MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Edy Rahmayadi membantah pernyataan Wali Kota Medan, Bobby Nasution soal Pemprov Sumut punya utang Dana Bagi Hasil (DBH) pajak sebesar Rp433 miliar.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Sumatera Utara, Ismael Parenus Sinaga membantah pernyataan mantu Presiden Jokowi itu. Menurutnya seluruh utang DBH pajak tersebut sudah lama dibayarkan. "Sudah dibayarkan semua kekurangannya. Tidak ada lagi utang DBH Pemprov Sumut ke Pemko. Jadi sudah lama itu dibayarkan," kata Ismail seperti yang dilansir CNNIndonesia.com, Rabu (23/6). Pemko Medan mencatat total pendapatan selama 2020 sebesar Rp4,12 triliun yang terdiri dari PAD Rp1,5 triliun, pendapatan transfer Rp2,57 triliun, dan pendapatan yang sah Rp 133,17 miliar. Bobby mengeluhkan PAD Kota Medan mengalami penurunan. Masalah itu disebabkan Pemprov Sumut belum membayarkan utang DBH pajak sebesar Rp433 miliar ke Pemko Medan. "Hingga akhir Desember 2020, dana bagi hasil pajak dari Pemprov Sumut belum ditransfer, sehingga Pemprov Sumut memiliki utang sebesar 433,86 miliar," ungkapnya. Tak hanya itu, kebijakan pembatasan pengunjung maupun waktu operasional tempat usaha pada kondisi pandemi Covid-19, menurut Bobby juga berakibat pada turunnya pendapatan pajak maupun retribusi daerah. "Faktor lain tidak terpenuhinya realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Tahun 2020, karena adanya kebijakan rasionalisasi transfer keuangan daerah dan dana desa oleh pemerintah pusat," sebutnya. Bobby menambahkan untuk menekan kebocoran PAD, Pemko Medan melakukan pengawasan dengan membentuk tim monitoring dan evaluasi terhadap kinerja aparat pengelola pajak daerah.Selain itu, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah juga telah memasang tapping box atau alat monitoring transaksi usaha di mesin kasir. "Untuk menghindari kebocoran pajak, Pemko Medan juga secara berkala memeriksa wajib pajak untuk menguji kepatuhan dalam hal pelaporan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dengan melaporkan hasil penjualan," kata Bobby.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Sumatera Utara, Ismael Parenus Sinaga membantah pernyataan mantu Presiden Jokowi itu. Menurutnya seluruh utang DBH pajak tersebut sudah lama dibayarkan. "Sudah dibayarkan semua kekurangannya. Tidak ada lagi utang DBH Pemprov Sumut ke Pemko. Jadi sudah lama itu dibayarkan," kata Ismail seperti yang dilansir CNNIndonesia.com, Rabu (23/6). Pemko Medan mencatat total pendapatan selama 2020 sebesar Rp4,12 triliun yang terdiri dari PAD Rp1,5 triliun, pendapatan transfer Rp2,57 triliun, dan pendapatan yang sah Rp 133,17 miliar. Bobby mengeluhkan PAD Kota Medan mengalami penurunan. Masalah itu disebabkan Pemprov Sumut belum membayarkan utang DBH pajak sebesar Rp433 miliar ke Pemko Medan. "Hingga akhir Desember 2020, dana bagi hasil pajak dari Pemprov Sumut belum ditransfer, sehingga Pemprov Sumut memiliki utang sebesar 433,86 miliar," ungkapnya. Tak hanya itu, kebijakan pembatasan pengunjung maupun waktu operasional tempat usaha pada kondisi pandemi Covid-19, menurut Bobby juga berakibat pada turunnya pendapatan pajak maupun retribusi daerah. "Faktor lain tidak terpenuhinya realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Tahun 2020, karena adanya kebijakan rasionalisasi transfer keuangan daerah dan dana desa oleh pemerintah pusat," sebutnya. Bobby menambahkan untuk menekan kebocoran PAD, Pemko Medan melakukan pengawasan dengan membentuk tim monitoring dan evaluasi terhadap kinerja aparat pengelola pajak daerah.Selain itu, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah juga telah memasang tapping box atau alat monitoring transaksi usaha di mesin kasir. "Untuk menghindari kebocoran pajak, Pemko Medan juga secara berkala memeriksa wajib pajak untuk menguji kepatuhan dalam hal pelaporan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dengan melaporkan hasil penjualan," kata Bobby.