KARO – Plt Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Utara, Sahidal Kastri melakukan kunjungan kerja sekaligus monitoring evaluasi dalam rangka pendataan keluarga 2021, Selasa (18/5/2021). Kunjungan kerja kali ini, Sahidal di dampingi Kooridantor advokasi dan penggerakan Informasi (Adpin) BKKBN Sumut, Rabiatun Adawiyah, berkesempatan melakukan audiensi dengan Wakil Bupati Karo, Theopilus Ginting yang didampingi Kadis PPKB Karo, Seruan Sembiring, Kabid Dalduk PPKB Karo, Repince Sinaga.

Sahidal mengapresisasi serta berterimakasih kepada pemerintah kabupaten karo telah mendukung pendataan keluarga 2021.

Tidak hanya itu, Plt Kaper BKKBN Sumut dalam sela-sela audiensi berkesempatan melakukan promosi dan memberikan penjelasan terkait program kerja BKKBN., Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang sering disebut dengan Bangga Kencana.

Dalam penjelasan singkatnya, Bangga Kencana merupakan program yang berfokus menjadikan keluarga memilki rencana berkeluarga, mempunyai anak, mempunyai pendidikan sehinga terbentuk keluarga-keluarga yang berkualitas di masyarakat

Dari pertemuannya itu, Sahidal dan rombongan kembali melanjutkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PK 21 di Kabupaten Karo di Aula Kantor PPKB Karo. Sahidal bertemu para kader yang merupakan ujung tombak dan komponen penting pelaksananaan PK 21 yang berjumlah sekitar 60 orang.

Seperti yang diketahui, Pendataan Keluarga 2021 dimulai tanggal 1 april 2021 – 31 mei 2021 dan telah memasuki minggu ke-7. Pendataan Keluarga merupakan kegiatan lima tahunan sejak tahun 1994 yang dilaksanakan BKKBN untuk mendapatkan data keluarga secara mikro.

Pendataan keluarga secara langsung akan menghasilkan profil keluarga termasuk profil keluarga pasangan usia subur (PUS) baik yang sudah mengikuti program kb maupun yang belum, menghasilkan data PUS seCara akurat dan lengkap, by name by address dimana basis data ini tidak tersedia pada sumber data manapun kecuali hanya diperoleh melalui Pendataan Keluarga 2021.

"Tahun ini, tepatnya 25 januari 2021 Presiden Joko Widodo menunjuk BKKBN menjadi koordinator dalam percepatan penurunan stunting. Stunting merupakan salah satu permasalahan Kesehatan anak di Indonesia. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak baik fisik maupun otaknya akibat kekurangan gizi kronis," ujar Sahidal.

Pada permasalahan stunting, sambung dia, Presiden Joko Widodo telah menargetkan penurunan angka stunting mencapai 14% di tahun 2024 dari 27,6% di tahun 2019. Hal ini berarti bkkbn harus berupaya keras menurunkan angka stunting minimal 2.7 persen setiap tahunnya.

Beranjak dari hal tersebut, BKKBN melalui Pendataan Keluarga 2021, memasukkan stunting dalam pendataan keluarga 2021, sehingga dapat mengukur jumlah penderita stunting di Indonesia

“Stunting musuh kita bersama, jadi peran data sangat penting bagi pemerintah untuk merencanakan serta membuat kebijakan yang sesuai untuk menuntaskan stunting di Indonesia,” ucap sahidal.

Sahidal juga mengimbau para kader harus mepersiapkan data baik secara manual dalam pendataan keluarga 2021, sehingga ketika data sudah siap, data dapat dikirim.

“Kalian para kader dapat melakukan pengentrian data pada jam-jam yang tidak sibuk, contohnya pada waktu bulan puasa kemarin, pengentrian data dapat dilakukan pada saat sahur, sehingga ketika data dientri tidak ada kendala dalam proses loading,” kata sahidal memberikan tips.

Sebagai ujung tombak pendataan keluarga 2021, para kader sangat diharapkan benar-benar mengisi data dengan baik, valid serta benar.
"Karena salah satu alasan pendataan keluarga 2021 ini dilakukan agar data yang telah diisi nantinya dapat digunakan dalam suatu perencanaan di masa yang akan datang dan hal tersebut dilakukan demi kepentingan bersama kita bersama," tandasnya.