperda Rencana Induk Pembangunan Pertanian (RIPP) untuk segera disampaikan ke DPRD. "Pupuk harus dijual sesuai dengan HET. Kartu petani juga harus segara diterbitkan dan tidak ada lagi kelangkaan pupuk bagi petani di wilayah Samosir," tegas Nasip Simbolon. Serentak, Camat Nainggolan, Tino Luhut Uli Nainggolan, para Kepala Desa, Ketua Gapoktan dan Kelompok Tani menyampaikan masalah yang dihadapi di lapangan terkait penyaluran pupuk diantaranya bahwa data kuota pupuk per desa tidak ada, harga pupuk dijual di atas HET, penyaluran pupuk (yang diterima) kepada kelompok tani lebih kecil dibandingkan dengan yang di usulkan dalam Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Dijelaskan, adanya pupuk bersubsidi yang dijual bebas di pasar, tidak semua petani dapat memperoleh pupuk apabila tidak tergabung dalam kelompok tani, pupuk yang langka, serta meminta agar kartu tani harus diterbitkan baik bagi petani yg tergabung dalam kelompok tani maupun petani yang tidak menjadi anggota kelompok tani. Menyikapinya, senada dengan pimpinan rapat, Ketua Komisi II, Polten Simbolon menyarankan, agar Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat membuat Rencana Induk Pembangunan Pertanian di Kabupaten Samosir guna menuntaskan masalah penyaluran pupuk yang disampaikan para petani. " Dengan adanya RIPP, itu akan menjadi landasan kita membangun sektor pertanian. Adanya papan pengumuman harga HET pupuk di setiap kios penyalur, penambahan kios untuk mempermudah petani mendapatkan pupuk," ujarnya. Sementara itu, anggota DPRD Samosir dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Noni Sulvia meminta agar semua pihak berkomitmen bahwa harga pupuk yang dijual sesuai dengan HET. "Janganlah kita membebani petani, mari kita bantu mereka dan mari kita pastikan semua petani mendapatkan pupuk pada saat musim tanam," pinta Novi dengan tegas.*