SIBOLGA - Wali Kota Sibolga H. Jamaluddin Pohan bersama Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Bakhtiar Ahmad Sibarani, di dampingi Wakil Wali Kota Sibolga Pantas Maruba Lumban Tobing, menerima kunjungan kerja (kunker) Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan RI Brigjen TNI (Mar) Edi Juardi, di Aula Nusantara l Kantor Wali Kota, Senin (9/8/2021).
Di kesempatan tersebut, Wali Kota Sibolga H. Jamaluddin Pohan mempaparkan terkait usulan proposal bidang perikanan bagi Kota Sibolga dan berharap mampu diwujudkan melalui Kementrian Perikanan dan Kelautan, yakni program pembangunan perkampungan kumuh di kawasan pesisir tempat tinggal nelayan, untuk menjadi kampung modern terintegrasi. “Pertama adalah persoalan kampung nelayan di Kelurahan Pasar Belakang, dari zaman Belanda sampai sekarang makin tambah kumuh. Lokasinya di belakang kantor DPRD di tengah pusat kota,” kata Jamaluddin Pohan. Pihaknya berharap ada penataan, perbaikan perumahan dengan rumah susun ke atas, dan ada dibuat kawasan industri UMKM-nya, kemudian juga ada kawasan wisatanya. Jamal juga menyampaikan beberapa poin penting yang patut menjadi perhatian, yakni keluhan tentang perizinan, penambahan kuota BBM untuk nelayan, dan juga soal perbaikan kapal nelayan. “Kami sudah minta kepada bupati untuk bekerjasama memberikan satu lokasi pengambilan kayu yang legal, dikhususkan untuk perbaikan kapal-kapal nelayan,” ungkapnya. Disempatan tersebut, Bupati Tapteng Bakhtiar Ahmad Sibarani mengusulkan perizinan kapal kapasitas 1 hingga 30 GT, kiranya pengurusan perizinannya berada di wilayah kabupaten/kota, juga kajian terkait persoalan zonasi laut. Menanggapi usulan kedua kepala daerah tersebut, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan RI Brigjen TNI (Mar) Edi Juardi, menyampaikan apresiasi atas perencanaan yang telah disusun oleh Pemko Sibolga dan Pemkab Tapteng serta berjanji akan menyampaikan seluruh usulan kepada Menteri, juga kepada Dirjen terkait sehingga lahir solusi dan realisasi sebagaimaa yang diharapkan Wali Kota dan Bupati. "Saya mengucapkan terimakasih kepada Wali Kota Sibolga dan Bupati Tapanuli Tengah atas masukan permasalahan yang dialami nelayan, sehingga harapan pemerintah pusat terkait fungsi dan peran PPN Sibolga bisa optimal, terwujud kemajuan bagi Pemkot Sibolga dan Pemkab Tapteng, serta pengusaha perikanan," ucapnya.
Di kesempatan tersebut, Wali Kota Sibolga H. Jamaluddin Pohan mempaparkan terkait usulan proposal bidang perikanan bagi Kota Sibolga dan berharap mampu diwujudkan melalui Kementrian Perikanan dan Kelautan, yakni program pembangunan perkampungan kumuh di kawasan pesisir tempat tinggal nelayan, untuk menjadi kampung modern terintegrasi. “Pertama adalah persoalan kampung nelayan di Kelurahan Pasar Belakang, dari zaman Belanda sampai sekarang makin tambah kumuh. Lokasinya di belakang kantor DPRD di tengah pusat kota,” kata Jamaluddin Pohan. Pihaknya berharap ada penataan, perbaikan perumahan dengan rumah susun ke atas, dan ada dibuat kawasan industri UMKM-nya, kemudian juga ada kawasan wisatanya. Jamal juga menyampaikan beberapa poin penting yang patut menjadi perhatian, yakni keluhan tentang perizinan, penambahan kuota BBM untuk nelayan, dan juga soal perbaikan kapal nelayan. “Kami sudah minta kepada bupati untuk bekerjasama memberikan satu lokasi pengambilan kayu yang legal, dikhususkan untuk perbaikan kapal-kapal nelayan,” ungkapnya. Disempatan tersebut, Bupati Tapteng Bakhtiar Ahmad Sibarani mengusulkan perizinan kapal kapasitas 1 hingga 30 GT, kiranya pengurusan perizinannya berada di wilayah kabupaten/kota, juga kajian terkait persoalan zonasi laut. Menanggapi usulan kedua kepala daerah tersebut, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan RI Brigjen TNI (Mar) Edi Juardi, menyampaikan apresiasi atas perencanaan yang telah disusun oleh Pemko Sibolga dan Pemkab Tapteng serta berjanji akan menyampaikan seluruh usulan kepada Menteri, juga kepada Dirjen terkait sehingga lahir solusi dan realisasi sebagaimaa yang diharapkan Wali Kota dan Bupati. "Saya mengucapkan terimakasih kepada Wali Kota Sibolga dan Bupati Tapanuli Tengah atas masukan permasalahan yang dialami nelayan, sehingga harapan pemerintah pusat terkait fungsi dan peran PPN Sibolga bisa optimal, terwujud kemajuan bagi Pemkot Sibolga dan Pemkab Tapteng, serta pengusaha perikanan," ucapnya.