JAKARTA - Kalangan pengusaha sektor perhotelan mengaku keberatan dengan rencana Pemerintah dalam penerapan sertifikasi Clean, Health, Safety, Environment (CHSE).

Ketua BPD (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) PHRI Jakarta Sutrisno Iwantono menilai Sertifikasi tersebut sangat menyulitkan kalangan dunia usaha yang saat ini sudah berat menanggung banyak beban.

"Jumat lalu ada satu rapat, isinya mewajibkan sertifikat CHSE untuk hotel dan restoran. Tentu kita paham ini sangat penting sebagai bentuk kepedulian pada konsumen, tapi kalau nantinya diajukan akan memberatkan teman-teman kelompok wisata menengah ke bawah itu," katanya dalam konferensi pers, Senin (27/9/21).

Wacana CHSE terlontar melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) selaku induk pariwisata. Hotel sebagai salah satu unsur di dalamnya diwacanakan untuk terlibat.

Sebelumnya pemerintah memang memberi sertifikasi CHSE di awal secara gratis. Namun, ada wacana kalau nantinya sertifikasi itu akan dilakukan mandiri alias tak lagi gratis. Jelas itu memberatkan karena biayanya mencapai belasan juta.

"Nanti ke depan mau mandiri, kita mau diwajibkan secara mandiri. Itulah yang memberatkan kita. Dana APBN juga akan lebih efektif apabila untuk mendukung sektor pariwisata," pungkas Sutrisno.

Di tengah kesulitan itu, potensi biaya sertifikasi juga sangat besar. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 29,243 hotel bintang dan non bintang, jika dikalikan Rp 10 juta per biaya sertifikasi, maka merupakan jumlah yang cukup signifikan.

"Apalagi kalau ditambah dengan restoran, restoran itu hampir 118,069 kira-kira kalau biayanya Rp 8 juta, bisa lebih Rp 944 miliar," kata Iwantono.

Sehingga, sertifikasi CHSE sudah tidak diperlukan lagi. Apalagi, selama ini sektor perhotelan sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat, baik dari proses masuk ke wilayah hotel hingga pengunjung masuk ke masing-masing kamar.

"Protokol Kesehatan yang diterapkan pada sektor Hotel dan Restoran telah dilaksanakan dengan baik, bahkan Hotel dan Restoran adalah sektor yang paling siap dalam mengimplementasikan prokes tersebut," sebutnya.*