MEDAN - Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) menggelar webinar nasional dalam rangka memperingati hari pendidikan nasional dan hari kebangkitan nasional, Senin (31/5/2021) di Ruang Yudisium FKIP UISU Jalan Sisingamangaraja Medan.
Webinar patologi sosial ke 2 yang mengangkat soal urgensi merdeka belajar di tengah situasi pandemi Covid 19 dalam bingkai sosio historis nusantara ini dihadiri pembicara dari Komnas Perlindungan Anak Arist Sirait Merdeka yang mengangkat materi hak anak atas pendidikan di masa Covid 19, Dekan FKIP UISU Prof Hj Hasrita Lubis M.Pd PhD membahas merdeka belajar dalam situasi pandemi, dokter dan juga dosen di FK UISU Dr Umar Zein DTM&H KPTI membahas soal penyakit mewabah, perilaku berubah dan Sejarawan UISU Dr Dahlena Sari Marbun M.Ed membahas analisis sosio historis Nusantara. Menurut Arist, merdeka belajar ini harus betul betul bisa dikolaborasikan dari keterlibatan keluarga dan juga lembaga pendidikan. Apalagi saat ini sistem pembelajaran juga dilakukan dengan daring, sehingga anak tidak tertular dari serangan Covid 19. "Jadi ini sangat baik, keterlibatan antara guru dan orangtua. Jadi merdeka belajar itu, memfasilitasi anak untuk berdialog apa yang dia pikirkan tentang mata pelajaran yang mereka hadapi, tentu konsep ini akan didukung anak asalkan keterlibatan guru dan orangtua, maka langkah langkah untuk menghadapi Covid 19 dan perlu evaluasi kalau kebijakan dipaksakan untuk tatap muka. Tetapi, saya kira ini bukan hanya persoalan bangsa ini saja, tapi seluruh bangsa di dunia, negara asia dan eropa yang sedang menghadapi Covid 19, bahwa proses merdeka belajar itu adalah sama sangat cepat sekali, tetapi dengan syarat jika orangtua dilibatkan dengan penyelenggara negara termasuk institusi pendidikan maupun guru. Saya kira itu langkah langkah yang harus dilakukan," jelasnya. Arist juga meminta agar pemerintah jangan mengeluarkan kebijakan ambivalent. Artinya, sambung Arist, jangan ada kata kata satu keputusan, kalau orangtua tidak menyetujui tatap muka, maka tidak boleh anak anak dihadirkan untuk proses belajar tatap muka. "Tegas dan tepat. Saya kira itu yang terpenting bagi anak anak menghadapi Covid 19," tuturnya. Di tempat yang sama, Sejarawan UISU Dr Dahlena Sari Marbun M.Ed mengupas sosio historis nusantara ini. "Sebenarnya kita ini dulunya sudah merdeka antara negara negara atau bentuk kerajaan kerajaan yang ada di nusantara khususnya di Asia Tenggara. Nah, ini harusnya dilanggengkan sistem pemerintahan yang ada di zaman itu, walaupun ada penyesuaian penyesuaian, namun tetap ada kearifan lokal, baik dalam politik maupun budaya. Jadi ada hubungan harmonis lagi dengan negara negara yang sekarang sudah berubah karena faktor imperialis. Sekarang istilahnya negara serumpun, itu yang akan kita gali, kita ekspos kembali agar kita menjadi kuat. Kuat dalam arti pertahanan, kita tidak lagi akan ekspansi kemana mana lagi, tetapi tetap bersatu untuk membangkitkan kearifan lokal yang nantinya akan menjadi kebudayaan nasional. Negara yang kokoh adalah negara yang bisa mempertahankan kebudayaan kearifan lokalnya," bilangnya. Awal langkah menuju kesana, sambung Dahlena, yakni melalui seminar seperti saat ini. "Ini sebenarnya seminar yang kedua, untuk mengggali dan mengekspos kembali potensi potensi yang ada di lingkungan FKIP ini yang berkaitan dengan pendidikan dan juga sejarah khususnya lokal. Jadi ini akan kita gali terus dan kembangkan secara kontiniu. Jadi kita terus gaungkan potensi yang kita miliki ini khususnya untuk pembelajaran terkini seperti yang diarahkan oleh Bu Dekan tadi adanya kerjasama atau kolaborasi dengan universitas dan penelitian yang berkolaborasi dengan fakultas lain atau universitas lain. Bahkan kita sudah kerjasama dengan negara luar seperti Malaysia, yang banyak memberikan masukan kepada FKIP secara khusus dan UISU secara umum," terangnya. Sementara itu, Dekan FKIP UISU menyampaikan berbagai prestasi yang diraih mereka dalam mewujudkan merdeka belajar ini. Salah satunya yakni beberapa mahasiswa juga sudah ikut dalam Indonesia Mengajar yang digelar Kemendikbud RI khususnya prodi matematika. "Meski pandemi, mahasiswa kita juga sudah memenangkan hibah PHP2D yaitu pengabdian di masyarakat dengan membantu masyarakat mengurangi abrasi laut dengan menggunakan 1001 bambu," terangnya. Tak hanya itu, di pandemi ini juga para mahasiswanya melakukan PPL atau KKN langsung di daerah mereka berdomisili. Dengan begitu, para mahasiswa bisa langsung melihat kearifan lokal yang ada di desanya masing masing. Dekan juga menerangkan, mahasiswa FKIP UISU juga sudah memenangkan pengharagaan bidang UMKM di Kemendikbud RI dan ini merupakan implementasi yang dihasilkan selama pandemi. "Di masa pandemi ini juga dimulai April kemarin kita juga sudah melakukan PPG (Pendidikan Profesi Guru) Bahasa Indonesia. Di mana, mahasiswa kita yang dari Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Pulau Bintan, Jambi, Pekanbaru, semuanya kita dampingi agar mereka mendapatkan kompetensi sebagai guru," terangnya. Di sisi lain, Dekan juga menyampaikan, pihaknya saat ini juga sedang mempersiapkan 5 program studi lainnya dan dibukanya profesi pendidikan guru. "Ini adalah mahasiswa yang sudah menamatkan S1 Bahasa Indonesia yang saat ini sedang berjalan dan nanti akan menyusul seperti pendidikan kimia, pendidikan matematika, pendidikan biologi, sejarah dan PPKN," jelasnya. PPG ini, tambah Dekan, mengantarkan calon guru menjadi guru profesional yang saat ini dalam jabatan. "Artinya guru guru yang sudah berpengalaman minimal 3 tahun dan itu kuota dari pemerintah yang tahap 1 ini kita dikasih kuota sebanyak 64 orang. Jadi dalam hal ini kita bisa menghayati, merasakan dan merefleksikan kembali bagaimana peluang yang dilaksanakan pada masa pandemi ini, kita berkenalan dengan mahasiswa asal Sulawesi, dari Riau misalnya, sehingga itu menambah wawasan kebangsaan kita, bahwa NKRI ini memang merdeka untuk belajar bersama di mana pun kita berada," tandasnya. Dalam webinar ini, sebagai Fakultas Kependidikan dan Ilmu Pendidikan yang mengemban visi pendidikan, pihaknya ingin menyampaikan bahwa semua pihak punya andil. Seperti orangtua, juga memiliki tanggung jawab kepada anaknya untuk belajar dan memberikan hak hak anak. "Bagi yang mampu tentu tidak masalah, tapi bagi yang tidak mampu dia lebih ditantang lagi bagaimana orangtua harus mendampingi anaknya, mungkin harus mendatangi gurunya, harus bekerjasama dengan guru, bagaimana menjalin komunikasi yang positif dengan guru, sehingga tidak ada salah menyalahi atau saling membuang tanggung jawab. Dan guru juga harus bisa memberikan peluang kepada siswa yang tidak mampu. Yang tidak memiliki kuota, yang tidak memiliki handphone, nah guru di sini ditantang bagaimana untuk membelajarkan siswanya itu sehingga capaian pembelajaran itu tetap dikuasai oleh siswa," jelasnya. Agar peran guru dan orangtua terintegrasi dengan baik, pihaknya juga telah membuat draft yang membahas mengenai tanggung jawab guru dan orangtua terhadap anak. "Draft ini kami harapkan akan disebarkan, dan diserahkan ke dinas pendidikan kabupaten/kota dan juga kepada masyarakat, bagaimana tanggung jawab orangtua itu bekerjasama dengan guru, mendampingi anaknya agar punya kualitas yang melebihi kualitas yang dicapai sebelum pandemi. Ini juga menjadi catatan historis dunia bagaimana program studi sejarah itu memiliki kesadaran yang tinggi untuk memposisikan, membingkai, suasana pendidikan ini dalam catatan sejarah," tambahnya Di sisi lain, Dekan menyampaikan, rencana FKIP UISU untuk bekerjasama dengan Universitas Bima Sakti. Kerjasama ini diharapkan memberikan tantangan bagi dosen untuk membelajarkan mata kuliah praktikum jarak jauh, sehingga kualitas alumni mahasiswa dari jarak jauh dan yang ada di sini tetap sama. Sementara itu, DR dr Umar Zein DTM&H, SpPD, KPTI dalam kesempatan itu menyampaikan materi mengenai penyakit mewabah, perilaku berubah. Di mana, Umar menerangkan, Covid 19 ini harus dikendalikan. "Kalau dulu di Indonesia ada namanya H1N1 yang ditularkan dari babi. Kemudian, ada juga H5N1 yang ditularkan dari unggas. Ketika itu, untuk memutus penyakit ini yakni dengan cara membasmi sumber penularannya. Sedangkan Covid 19 ini dari manusia. Tidak mungkin dimusnahkan manusianya, makanya perlu dikendalikan," tegasnya. Untuk itu, Umar meminta agar pemerintah perlu memberikan sanksi tegas dan tidak diskriminatif.
Webinar patologi sosial ke 2 yang mengangkat soal urgensi merdeka belajar di tengah situasi pandemi Covid 19 dalam bingkai sosio historis nusantara ini dihadiri pembicara dari Komnas Perlindungan Anak Arist Sirait Merdeka yang mengangkat materi hak anak atas pendidikan di masa Covid 19, Dekan FKIP UISU Prof Hj Hasrita Lubis M.Pd PhD membahas merdeka belajar dalam situasi pandemi, dokter dan juga dosen di FK UISU Dr Umar Zein DTM&H KPTI membahas soal penyakit mewabah, perilaku berubah dan Sejarawan UISU Dr Dahlena Sari Marbun M.Ed membahas analisis sosio historis Nusantara. Menurut Arist, merdeka belajar ini harus betul betul bisa dikolaborasikan dari keterlibatan keluarga dan juga lembaga pendidikan. Apalagi saat ini sistem pembelajaran juga dilakukan dengan daring, sehingga anak tidak tertular dari serangan Covid 19. "Jadi ini sangat baik, keterlibatan antara guru dan orangtua. Jadi merdeka belajar itu, memfasilitasi anak untuk berdialog apa yang dia pikirkan tentang mata pelajaran yang mereka hadapi, tentu konsep ini akan didukung anak asalkan keterlibatan guru dan orangtua, maka langkah langkah untuk menghadapi Covid 19 dan perlu evaluasi kalau kebijakan dipaksakan untuk tatap muka. Tetapi, saya kira ini bukan hanya persoalan bangsa ini saja, tapi seluruh bangsa di dunia, negara asia dan eropa yang sedang menghadapi Covid 19, bahwa proses merdeka belajar itu adalah sama sangat cepat sekali, tetapi dengan syarat jika orangtua dilibatkan dengan penyelenggara negara termasuk institusi pendidikan maupun guru. Saya kira itu langkah langkah yang harus dilakukan," jelasnya. Arist juga meminta agar pemerintah jangan mengeluarkan kebijakan ambivalent. Artinya, sambung Arist, jangan ada kata kata satu keputusan, kalau orangtua tidak menyetujui tatap muka, maka tidak boleh anak anak dihadirkan untuk proses belajar tatap muka. "Tegas dan tepat. Saya kira itu yang terpenting bagi anak anak menghadapi Covid 19," tuturnya. Di tempat yang sama, Sejarawan UISU Dr Dahlena Sari Marbun M.Ed mengupas sosio historis nusantara ini. "Sebenarnya kita ini dulunya sudah merdeka antara negara negara atau bentuk kerajaan kerajaan yang ada di nusantara khususnya di Asia Tenggara. Nah, ini harusnya dilanggengkan sistem pemerintahan yang ada di zaman itu, walaupun ada penyesuaian penyesuaian, namun tetap ada kearifan lokal, baik dalam politik maupun budaya. Jadi ada hubungan harmonis lagi dengan negara negara yang sekarang sudah berubah karena faktor imperialis. Sekarang istilahnya negara serumpun, itu yang akan kita gali, kita ekspos kembali agar kita menjadi kuat. Kuat dalam arti pertahanan, kita tidak lagi akan ekspansi kemana mana lagi, tetapi tetap bersatu untuk membangkitkan kearifan lokal yang nantinya akan menjadi kebudayaan nasional. Negara yang kokoh adalah negara yang bisa mempertahankan kebudayaan kearifan lokalnya," bilangnya. Awal langkah menuju kesana, sambung Dahlena, yakni melalui seminar seperti saat ini. "Ini sebenarnya seminar yang kedua, untuk mengggali dan mengekspos kembali potensi potensi yang ada di lingkungan FKIP ini yang berkaitan dengan pendidikan dan juga sejarah khususnya lokal. Jadi ini akan kita gali terus dan kembangkan secara kontiniu. Jadi kita terus gaungkan potensi yang kita miliki ini khususnya untuk pembelajaran terkini seperti yang diarahkan oleh Bu Dekan tadi adanya kerjasama atau kolaborasi dengan universitas dan penelitian yang berkolaborasi dengan fakultas lain atau universitas lain. Bahkan kita sudah kerjasama dengan negara luar seperti Malaysia, yang banyak memberikan masukan kepada FKIP secara khusus dan UISU secara umum," terangnya. Sementara itu, Dekan FKIP UISU menyampaikan berbagai prestasi yang diraih mereka dalam mewujudkan merdeka belajar ini. Salah satunya yakni beberapa mahasiswa juga sudah ikut dalam Indonesia Mengajar yang digelar Kemendikbud RI khususnya prodi matematika. "Meski pandemi, mahasiswa kita juga sudah memenangkan hibah PHP2D yaitu pengabdian di masyarakat dengan membantu masyarakat mengurangi abrasi laut dengan menggunakan 1001 bambu," terangnya. Tak hanya itu, di pandemi ini juga para mahasiswanya melakukan PPL atau KKN langsung di daerah mereka berdomisili. Dengan begitu, para mahasiswa bisa langsung melihat kearifan lokal yang ada di desanya masing masing. Dekan juga menerangkan, mahasiswa FKIP UISU juga sudah memenangkan pengharagaan bidang UMKM di Kemendikbud RI dan ini merupakan implementasi yang dihasilkan selama pandemi. "Di masa pandemi ini juga dimulai April kemarin kita juga sudah melakukan PPG (Pendidikan Profesi Guru) Bahasa Indonesia. Di mana, mahasiswa kita yang dari Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Pulau Bintan, Jambi, Pekanbaru, semuanya kita dampingi agar mereka mendapatkan kompetensi sebagai guru," terangnya. Di sisi lain, Dekan juga menyampaikan, pihaknya saat ini juga sedang mempersiapkan 5 program studi lainnya dan dibukanya profesi pendidikan guru. "Ini adalah mahasiswa yang sudah menamatkan S1 Bahasa Indonesia yang saat ini sedang berjalan dan nanti akan menyusul seperti pendidikan kimia, pendidikan matematika, pendidikan biologi, sejarah dan PPKN," jelasnya. PPG ini, tambah Dekan, mengantarkan calon guru menjadi guru profesional yang saat ini dalam jabatan. "Artinya guru guru yang sudah berpengalaman minimal 3 tahun dan itu kuota dari pemerintah yang tahap 1 ini kita dikasih kuota sebanyak 64 orang. Jadi dalam hal ini kita bisa menghayati, merasakan dan merefleksikan kembali bagaimana peluang yang dilaksanakan pada masa pandemi ini, kita berkenalan dengan mahasiswa asal Sulawesi, dari Riau misalnya, sehingga itu menambah wawasan kebangsaan kita, bahwa NKRI ini memang merdeka untuk belajar bersama di mana pun kita berada," tandasnya. Dalam webinar ini, sebagai Fakultas Kependidikan dan Ilmu Pendidikan yang mengemban visi pendidikan, pihaknya ingin menyampaikan bahwa semua pihak punya andil. Seperti orangtua, juga memiliki tanggung jawab kepada anaknya untuk belajar dan memberikan hak hak anak. "Bagi yang mampu tentu tidak masalah, tapi bagi yang tidak mampu dia lebih ditantang lagi bagaimana orangtua harus mendampingi anaknya, mungkin harus mendatangi gurunya, harus bekerjasama dengan guru, bagaimana menjalin komunikasi yang positif dengan guru, sehingga tidak ada salah menyalahi atau saling membuang tanggung jawab. Dan guru juga harus bisa memberikan peluang kepada siswa yang tidak mampu. Yang tidak memiliki kuota, yang tidak memiliki handphone, nah guru di sini ditantang bagaimana untuk membelajarkan siswanya itu sehingga capaian pembelajaran itu tetap dikuasai oleh siswa," jelasnya. Agar peran guru dan orangtua terintegrasi dengan baik, pihaknya juga telah membuat draft yang membahas mengenai tanggung jawab guru dan orangtua terhadap anak. "Draft ini kami harapkan akan disebarkan, dan diserahkan ke dinas pendidikan kabupaten/kota dan juga kepada masyarakat, bagaimana tanggung jawab orangtua itu bekerjasama dengan guru, mendampingi anaknya agar punya kualitas yang melebihi kualitas yang dicapai sebelum pandemi. Ini juga menjadi catatan historis dunia bagaimana program studi sejarah itu memiliki kesadaran yang tinggi untuk memposisikan, membingkai, suasana pendidikan ini dalam catatan sejarah," tambahnya Di sisi lain, Dekan menyampaikan, rencana FKIP UISU untuk bekerjasama dengan Universitas Bima Sakti. Kerjasama ini diharapkan memberikan tantangan bagi dosen untuk membelajarkan mata kuliah praktikum jarak jauh, sehingga kualitas alumni mahasiswa dari jarak jauh dan yang ada di sini tetap sama. Sementara itu, DR dr Umar Zein DTM&H, SpPD, KPTI dalam kesempatan itu menyampaikan materi mengenai penyakit mewabah, perilaku berubah. Di mana, Umar menerangkan, Covid 19 ini harus dikendalikan. "Kalau dulu di Indonesia ada namanya H1N1 yang ditularkan dari babi. Kemudian, ada juga H5N1 yang ditularkan dari unggas. Ketika itu, untuk memutus penyakit ini yakni dengan cara membasmi sumber penularannya. Sedangkan Covid 19 ini dari manusia. Tidak mungkin dimusnahkan manusianya, makanya perlu dikendalikan," tegasnya. Untuk itu, Umar meminta agar pemerintah perlu memberikan sanksi tegas dan tidak diskriminatif.