MEDAN - Salah satu Warung Kopi (Warkop) di Kota Medan memasang kata sandi atau password WiFi Warkopnya dengan kata-kata HAPUSPPKM.
Hal itu sebagai bentuk protes pemilik Warkop kepada pemerintah atas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang tanpa solusi bijak bahkan diduga tidak berpihak kepada masyarakat. "Password WiFi-nya HAPUSPPKM. Huruf besar semua," ujar salah seorang pegawai warkop menjawab GoSumut, Sabtu, (24/7/2021). Ditanya bagaimana penghasilan Warkop selama masa PPKM, dengan lirih ia mengatakan menurun drastis. "Jauh menurun, Om. Enggak tau cemana ini. Pusing," jawabnya lirih. Sebelumnya, sejumlah pedagang makanan di Ibukota Provinsi Sumatera Utara (Sumut) ini juga mengibarkan bendera putih di lokasi tempatnya berdagang. Bendera putih yang dikibarkan itu juga sebagai bentuk protes atas kebijakan PPKM yang menyebabkan para pedagang kehilangan omset hampir sebesar 80 persen. Gerakan sosial pengibaran bendera putih di sejumlah ruas jalan Kota Medan juga terjadi pada hari Senin, (19/7/2021). Sekelompok pemuda yang menamakan dirinya Komunitas Bendera Putih menyebutkan, gerakan yang mereka lakukan juga sebagai bentuk protes atas kebijakan PPKM di Kota Medan. "Terlalu arogan petugas PPKM betindak kepada masyarakat. Sudah tidak sesuai dengan aturan. PPKM itu instruksi, bukan peraturan, tapi mereka (petugas) telah sesuka hatinya bertindak, kalau mau keras buat perppu, jadi biar jelas semuanya. Itu (PPKM) kan istruksi, jadi tidak perlu mereka suka-sukanya kepada warga," kata Iwan, koordinator pemasang bendera putih. Disebutkanya, ia dan komunitas yang telah menyiapkan 2.700 bendera putih untuk dikibarkan di Kota Medan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah dalam menangani Pandemi Covid-19 ini. Menanggapi hal tersebut, Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Shohibul Anshor Siregar mengatakan bahwa pengibaran bendera putih sebagai bentuk protes atas kebijakan pemerintah itu masih tergolong santun. "Pengibaran bendera putih sebagai bentuk protes adalah jenis ekspresi politik yang masih terbilang sangat sopan dan sangat santun. Tetapi itu bisa bergerak lebih jauh," kata Shohib. Karena itu, kata Shohibul Anshor Siregar, pemerintah diminta untuk menerima kritik atas kebijakan dalam penanganan Covid-19. "Selain menerima kritik, pemerintah juga diharapkan memperbaiki sistem penanganan Covid-19 ini," pungkas Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD-IMM) Sumut periode 1986-1988 ini.
Hal itu sebagai bentuk protes pemilik Warkop kepada pemerintah atas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang tanpa solusi bijak bahkan diduga tidak berpihak kepada masyarakat. "Password WiFi-nya HAPUSPPKM. Huruf besar semua," ujar salah seorang pegawai warkop menjawab GoSumut, Sabtu, (24/7/2021). Ditanya bagaimana penghasilan Warkop selama masa PPKM, dengan lirih ia mengatakan menurun drastis. "Jauh menurun, Om. Enggak tau cemana ini. Pusing," jawabnya lirih. Sebelumnya, sejumlah pedagang makanan di Ibukota Provinsi Sumatera Utara (Sumut) ini juga mengibarkan bendera putih di lokasi tempatnya berdagang. Bendera putih yang dikibarkan itu juga sebagai bentuk protes atas kebijakan PPKM yang menyebabkan para pedagang kehilangan omset hampir sebesar 80 persen. Gerakan sosial pengibaran bendera putih di sejumlah ruas jalan Kota Medan juga terjadi pada hari Senin, (19/7/2021). Sekelompok pemuda yang menamakan dirinya Komunitas Bendera Putih menyebutkan, gerakan yang mereka lakukan juga sebagai bentuk protes atas kebijakan PPKM di Kota Medan. "Terlalu arogan petugas PPKM betindak kepada masyarakat. Sudah tidak sesuai dengan aturan. PPKM itu instruksi, bukan peraturan, tapi mereka (petugas) telah sesuka hatinya bertindak, kalau mau keras buat perppu, jadi biar jelas semuanya. Itu (PPKM) kan istruksi, jadi tidak perlu mereka suka-sukanya kepada warga," kata Iwan, koordinator pemasang bendera putih. Disebutkanya, ia dan komunitas yang telah menyiapkan 2.700 bendera putih untuk dikibarkan di Kota Medan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah dalam menangani Pandemi Covid-19 ini. Menanggapi hal tersebut, Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Shohibul Anshor Siregar mengatakan bahwa pengibaran bendera putih sebagai bentuk protes atas kebijakan pemerintah itu masih tergolong santun. "Pengibaran bendera putih sebagai bentuk protes adalah jenis ekspresi politik yang masih terbilang sangat sopan dan sangat santun. Tetapi itu bisa bergerak lebih jauh," kata Shohib. Karena itu, kata Shohibul Anshor Siregar, pemerintah diminta untuk menerima kritik atas kebijakan dalam penanganan Covid-19. "Selain menerima kritik, pemerintah juga diharapkan memperbaiki sistem penanganan Covid-19 ini," pungkas Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD-IMM) Sumut periode 1986-1988 ini.