PALAS - Sebanyak 2.821 pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) terdampak Covid 19 di Kabupaten Padanglawas, menerima bantuan modal sebesar Rp 1,2 juga dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) RI. Bantuan tersebut diusulkan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Palas.

Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Palas, Gojali SE mengatakan untuk tahap 1sampai tahap 14, jumlah pelaku UKM penerima bantuan sebanyak 2.051 orang.

"UKM yang menerima bantuan permodalan dari pemerintah tersebut berdasarkan surat edaran keputusan Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM RI nomor 386 tahun 2021, tentang penetapan nama – nama peserta bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM) tahap 18 tahun 2021," ucapnya, Senin (16/8/2021) di ruang kerjanya.

Dikatakannya, untuk tahap 20 jumlah pelaku UKM yang menerima bantuan sebanyak 770 orang dan untuk tahap 21-22 tahun 2021 telah diusulkan kembali sebanyak 1145 pelaku UKM.

"Untuk tahap 15 sampai tahap 19, untuk Kabupaten Palas tidak ada program bantuan UKM dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) RI karena dialihkan kedaerah Tapanuli Utara sekitarnya sehingga program kosong," terang Gojali.

Secara total jumlah pelaku UKM yang telah menerima bantuan dari pemerintah didaerah ini sebanyak 2.821 orang pelaku UKM yang dinyatakan lolos verifikasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI.

Gojali menjelaskan, program bantuan ini sangat bermanfaat bagi seluruh penerima. Dan bisa mendukung petumbuhan ekonomi masyarakat penerima ditengah pandemi Covid 19 saat ini.

Dia berharap program bantuan ini dapat mendorong kemajuan pelaku UMKM di daerah Kabupaten Palas dalam mengembangkan usaha untuk lebih baik dalam pemulihan ekonomi.

"Bagi penerima bantuan tetap mematuhui protokol kesehatan ditengah pandemi Covid 19 untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga dan masyarakat bersama sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid 19," imbaunya.

"Bagi para pelaku UMKM yang telah lolos verifikasi sebagai penerima bantuandari pemerintah, bisa langsung melakukan pengecekan ke pihak BRI Sibuhuan," pungkasnya.